Peranan Notaris Dalam Persekongkolan Tender Barang/Jasa Pemerintah Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract

Ketentuan dan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah relatif sangat dinamis dan berkembang responsif terhadap berbagai macam keadaan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Notaris sebagai pembuat akta para peserta yang mengikuti tender juga dapat dijadikan subjek dalam persekongkolan tender. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu Bagaimana peranan Notaris apabila terbukti adanya persekongkolan dalam tender terkait Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana mekanisme untuk mengantisipasi apabila terjadi persekongkolan tender barang/jasa pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Seorang notaris tidak bisa dihukum apabila telah menjalankan tugasnya dengan benar. Persekongkolan tender seringkali mencakup mekanisme untuk mengalokasikan dan mendistribusikan laba diperoleh sebagai hasil harga kontrak yang lebih tinggi diantara para pelaku usaha yang bersekongkol. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008, indikasi keterlibatan notaris dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain masuknya Akta Perubahan Anggaran Dasar. Notaris bukan berarti steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan Notaris bersamasama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja Mekanisme untuk mengantisipasi apabila terjadi persekongkolan tender barang/jasa pemerintah terkait UU Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha maupun panitia/ penyelenggara dapat mencari informasi sebelum menyusun proses pengadaan, menyusun proses tender untuk memaksimalkan partisipasi penawar potensial yang bersaing, tentukan persyaratan dengan jelas dan hindari adanya perkiraan, merancang proses tender diantara peserta tender, hati-hati dalam memilih kriteria untuk mengevaluasi dan mengumumkan pemenang tender.

Rules and regulations regarding the procurement of goods and services of the government are relatively very dynamic and responsively evolves to a variety of the circumstances. One form of the actions that could lead to unhealthy competition is a conspiracy in the tender which is one form of activity that is prohibited by Law No. 5/1999. Tender conspiracy (collusive tendering) occurs when a businessman, who is supposed to compete in a closed athmosphere, conspires to raise prices or lower quality of goods or services for buyers who want to acquire products or services through a procurement process. A notary who deeds of the people who participate in the tender can also be used as subjects in the tender conspiracy. There were several issues to be addressed in this study. First, how the role of a notary if he was proven to commit a conspiracy in the tender relating to the Law No. 5 year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition was. Secondly, how the mechanisms to anticipate the event of tender conspiracy of goods / services of the government relating to Law No. 5 year 1999 was. The nature of this research was descriptive analysis using a normative juridical approach. The main source of this research was secondary data obtained by collecting materials in the form of primary law, secondary law, and tertiary law. A notary cannot be punished if he has done his job properly. Tender conspiracy often includes mechanisms to allocate and distribute the profits derived from the contract price which was higher among the conspiring businessmen. Based on the decision of KPPU No. 41/KPPU-L/2008, an indication of the involvement of a notary can be considered from several matters, among others, the inclusion of Amendment of Articles of Association. A notary cannot be concerned to the law. He may be convicted of a crime, if he can be proven together with the parties to make the deed with the intention to benefit a particular party. The mechanisms to anticipate the event of tender conspiracy of goods / services of the government relating to Law No. 5 year 1999 are that the businessmen and the committees / organizers may seek information before making the procurement process, prepare the tender process to maximize the participation of potential competing bidders, determine the requirements clearly and avoid any estimation, design the tender process among bidders, and be careful in selecting criteria to evaluate and announce the winning bidders.