USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Ilmu Hukum »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34040


Title: Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Authors: Ginting, Asepte Gaulle
Advisors: Nasution, Bismar
Sunarmi
Sitepu, Runtung
Issue Date: 15-Oct-2012
Abstract: The monetary crisis which occurred in Indonesia had cost great and expensive departure tax and reached out to 51 percent of the Gross National Product (GNP).The crisis had aroused the awareness of the importance of the financial market stability and healthy financial institutions which established financial systems. The financial market stability and the healthy financial institutions would be able to damp the crisis so that they became the interaction from some risks which should be managed properly. One of the risks which brought about the crisis was the failure of the company in the real sector in paying the loan. This failure could be categorized as corporate failure. Bankruptcy in corporation was caused by some factors: external factors, such as the error and negligence in managing and controlling, and bad faith which could worsen the situation so that the bankruptcy occurred. Therefore, the company’s departments should have great responsibility since they were concerned with the debtors’ and creditors’ wealth. The type of this research was analytical descriptive. The research was aimed to limit the study framework into an analysis of laws and regulations about bankruptcy and company, and the legal impacts which deal with bankruptcy, referring to laws and regulations. The data were gathered by using library method which was called the library research in order to get the concepts, theories, information and the conceptual consideration from the previous researchers about the laws and regulations and other scientific writings. The data were analyzed qualitatively, discussed systematically by explaining the relationship among the types of data, selected and processed in order to describe and reveal the legal ground, and give the solution of the above problems.
Abstract (other language): Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memakan biaya fiskal yang amat besar dan mahal yakni mencapai angka 51 % dari Produk Nasional Bruto (PDB atau Product Domestic Bruto). Krisis tersebut telah menimbulkan resiko terhadap kondisi dan perkembangan badan usaha. Resiko tersebut dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan kesehatan lembaga keuangan dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya krisis adalah gagalnya perusahaan di sektor riil dalam mengembalikan pinjaman. Kegagalan ini, dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami pailit (corporate failure). Kemungkinan terjadinya kepailitan dalam Perseroan selalu terbuka oleh beberapa faktor, baik itu faktor eksternal misalnya karena krisis moneter global atau oleh karena faktor internal yaitu kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan serta tidak adanya itikad baik yang dapat memperburuk situasi yang memungkinkan terjadinya kepailitan. Dengan demikian pertanggungjawaban yang dibebankan kepada organ-organ Perseroan menjadi hal yang sangat penting untuk perhatikan, sebab berkaitan langsung dengan harta debitur dan kreditur. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap hukum dan peraturan tentang kepailitan dan Perseroan Terbatas serta akibat-akibat hukum yang dapat dikenakan karena peristiwa kepailitan, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dengan metode kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis. Metode ini disebut library research untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori serta informasi dan pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengacu pada konsep fiduciary duty dan juga good corperate governance. Artinya bahwa Dewan Komisaris harus selalu berhati-hati dan teliti dalam mengawasi dan memberi nasihat pada Direksi yang mengurus Perseroan. Pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan erat kaitannya dengan konsep teori Piercing the Corporate Veil dan Business Judgment Rulen serta Good Corporate Governance. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas Pengurusan Direksi akan membawa tanggung jawab terhadap semua anggotanya. Tanggung jawab yang dikenakan merupakan konsekuensi logis. Bentuk tanggung jawab yang dikenakan pada Dewan Komisaris atas terjadinya kepailitan Perseroan adalah tanggung jawab renteng. Oleh karena itu, konsep fiduciary duty dan business judgment rule menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kepailitan dalam Perseroan Terbatas.
Keywords: Board of Commissioners’ Responsibility
Act Number 37
2004
Bankruptcy
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34040
Appears in Collections:MT - Ilmu Hukum

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover540.65 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract447.03 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I547.39 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II548.06 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V630.99 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference474.17 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.