Show simple item record

dc.contributor.advisorH. Abul Khair, SH, H.Hum Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Humen_US
dc.contributor.authorLaura Theresia Sen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:59:34Z
dc.date.available2013-04-17T06:59:34Z
dc.date.issued2009-05-22T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherFranzen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13097en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36622
dc.description09E00899en_US
dc.description.abstractPenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang kehutanan Studi Kasus No. 152/Pid.B/2008/PN.Smda belumlah tercermin karena majelis hakim belumlah atau tidak menguraikan dan menjabarkan secara mendalam tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri terdakwa. Dengan tidak diuraikan unsur kesengajaan ini mencerminkan majelis hakim belum memberikan kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang kehutanan menurut UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang kehutanan Studi Kasus No. 152/Pid.B/2008/PN.Smda. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder analisis data kualitatif yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus kepada pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang kehutanan menurut UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang diatur dalam Pasal 50 mengenai jenis-jenis tindak pidana kehutanan, Pasal 78 tentang sanksi pidana dari tindak pidana kehutanan. Bila dilihat dari Studi Kasus No. 152/Pid.B/2008/PN.Smda pengaturan hukum pidana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (1) UU Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mengenai mengenai melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Penegakan hukum pidana di Studi Kasus No. 152/Pid.B/2008/PN.Smda belumlah tercermin karena majelis hakim belumlah atau tidak menguraikan dan menjabarkan secara mendalam tentang unsur subjektif. Yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri terdakwa, hanya menjelaskan mengenai unsur objektif dari kasus tersebut. Dengan tidak diuraikan unsur subjektif yaitu mengenai unsur kesengajaan maka majelis hakim belum mencerminkan atau memberikan kepastian hukum sehingga masih jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectpenegakan hukum pidanaen_US
dc.subjecttindak pidana di bidang kehutananen_US
dc.titlePenegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Kasus No. 152/Pid.B/2008/PN.Smda)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record