Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Tan Kamello, SH. MSen_US
dc.contributor.authorMarwan Sembiringen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:57:48Z
dc.date.available2013-04-17T06:57:48Z
dc.date.issued2008-06-06T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherMas Irwan Syahputraen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12888en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36413
dc.description990222031en_US
dc.description.abstractAnggaran Dasar adalah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk pendirian sebuah Badan Hukum. Oleh karena Yayasan merupakan Badan Hukum, maka untuk pendirian sebuah Yayasan, mutlak pula diperlukan sebuah Anggaran Dasar, yang mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban para anggota Yayasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana peranan pendiri dan pengurus sebagai kekuatan mengikat dalam anggaran dasar suatu Yayasan? ; apa akibat hukum dari anggaran dasar Yayasan? dan apa sajakah kelemahan-kelemahanjuridis yang terdapat dalam anggaran dasar Yayasan tersebut? Untuk itu metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Kesimpulannya adalah Anggaran Dasar suatu Yayasan sangat penting artinya, karena dalam Anggaran Dasar itulah dituangkan kehendak para organ Yayasan beserta sega1a hak dan kewajibannya, bentuk usaha, tujuan usaha dan lain sebagainya, sebagai wujud dati suatu perikatan yang limbul dati petjanjian. Jika persetujuan yang diperbuat secara sah tidak dipenuhi maka pihak yang wanprestasi tersebut dapat dituntut di muka hakim, untuk membayar ganti rugi. Dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya dan badan hukum tidak dapat dipert.anggungjawabkan, maka pengurus1ah yang dipertanggungjawabkan secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya. Bahkan juga pengurus tetap bertanggungjawab dengan tidak memperdulikan apakah pihak ketiga dengan jalan pemberitahuan tentang anggaran dasarnya telah dapat mengetahui, bahwa para pengurus bertindak diluar wewenangnya. Untuk itu disarankan agar Pemerintah memberikan jaminan kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya Yayasan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Disamping itu Pemerintah perlu membuat peraturan dalam bentuk undang-undang agar para pihak yang membuat perikatan dengan badan hukum merasa aman dan memperoleh kepastian hukum.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectanggaran dasar yayasan sebagai pernyataan kehendak yang mengikat para pihaken_US
dc.titleAnggaran Dasar Yayasan Sebagai Pernyataan Kehendak Yang Mengikat Para Pihak (Studi Terhadap UU Yayasan No.16 Tahun 2001)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record