Show simple item record

dc.contributor.advisorNoor, Rosihan
dc.contributor.advisorSamsuri
dc.contributor.authorHarahap, Taufik Mamora
dc.date.accessioned2013-03-20T04:31:25Z
dc.date.available2013-03-20T04:31:25Z
dc.date.issued2013-03-20
dc.identifier.otherPriskilla Napitupulu
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/35403
dc.description001201037en_US
dc.description.abstractPemerintah ikut mengelola kawasan dalam bentuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) termasuk di dalamnya tata batas fungsi kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP). Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan fungsi kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-11/2005 dengan fungsi kawasan hutan berdasarkan skoring (Surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980) melalui analisis Digital Elevation Model (DEM). Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Kecamatan Aek Natas dan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian berlangsung selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005. Sedangkan metode yang dipakai adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan analisis tiga dimensi melalui Digital Elevation Model. Dari hasil identifikasi diperoleh bahwa luas hutan produksi terbatas berdasarkan SK Menhut seluas 25.194,742 ha (21,01 %), sedangkan menurut hasil skoring seluas 38.756,106 ha (32,32 %). Dimana hanya 7.016,795 ha hutan produksi terbatas hasil identifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Menhut. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah Daerah Labuhanbatu dan Propinsi Sumatera Utara sebaiknya menata kembali fungsi kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi, selain itu perlu diadakan review terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara khususnya untuk Kabupaten Labuhanbatu.en_US
dc.description.abstractGoverment managing area by pouring in policy Regional Planology Plan it's called "Rencana Tata Ruang Wilayah", at Province and also Sub-Province. It plan had been including boundary of forest area function obtained by protected forest (HL), limited production forest (HPT) and production forest (HP). The research was doing to consederation of forest area function depent on Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-l 1/2005 and forest area function depent on score (Surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980) by Digital Elevation Model (DEM) analysis. From identification result there are limited production forest in Aek Natas and Na IX-X for the widht of 25.194,742 ha (21,01 %) depent on SK Menhut and 38.756,106 ha (32,32 %) depent on score. Where only 7.016,795 ha limited production forest from identification result suitable on SK Menhut. Pursuant to the fact writer suggest to Region Goverment of Labuhanbatu and Region Goverment of North Sumatera for return forest area function persuant to SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980. Besides require to be performed by review to Regional Planology Planology of North Sumatera Province specially for the region of Labuhanbatu.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectDigital Elévation Modelen_US
dc.subjectLimited Production Foresten_US
dc.subjectPlanologyen_US
dc.titleAnalisis Digital Elevation Model (DEM) Untuk Identifikasi Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Aek Natas dan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utaraen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record