|
|
USU Institutional Repository »
Master Theses (MT) »
Law »
MT - Kenotariatan »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33437
|
| Title: | Tinjauan Yuridis Atas Pensertifikatan Tanah yang Berasal dari Hak Ulayat (Studi Kasus Putusan MA No. 274/K/PDT/2005) |
| Authors: | Simanjuntak, Rebekka Lasmaria |
| Advisors: | Yamin, Muhammad Sitepu, Runtung Suhaidi |
| Issue Date: | 6-Aug-2012 |
| Abstract: | Land for the Indonesian people is not only consists of property land but also
adat land (traditional property rights of land) which has high value. Our National
Land Law recognizes adat land owned by indigenous people. As it is stated in Article
3 of UUPA (Land Act), in order to avoid a dispute on adat land, the security of legal
certainty on land Law No. 5/1960 on Articles of association on Land Principles,
orders the government to implement land registration. Based on the explanation
above, the researcher formulates some problems, as follows: if there are any
requirements and procedures of the land rights registration which comes from adat
land, if there is any legal certainty on land rights certificate issued from adat land,
and the Supreme Court decree No. 2274/K/Pdt/2005 on the aspect of the national
land law.
The research used normative approach. The data were gathered qualitatively
by using observation on the collected data and by relating each data to the legal
provisions and legal principles related to the subject matter of the research.
The requirements and the procedures of registering land rights which came
from the adat land was conducted by preparing the documents of the requirements,
writing and presenting a letter of request, paying the filing fee, and receiving the
directive letter. The legal certainty on land rights certificate issued on the adat land
could be seen by the certainty of the holder of the rights in the certificate, the
certainty of the area of the land and its location, and the certainty of the date the
certificate was issued. The position of the Supreme Court’s decree No.
2274/K/Pdt?2005 on the aspect of the national land law had an important position in
making decisions which could be accepted by both parties; therefore an accurate
logical way of thinking was needed. It is recommended that the local government, in
this case, the Municipal/Regional Land Office, in collaboration with the adat people,
should draw a map of the adat land ownership so that there is no overlapping
ownership. The government should also control land administration,
computerization, the use of licensed surveyors, and so on, with systematic
registration approach. It is also recommended that the perception of the government
and the adat people in the existence and the position of adat land law should be
similar; this can be done by increasing the counseling on land law, especially which
is related to adat land. |
| Abstract (other language): | Tanah bagi penduduk Indonesia tidak hanya terdiri dari tanah hak milik saja
tetapi juga tanah hak ulayat yang mempunyai nilai yang tinggi. Hukum Agraria
Nasional kita mengakui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat.
Sebagaimana disebutkan alam Pasal 3 UUPA untuk menjaga agar jangan sampai
timbul sengketa menyangkut tanah khususnya tanah ulayat kaum, perlu adanya
jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran Tanah. Berdasarkan uraian diatas adapun
permasalahannya yaitu bagaimana syarat-syarat dan prosedur pendaftaran Hak Milik
atas tanah yang berasal dari hak ulayat, bagaimana kepastian hukum atas tanah
Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas hak ulayat, bagaimana kedudukan putusan
Mahkamah Agung Nomor 2274/K/Pdt/2005 dalam aspek hukum tanah nasional.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dan
pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan
data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut
dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti.
Syarat-syarat dan prosedur pendaftaran Hak Milik atas tanah yang berasal dari
hak ulayat dilakukan dengan menyiapkan dokumen persyaratan, membuat dan
menyampaikan surat permohonan, membayar biaya permohonan, serta menerima
surat keputusan. Sedangkan kepastian hukum atas tanah Sertipikat Hak Milik yang
terbit diatas hak ulayat dapat dilihat dengan cara yaitu kepastian pemegang hak yang
terdapat dalam sertipikat, kepastian luas dan letak tanah, serta kepastian tanggal
terbitnya sertipikat. Kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 2274/K/Pdt/2005
dalam aspek hukum tanah nasional memiliki posisi yang sangat penting dalam
mengambil hasil keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, untuk itu
diperlukan cara berpikir yang tepat dan logis. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Daerah
melalui Kantor Badan Pertanahan Kota/Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat
adat membuat peta kepemilikan Tanah Hak ulayat agar tidak ada tumpang tindih
kepemilikan, dan pemerintah sebaiknya menertibkan administrasi pertanahan,
komputerisasi, pemanfaatan surveyor berlisensi dan lain-sebagainya, dengan
pendekatan yang seyogyanya lebih menitikberatkan pada penyelenggaran pendaftaran
tanah secara sistematik, serta perlu adanya persamaan persepsi antara pemerintah
daerah dengan masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum
hak ulayat dengan jalan peningkatan penyuluhan hukum di bidang pertanahan,
terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat. |
| Keywords: | Certificate Traditional Property Rights |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33437 |
| Appears in Collections: | MT - Kenotariatan
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|