Show simple item record

dc.contributor.advisorDevi, T. Keizerinaen_US
dc.contributor.advisorWindhaen_US
dc.contributor.authorAdenin, Heruen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:53:28Z
dc.date.available2013-04-17T06:53:28Z
dc.date.issued2011-06-30en_US
dc.identifier.otherMuswita Widya Rahmaen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26827en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36029
dc.description070200076en_US
dc.description.abstractPenulisan skripsi ini dilatar belakangi ketertarikan penulis terhadap pembatalan penerbangan sepihak yang dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan terhadap perlindungan konsumen jasa penerbangan yang diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan di Indonesia, pertanggung jawaban penyedia jasa penerbangan konsumen jasa penerbangan jika terjadi pembatalan penerbangan secara sepihak dan penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan konsumen jasa penerbangan dalam perkara pembatalan penerbangan sepihak baik didalam maupun diluar pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as it is written in the book), Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan di Indonesia, mengetahui tanggung jawab yang harus dipenuhi penyedia jasa penerbangan jika terjadi pembatalan penerbangan sepihak dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pembatalan penerbangan sepihak baik didalam dan diluar pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pengaturan mengenai pembatalan penerbangan secara sepihak dapat dilihat dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturanya lebih bersifat umum yang didalamnya diatur mengenai hubungan antara maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa dengan penumpang sebagai konsumen jasa, sedangkan dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pengaturanya lebih menekankan hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional dalam penyelenggaraan jasa penerbangan. Pelanggaran hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan dapat terjadi karena kedudukan antara penyedia jasa penerbangan dengan konsumen jasa penerbangan yang tidak setara. Dalam kaitannya dengan pembatalan penerbangan secara sepihak pertanggung jawaban penyedia jasa berupa kompensasi serta ganti rugi dalam bentuk pengembalian dana pembayaran tiket secara penuh (refund). Namun tidak menutup kemungkinan bagi konsumen yang tidak merasa puas dengan pemberian ganti rugi itu meminta bantuan kepada lembaga terkait sebagai pihak yang menjembatani permasalahan tersebut serta konsumen juga dapat melakukan gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana ke pengadilan sesuai mekanisme yang diatur dalam pertauran perundang-undangan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPembatalan Penerbangan Sepihaken_US
dc.subjectPenyedia Jasaen_US
dc.subjectKonsumen Jasaen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut UU Perlindungan Konsumenen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record