USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33437


Title: Tinjauan Yuridis Atas Pensertifikatan Tanah yang Berasal dari Hak Ulayat (Studi Kasus Putusan MA No. 274/K/PDT/2005)
Authors: Simanjuntak, Rebekka Lasmaria
Advisors: Yamin, Muhammad
Sitepu, Runtung
Suhaidi
Issue Date: 6-Aug-2012
Abstract: Land for the Indonesian people is not only consists of property land but also adat land (traditional property rights of land) which has high value. Our National Land Law recognizes adat land owned by indigenous people. As it is stated in Article 3 of UUPA (Land Act), in order to avoid a dispute on adat land, the security of legal certainty on land Law No. 5/1960 on Articles of association on Land Principles, orders the government to implement land registration. Based on the explanation above, the researcher formulates some problems, as follows: if there are any requirements and procedures of the land rights registration which comes from adat land, if there is any legal certainty on land rights certificate issued from adat land, and the Supreme Court decree No. 2274/K/Pdt/2005 on the aspect of the national land law. The research used normative approach. The data were gathered qualitatively by using observation on the collected data and by relating each data to the legal provisions and legal principles related to the subject matter of the research. The requirements and the procedures of registering land rights which came from the adat land was conducted by preparing the documents of the requirements, writing and presenting a letter of request, paying the filing fee, and receiving the directive letter. The legal certainty on land rights certificate issued on the adat land could be seen by the certainty of the holder of the rights in the certificate, the certainty of the area of the land and its location, and the certainty of the date the certificate was issued. The position of the Supreme Court’s decree No. 2274/K/Pdt?2005 on the aspect of the national land law had an important position in making decisions which could be accepted by both parties; therefore an accurate logical way of thinking was needed. It is recommended that the local government, in this case, the Municipal/Regional Land Office, in collaboration with the adat people, should draw a map of the adat land ownership so that there is no overlapping ownership. The government should also control land administration, computerization, the use of licensed surveyors, and so on, with systematic registration approach. It is also recommended that the perception of the government and the adat people in the existence and the position of adat land law should be similar; this can be done by increasing the counseling on land law, especially which is related to adat land.
Abstract (other language): Tanah bagi penduduk Indonesia tidak hanya terdiri dari tanah hak milik saja tetapi juga tanah hak ulayat yang mempunyai nilai yang tinggi. Hukum Agraria Nasional kita mengakui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan alam Pasal 3 UUPA untuk menjaga agar jangan sampai timbul sengketa menyangkut tanah khususnya tanah ulayat kaum, perlu adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran Tanah. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahannya yaitu bagaimana syarat-syarat dan prosedur pendaftaran Hak Milik atas tanah yang berasal dari hak ulayat, bagaimana kepastian hukum atas tanah Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas hak ulayat, bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 2274/K/Pdt/2005 dalam aspek hukum tanah nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dan pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Syarat-syarat dan prosedur pendaftaran Hak Milik atas tanah yang berasal dari hak ulayat dilakukan dengan menyiapkan dokumen persyaratan, membuat dan menyampaikan surat permohonan, membayar biaya permohonan, serta menerima surat keputusan. Sedangkan kepastian hukum atas tanah Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas hak ulayat dapat dilihat dengan cara yaitu kepastian pemegang hak yang terdapat dalam sertipikat, kepastian luas dan letak tanah, serta kepastian tanggal terbitnya sertipikat. Kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 2274/K/Pdt/2005 dalam aspek hukum tanah nasional memiliki posisi yang sangat penting dalam mengambil hasil keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, untuk itu diperlukan cara berpikir yang tepat dan logis. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Daerah melalui Kantor Badan Pertanahan Kota/Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat adat membuat peta kepemilikan Tanah Hak ulayat agar tidak ada tumpang tindih kepemilikan, dan pemerintah sebaiknya menertibkan administrasi pertanahan, komputerisasi, pemanfaatan surveyor berlisensi dan lain-sebagainya, dengan pendekatan yang seyogyanya lebih menitikberatkan pada penyelenggaran pendaftaran tanah secara sistematik, serta perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat.
Keywords: Certificate
Traditional Property Rights
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33437
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover558.6 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract446.44 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I520.63 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II528.82 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V504.8 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference447.2 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.