Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismaren_US
dc.contributor.advisorSunarmien_US
dc.contributor.authorWanda, Ninaen_US
dc.date.accessioned2013-04-17T06:49:49Z
dc.date.available2013-04-17T06:49:49Z
dc.date.issued2011-06-16en_US
dc.identifier.otherFredo Hasugianen_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26168en_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35731
dc.description060200037en_US
dc.description.abstractEksistensi obligasi syariah sebagai salah satu istrument dalam pasar modal syariah memiliki karakteristik yang berbeda obligasi konvensional. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvesment), maka pengelolaan obligasi syariah harus berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah. Obligasi syariah yang juga dikenal dengan sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.skripsi ini mengemukakan permasalahan bagaiman pengaturan obligasi syariah di Indonesia, dan bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui obligasi syariah serta bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melali obligasi syariah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan data secara pustaka (library research) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, internet dan sumber lainnya, kemudian diseleksi data-data yang layak untuk mendukung penulisan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa obligasi syariah adalah obligasi yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. . obligasi syariah sebagai instrumen investasi yang tunduk terhadap peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal, harus menerapkan prinsip keterbukaan guna memberikan perlindungan terhadap investor dan obligasi syariah juga dilarang untuk melakukan praktek insider trading serta reksadana syariah juga harus terbebas dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa pemerintah harus mengupayakan sesegera mungkin merealisasi Undang – Undang tentang Pasar Moda Syariah yang dibuat secara efektif dan efisien serta terperinci, termasuk didalamnya pelaksanaan opersional obligasi syariah, sehingga adanya jaminan kepastian hukum mengenai masalah perlindungan investor dalam melakukan investasi melalui obligasi syariah.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectObligasi Syariahen_US
dc.subjectInvestasien_US
dc.subjectPasar Modal Syariahen_US
dc.titleAspek hukum obligasi syariah sebagai instrument pasar modal Syariah.en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record