Show simple item record

dc.contributor.advisorKamello, Tan
dc.contributor.advisorBarus, Utary Maharany
dc.contributor.authorDemianto, Ibnu Fajar
dc.date.accessioned2012-07-12T03:59:38Z
dc.date.available2012-07-12T03:59:38Z
dc.date.issued2012-07-12
dc.identifier.otherMuswita Widya Rahma
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33329
dc.description080200101en_US
dc.description.abstractPerkembangan perbankan syariah yang pesat dewasa ini mengakibatkan munculnya banyak produk – produk perbankan syariah yang belum dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Dari sekian banyak produk perbankan syariah itu, salah satunya adalah pembiayaan murabahah, yaitu perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang melakukan jual beli barang pada harga asal dengan tembahan keuntungan yang disepakati. Sebagaimana halnya produk perbankan pada umumnya, perjanjian pembiayaan murabahah juga dibuat dalam bentuk kontrak baku (standard contract). Atas alasan efisiensi operasional dan melindungi kepentingan bank, dalam perjanjian baku pembiayaan pada umumnya masih sering ditemukan pencantuman klausula baku yang berpeluang melemahkan nasabah. Dalam hal ini, nasabah debitur juga memerlukan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hak – haknya selaku konsumen jasa yang memanfaatkan dana bank syariah, tidak terkecuali dalam hal ini pembiayaan murabahah. Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui bentuk perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah khususnya pada Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar; kedua, Untuk mengetahui bentuk – bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apa saja yang dapat diperoleh para pihak baik bank maupun nasabahnya dalam klausul – klausul perjanjian pembiayaan syariah murabahah khususnya pada Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif. Yuridis empiris yaitu mengumpulkan data primer yang ada di lapangan, berupa kontrak murabahah dan wawancara dengan pihak bank, selain itu juga melalui metode yuridis normatif, yaitu meneliti data sekunder dari perpustakaan dan melalui kajian melalui peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri pada dasarnya sudah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi masih ditemukan pencantuman klausula baku yang berpeluang melemahkan posisi nasabah. Pencantuman klausula baku yang benar adalah yang tidak mengandung unsur atau penyataan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bentuk dan pencantumannya mudah terlihat dan dipahami, serta menjamin kepastian hukum, baik terhadap bank sendiri maupun terhadap nasabah.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectBank Syari’ahen_US
dc.subjectPerlindungan Hukum Bagi Para Pihaken_US
dc.subjectPerjanjian Baku Pembiayaan Murabahahen_US
dc.titlePerlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri Pematangsiantaren_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record