Analisis Hukum Atas Advis Planing Pengurusan Hak Dijalur Pinggiran Sungai Di Medan

Abstract

Dalam fenomena perkembangan suatu masyarakat perkotaan dimana tingkat pertumbuhan penduduk sangatlah tinggi antara kelahiram maupun secara urbanisasi sehingga solusi masalah ekonomi menjadi pokok utama suatu perkotaan, terutama akan pengadaan pemukiman yang baik dan sesuai dengan peruntukan dan tata ruang. Akibat tidak hanya penanganan secara serius, tumbuh pemukiman dibantaran sungai yang tumbuh tanpa adanya kepastian hukum akan keberadaanya, baik secara kepemilikan haknya maupun status bermukim diwilayah tersebut. Dalam hal ini perlu advis planing, bagi penanganan dari pihak Pemerintah selaku pengelola masyarakat yang membutuhkan akan perlindungan serta solusi pemukiman mereka masyarakat yang berada di bantaran sungai tentang pemberian haknya atau dialokasikan kewilayah lain yang layak.

In the urban community development phenomenon in which the population growth in term of birth and urbanization is very high that economy become the main problems to solve, especially the provision of good residential area which is in accordance with the land use allocated. Since it was not handled seriously, the settlements have developed along the river banks whose existence, in term of their rights of ownership or status is without legal certainty. In this contenxt, planning advice from the government is needed. As the manager of community who need protection and solution to their riverside residents, the government should issue their rights of ownership or relocate them the other appropriate allocated areas.