USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Student Papers (SP) » Law » SP - Ilmu Hukum (fixed) »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35777


Title: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Meralisasikan Investasi Asing (Studi : Di Kabupaten Pakpak Bharat)
Authors: Rapael Immanuel Sinaga
Advisors: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, M.Hum; Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum
Issue Date: 21-Jul-2009
Abstract: Setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberi wewenang kepada daereah untuk mengurus, mengelola dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk sumber pendanpatan dan pembangunan daerahnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah; (1)bagaimanakah perkembangan investasi asing di Pakpak Bharat dan peranannya bagi pembangunan Pakpak Bharat. (2)Bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam merealisasikan investasi asing (3) Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya mengefektipkan kegiatan investasi asing di Kabupaten Pakpak Bharat. Pokok permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatip. pengumpulan data (baik data primer atau sekunder) dilakukan dengan teknik studi pustaka dan analisis metode kwalitatip. Data diperoleh langsung dari informan, staf Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, staf BAPPEDA, Staf KABAGHUM Kab. Pakpak Bharat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten mengenai investas asing secara jelas belum ada, namun mereka melakukan usaha-usaha untuk menarik investasi asing, usaha-usaha itu adalah; pembangunan infrastruktur yang memadai, promosi berbagai potensi yang ada di Pakpak dengan ikut serta dalam pemeran potensi daerah seperti; PRSU, Pameran Pertanian,dll. Untuk prosedur penanman modal asing Pemerintah Kab. Pakpak Bharat belum mempunyai peraturan tersendiri. Pemda masih mengacu pada Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999 dan surat Keputusan MENINVES/Kepala BPKM No. 38/SK/1999. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat membuat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan investasi di daerahnya, terutama dalam pembuatan Perda tentang investasi, yang benar-benar memberikan kemudahan bagi investor.
Keywords: kebijakan pemerintah
investasi asing
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12604
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35777
Appears in Collections:SP - Ilmu Hukum (fixed)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
09E01500.pdfStudent Papers941.9 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.