Show simple item record

dc.contributor.advisorMulyadi, Mahmuden_US
dc.contributor.advisorNainggolan, Berlinen_US
dc.contributor.authorMarpaung, Ivan Men_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:53:47Z
dc.date.available2013-04-17T06:53:47Z
dc.date.issued2011-10-24en_US
dc.identifier.otherFranzen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29722en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36050
dc.description070200267en_US
dc.description.abstractKorupsi adalah suatu masalah yang besar dalam merusak pembangunan. Oleh sebab itu maka keberadaan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ini sangat penting. Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami gugatan balik atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi dan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi? Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode yuridis normative. Dan dalam pelaksanannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui proses perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya menekankan prosedur tertentu yang dimulai dari adanya pengajuan permohonan dari saksi atau lembaga terkait diikuti oleh pemeriksaan oleh LPSK. Permohonan dapat diberikan setelah melihat kepentingan saksi atas sebuah kasus korupsi. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Negara Indonesia adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana saksi diberikan perlindungan oleh suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat dipergunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi itu sendiri. Alasan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diberi perlindungan adalah karena: Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPerlindungan Hukumen_US
dc.subjectSaksi Pelaporen_US
dc.subjectTindak Pidana Korupsien_US
dc.titlePerlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsien_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record