Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum; Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Humen_US
dc.contributor.authorRapael Immanuel Sinagaen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:50:24Z
dc.date.available2013-04-17T06:50:24Z
dc.date.issued2009-07-21T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherFranzen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12604en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35777
dc.description09E01500en_US
dc.description.abstractSetelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberi wewenang kepada daereah untuk mengurus, mengelola dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk sumber pendanpatan dan pembangunan daerahnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah; (1)bagaimanakah perkembangan investasi asing di Pakpak Bharat dan peranannya bagi pembangunan Pakpak Bharat. (2)Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing (3) Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya mengefektipkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat. Pokok permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatip. pengumpulan data (baik data primer atau sekunder) dilakukan dengan teknik studi pustaka dan analisis metode kwalitatip. Data diperoleh langsung dari informan, staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, staf BAPPEDA, Staf KABAGHUM Kab. Pakpak Bharat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten mengenai investas asing secara jelas belum ada, namun mereka melakukan usaha-usaha untuk menarik investasi asing, usaha-usaha itu adalah; pembangunan infrastruktur yang memadai, promosi berbagai potensi yang ada di Pakpak dengan ikut serta dalam pemeran potensi daerah seperti; PRSU, Pameran Pertanian,dll. Untuk prosedur penanman modal asing Pemerintah Kab. Pakpak Bharat belum mempunyai peraturan tersendiri. Pemda masih mengacu pada Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/Kepala BPKM No. 38/SK/1999. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membuat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan investasi di daerahnya, terutama dalam pembuatan Perda tentang investasi, yang benar-benar memberikan kemudahan bagi investor.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectkebijakan pemerintahen_US
dc.subjectinvestasi asingen_US
dc.titleKebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Meralisasikan Investasi Asing (Studi : Di Kabupaten Pakpak Bharat)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record