Show simple item record

dc.contributor.advisorSyahrin, Alvi
dc.contributor.advisorMarlina
dc.contributor.advisorNasution, Faisal Akbar
dc.contributor.authorHasnan
dc.date.accessioned2013-04-08T02:02:42Z
dc.date.available2013-04-08T02:02:42Z
dc.date.issued2013-04-08
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35603
dc.description107005006en_US
dc.description.abstractKewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya, pembentukan suatu peraturan daerah merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari pemerintah pusat ke daerah. Peraturan daerah juga merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kebijakan untuk mencantumkan ancaman pidana dalam peraturan daerah, menunjukkan bahwa legislatif daerah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam peraturan daerah. Penelitian ini adalah peneitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asasasas hukum, serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan teori tujuan hukum dan teori desentralisasi, disini peneliti mencoba untuk melihat apakah pengaturan peraturan daerah di Kota Medan yang diterbitkan sejak tahun 2009 s.d. 2011 sudah relefan dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 143 ayat (2) dan (3) serta Undangundang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 15. Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pada pidana pokok yang digunakan berupa pidana kurungan atau pidana denda. Selain menggunakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur didalam perundangundangan tersebut tidak dilanggar. Jenis-jenis sanksi pidana yang digunakan dalam peraturan daerah ini erat kaitannya dengan bobot dan kualifikasi tindak pidana yang di atur dalam Peraturan Daerah. Mengacu pada pembagian kualifikasi delik dalam KUHP yang membagi kejahatan dan pelanggaran maka Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara umum mengkualifikasikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagai pelanggaran. Pengaturan sanksi pidana pada peraturan Daerah di Kota Medan secara yuridis normatif memang dapat dibenarkan, namun pencantuman sanksi pidana pada peraturan daerah dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 6 (enam) bulan bahkan memberikan sanksi penjara hingga 2 tahun sangat kurang tepat, sebab apabila peraturan daerah bebas mencantumkan jenis sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya akan menyebabkan kerumitan dalam penerapan sanksinya. Analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah harus tetap memiliki batasan-batasan pengaturan sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun rumusan pasal yang perlu diperbaiki adalah: “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”. Rumusan pada frasa: selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya harus dilakukan perbaikan sehingga mempertegas pembatasan pengaturan sanksi pidana pada peraturan daerah.en_US
dc.description.abstractThe authority to establish a regional regulation is an attribution to manage the region, and the establishment of a regional regulation constitutes the delegation of authority from the central government to the regional government. A regional regulation is also a regulation which implements another regulation above it and accommodates the region’s specific condition. The policy to specify criminal penalty in a regional regulation indicates that the regional legislative wants to criminalize certain acts in its regional regulation. The research was judicial normative in which the problems appeared in the research were analyzed through legal principles and referred to legal norms found in the legal provisions. The researcher used the theory of legal objective and the theory of decentralization in order to see whether the implementation of the regional regulations in Medan from 2009 until 2011 were relevant to Law No. 32/2004 on Regional Administration in Article 143, paragraphs 2 and 3 and to Law No. 12/2011 on the Establishment of Legal Provisions in Article 15. The policy of imposing criminal sanction in the Regional Regulation has been referred to the kinds of criminal act stipulated in Article 10 of the Penal Code in which the principal punishment is detention or fine. Besides using criminal sanction as it is regulated in the Penal Code, regional regulation also uses administrative sanction. The use of criminal sanction in the Administrative Act is only to give warning (prevention) in order that the substance of the statutory provision is not violated. The kinds of criminal sanction used in this regional regulation are closely related to the weight and the qualification of criminal act found in the Regional Regulation. Referring to the division of the punishable act qualification in the Penal Code which consists of crime and violation, Law No. 32/2004 on Regional Administration generally qualifies criminal act in the Regional Regulation as a violation. Regulating criminal sanction in the Regional Regulation in Medan is judicial normatively allowed, but specifying criminal sanction in the regional regulation with six-month detention and two years of imprisonment is not appropriate because, if any kind of criminal sanction can be specified in a regional regulation following the regulation above it, the implementation of the sanction will be complicated. The results of the research showed that a Regional Regulation should have clear definition in regulating criminal sanction according to Law No. 32/2004 on Regional Administration and Law No. 12/2011 on the Establishment of Legal Provisions. The formulation article which should be corrected is “the Provincial Regulation and the Municipal Regulation which regulate detention or fine implied in paragraph 2 as they are stipulated in other legal provisions,” and the formulation of phrase which should be corrected is “…besides what is intended in paragraph 2, according to what is stipulated in other legal provisions” so that the definition of regulating criminal sanction in the Regional Regulation can be clearly understandable.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectRegulating Legal Provision of Criminal Sanctionen_US
dc.subjectRegional Regulationen_US
dc.titlePengaturan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerahen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record