Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Atas Nama Terpidana Darianus Lungguk Sitorus

Abstract

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut. Hakim pada Mahkamah Agung RI menghukum terdakwa DL Sitorus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan (subsidiair) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Eksekusi putusan untuk menyita objek perkara seluas  47.000 hektar di Areal Register 40 Padang Lawas secara materil mengalami hambatan-hambatan dari warga setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah keputusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi rasa keadilan? kedua, bagaimanakah eksekusi putusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus terhadap barang sitaan berupa aset tidak bergerak di Areal Register 40 Padang Lawas? ketiga, apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam eksekusi putusan Mahkamah Agung RI atas nama terpidana DL Sitorus di Areal Register 40 Padang Lawas? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dan melakukan identifikasi data lapangan. Kesimpulan menggambarkan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan kebijakan implementatif berupa kebijakan criminal forfeiture menurut undang-undang tindak pidana korupsi dan secara yuridis telah memenuhi rasa keadilan walaupun keadilan yang diinginkan masyarakat setempat belum terpenuhi. Eksekusi putusan dilakukan secara materil di Areal Register 40 Padang Lawas untuk menyita objek perkara berupa kawasan hutan seluas  47.000 hektar. Hambatan yang dihadapi secara internal terkait dengan ketidaksiapan, kesalahpahaman, dan ketidakjelasan rencana dari Tim Eksekusi, secara eksternal terkait dengan penolakan massa dan/atau karyawan dengan membawa berbagai macam benda tajam. Tim Eksekusi melakukan upaya pembatalan kegiatan eksekusi dan melakukan upaya sosialisasi melalui pendekatan untuk menjelaskan kepada massa dan/atau karyawan mengenai kejelasan eksekusi.

Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number; 2642 K/Pid/2006 on behalf of the convicted, DL Sitorus, who has been legally and convincingly proven guilty of committing corruption by jointly working on and using the forest area in the form of continuous action. The judge of the Indonesian Supreme Court punished the convicted DL Sitorus 8-year imprisonment and fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billions rupiah) with the subsidiary of if the fine is not paid, it will be replaced by 6-month imprisonment. The decision to execute the confiscation of the case object of about 47,000 hectares in the Register 40 area in Padang Lawas materially had constraints performed by the local residents. The purpose of this study was to analyze: first, whether the decision made by the Indonesian Supreme Court on behalf of the convicted, DL Sitorus, has met the existing applicable provisions and the sense of justice; second, how the execution of the decision made by the Indonesian Supreme Court on behalf of the convicted, DL Sitorus, were implemented on the confiscated goods in the form of immovable assets in Register 40 area in Padang Lawas; and third, the constraints faced and efforts done in the execution of the decision made by the Indonesian Supreme Court on behalf of the convicted, DL Sitorus, in Register 40 area in Padang Lawas. This study used the normative legal research method referring to the legal norms and principles stated in the regulations of legislation and court decision. The data for this study were obtained by studying the relevant documents and doing data identification in the field. The result of this study showed that the decision made by the Indonesian Supreme Court has met the existing applicable provisions of law by applying the implemental policy in the form of criminal forfeiture in accordance with the law on corruption and juridically, this decision has met the sense of justice even though the justice desired by the local residents are not yet met. The execution of the decision was materially done in Register 40 area in Padang Lawas to confiscate the case object in the form of a forest area of about 47,000 hectares. The constraints faced were internally related to the unpreparedness, misunderstanding and unclear plan of the Execution Team, and externally related to the rejection of mass and/or employees who were armed with various sharp objects. The Execution Team cancelled the execution activity and approached the mass and/or the employees to socialize and explain the decision of execution to them.