Show simple item record

dc.contributor.advisorKamello, Tan
dc.contributor.advisorSuhaidi
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul
dc.contributor.authorHarahap, Sari Banun
dc.date.accessioned2013-01-04T03:33:09Z
dc.date.available2013-01-04T03:33:09Z
dc.date.issued2013-01-04
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34958
dc.description107005037en_US
dc.description.abstractPenetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang berlaku yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 4 huruf b UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan merupakan hak bagi setiap konsumen yang dijamin oleh UU. Akan tetapi pelaku usaha menetapkan harga suatu barang sebesar Rp. 1.210,- (seribu dua ratus sepuluh rupiah), sementara uang pecahan dengan nominal Rp.10,- (sepuluh rupiah) sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Penpres No. 27 Tahun 1965. Selain itu Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 2 ayat 2. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang yang berlaku berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bagaimana perilaku konsumen terhadap sisa kembalian uang pecahan yang tidak dibayarkan kepada konsumen, dan bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap penetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang yang berlaku di pasar modern ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum, yaitu daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Metode penelitian dalam ini adalah empiris (sosiologis) yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau langsung di dalam masyarakat (responden) dengan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) di lokasi penelitian. Dikarenakan tidak mendapat izin dari pelaku usaha yang bersangkutan. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang konsumen Carrefour dan Maju Bersama Medan. Meskipun UU Perlindungan Konsumen telah lahir, pelaksanaannya belum berjalan mulus. Perilaku konsumen terhadap sisa uang pengembalian yang tidak dikembalikan kepada konsumen yaitu konsumen tidak mempermasalahkan sisa uang pengembalian yang tidak dikembalikan kepada konsumen dan konsumen mempermasalahkan sisa uang pengembalian yang tidak dikembalikan kepada konsumen. Tindakan pemerintah terhadap penetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang yakni dengan melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan yaitu operasi pasar yang melibatkan instansi terkait yakni polisi, LPKSM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Medan yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun secara reguler. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan menetapkan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang yang berlaku adalah dengan memberikan peringatan 3 kali selama 3 bulan, apabila tidak dipenuhi maka diajukan secara pidana ke pengadilan negeri. Adapun sanksi yang diberikan, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.en_US
dc.description.abstractPricing of goods that are not based on valid currency by businesses, contrary to Section 4 letter b Law No. 8 Year 1999 on consumer protection, the right of consumers to choose goods and/or services and obtain goods and/or services in accordance with exchange rate and the conditions and guarantees the rights promised to every consumer is guaranteed by law. However, entrepreneurs set prices of goods amounting to Rp. 1210,- (one thousand two hundred and ten dollars), while the banknotes with nominal Rp.10,- (ten dollars) is no longer valid as legal tender. Presidential Edict No. 27 of 1965. In addition Rupiah currency is legal tender in the territory of the Republic of Indonesia based on Law no. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia Article 2, paragraph 2. Formulation of the problem in this study is how the pricing of goods that are not based on the value of the currency prevailing on the Consumer Protection Act, how consumer behavior towards the rest of the fractions that do not return the money paid to the consumer, and how the role of government in protecting consumers against price fixing stuff that does not based on the value of the currency prevailing in the modern market in terms of the Consumer Protection Act. Theory used in this study is the effectiveness of legal theory, namely the legal work in organizing and/or force people to obey the law. The method in this research is empirical (sociological) that the data obtained from the field or directly in the community (respondent) to provide a list of questions (questionnaire) at the sites. Due to not getting permission from the relevant business. Therefore, the sample in this study were 50 men of Carrefour consumers and Maju Bersama consumers of Medan city. Although the Consumer Protection Act was stated, its implementation has not proceeded smoothly. Consumer behavior towards the rest of the refund is not returned to the consumer that the consumer did not make the rest of the refund is not returned to consumers and consumers concerned about the rest of the refund that is not returned to the consumer. Government action against the pricing of goods that are not based on the value of the currency that is by doing surveillance, monitoring conducted market operations involving the relevant agencies e.g police, LPKSM, and the Department of Industry and Trade (Disperindag) of Medan city conducted six times a year on a regular basis . Associated with oversight by the government against entrepreneurs who commits an offense by setting prices that are not based on the prevailing value of the currency is to give a warning three times for 3 months, if it is not required then, the offense shall be filed in state court. As for the sanctions provided in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectConsumer Protectionen_US
dc.subjectConsumer Behaviouren_US
dc.subjectCurrent Valueen_US
dc.titlePenetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi di Carrefour dan Maju Bersama Medan)en_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record