Show simple item record

dc.contributor.advisorSitepu, Runtung
dc.contributor.advisorGinting, Budiman
dc.contributor.advisorBustami, Chairani
dc.contributor.authorNurhayati
dc.date.accessioned2012-05-24T04:33:19Z
dc.date.available2012-05-24T04:33:19Z
dc.date.issued2012-05-24
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33020
dc.description097011065en_US
dc.description.abstractA construction service has a rule to support the growth and development of various industrial goods and services which are required in the implementation of construction work. In the implementation of various physical development, the employers required the building of facilities to be completed right on the time and in the accordance with the contract, to have good qualities and to be utilized for a long term. The stipulation on contract agreement has been included in Article 1601b of Civil Law; however, in the implementation of the agreement between the employers and contractors a breach of contract often occurs. The breach of contract are coused by a factor of deliberateness.based on the background, the problem of the study was how the implementation of work contract agreement of the local government between CV. Dina Utama and Sumatera Utara provincial city planning and housing service was. How the breach of contracts in work contract agreement of provincial government were. The study employed juridicial normative approach or library research with statute approach, using legislation regulation as a basis to conduct analysis on the breach of contracts in government work contract agreement. The results of the study showed that the implementation of work contract agreement between CV. Dina Utama and Sumatera Utara provincial city planning and housing service was conducted after signing the contracts. The contracts included conducting and completing the building of canal in Deli Serdang district as far as 1.500m. One form of the breach of contracts done by contractors was the delay in completing the work due to high rainfall, so that the building location was soaked in flood. Another form of the breach of contracts was the ignorance of the contractors in checking the thickness of the duiker plate: Therefore, the volume in the field did not match the volume in the Budget Plan (RAB). Towards the finding of the breach of the contracts, the contractors were responsible for solving the problem in accordance with the laws which prevailed. Efforts conducted by CV. Dina Utama for solving the breach dispute in government work contract agreement were by appointing Peace Committee which functioned as the jury/referee, established by the two sides.en_US
dc.description.abstractJasa konstruksi berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Di dalam pelaksanaan berbagai pembangunan yang bersifat fisik, pihak pemberi kerja menginginkan agar suatu sarana bangunan yang di bangun itu dapat diselesaikan tepat waktu dan sasuai seperti yang tertera di dalam kontrak serta mempunyai mutu yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Ketentuan mengenai perjanjian pemborongan telah diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdata, akan tetapi dalam perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor, dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi. Wanprestasi tersebut bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun diluar kehendak para pihak. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan milik pemerintah antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara? Bagaimanakah wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan milik Pemerintah yang dilaksanakan oleh CV. Dina Utama? Dan Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemborongan kerja milik Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan milik pemerintah antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera, dilakukan setelah penandatanganan kontrak. Adapun perjanjian yang terdapat di dalam kontrak adalah melaksanakan hingga selesai pekerjaan pembangunan saluran drainase di Kabupaten Deli Serdang sepanjang 1500 meter. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan curah hujan cukup tinggi, sehingga lokasi pekerjaan sering banjir, dan adanya kelalaian dari pihak kontraktor, yaitu tidak cermatnya dalam hal pengecekkan terhadap ketebalan plat duiker, sehingga volume di lapangan tidak sesuai dengan volume pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Terhadap temuan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor tersebut, maka pihak kontraktor bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pemborongan pekerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh CV. Dina Utama yaitu dengan cara menunjuk “Panitia Perdamaian” yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectThe Breach of Contractsen_US
dc.subjectContract Agreementen_US
dc.subjectGovernment Worken_US
dc.titleWanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama Dengan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utaraen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record