USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32375


Title: Resiko Hukum Atas Cessie Tagihan Piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan)
Authors: Setiadi, Rahmat
Advisors: Yamin, Muhammad
Barus, Utary Maharany
Bustami, Chairani
Issue Date: 13-Apr-2012
Abstract: Economic crisis experienced by Indonesia has destabilized the course of several business sectors either it is a big, medium or small scale business. This condition significantly influenced th e growth of Indonesia’s economy. The presence of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) gives hope to the world of business in Indonesia. In distributing its financial assistance to the micro, small and medium business practitioners, PT. Permodalan Nasi onal Madani (Persero) does it in two ways; first, the financial assistance is directly distributed through the Unit Layanan Modal Micro (Micro Capital Service Unit) the Business Unit of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), and second, through Koperasi (Cooperatives) and Bank Perkreditan Rakyat which have been corporate bodies. In the second way of distribution, one of the acceptable guarantees is cessie of receivable bill. Cessie is an agreement in which the creditor transfers his receivables (on behal f of) to the other party. During the implementation of its credit/financial assistance distribution with the cessie of receivable bill as the collateral, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) is faced to the problem of loss risk with the cessie of recei vable bill given as the collateral. This normative juridical study with statute approach focused on library research to analyze the regulations of legislation and legal materials related to this study such as how cessie of receivable bill is regulated in Article 613 of the Indonesian Civil Code and cessie of receivable bill as the collateral according to the existing law such as Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee and the other related regulations which is then supported by interviews to obtain primary data. The result of this study showed that, first, in its development after the enactment of Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, the cessie of receivable bills was included into the Fiduciary Institution in which the cessie as the collateral bound by t he fiduciary guarantee. Second, in accordance with the procedure of imposition, the cessie of receivable bill must be preceded by its basic agreement, namely, financing agreement followed by fiduciary agreement. After the act of the fiduciary guarantee is signed, the owner of the right to guarantee or his legal representative registers it to the General Legal Servive Unit, the Department of Law and Human Rights. This registration is regulated in the Regulation of the Government of Indonesian No.86/2000, Chapter II, Article 2 paragraphs (1) – (4). Third, the Cessie of receivable bill as the collateral at PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) had a high loss risk. The risks, among other things, the debtor does not keep his promise, the change of the nominal value of the cessie of receivable bill because one of the debtors has paid the credit, and the incident of force majeure.
Abstract (other language): Krisis ekonomi yang di alami Indonesia telah menggoyahkan jalannya berbagai sektor usaha, baik itu usaha berskala besar, menengah dan bahkan kecil. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia . Hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) memberi angin segar dalam dunia usaha di Indonesia. Dalam menyalurkan bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) menyalurkannya melalui dua cara: Pertama langsung disalurkan melalui Unit usaha PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yaitu oleh Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) dan yang kedua disalurkan melalui Koperasi dan Bank Perkreditan rakyat yang telah berbadan hukum. Dalam hal penyaluran dengan cara kedua, salah satu jaminan yang diterima adalah cessie tagihan piutang. Cessie adalah suatu perjanjian di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain . Dalam menjalankan kegiatannya dibidang penyaluran pembiayaan/kredit dengan cessie tagihan piutang sebagai jaminan, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dihadapkan pada permasalahan resiko kerugian atas kredit dengan jaminan cessie tagihan piutang yang diberikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena menitik beratkan pada penelitian kepustakaan di tambah dengan wawancara guna memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach), Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini . Yaitu melihat bagaimana pengaturan cessie tagihan piutang di dalam KUHP erdata pasal 613 dan cessie tagihan piutang sebagai jaminan kredit menurut undang -undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan, pertama Cessie atas piutang dalam perkembangannya setelah diundangkan Undang -undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masuk kedalam le mbaga Fidusia yang mana cessie atas piutang sebagai jaminan kredit/pembiayaan di ikat dengan jaminan fidusia. Kedua sesuai prosedur pembebanan cessie tagihan piutang harus didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan yang diikuti denga n perjanjian pengikatan jaminan (jaminan fidusia) atas cessie tagihan piutang. setelah akta jaminan fidusia ditandatangani segera pemilik hak atas jaminan atau kuasanya mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian pelayanan Hukum umum, pendaftaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2000, BAB II yaitu dalam pasal 2 (dua) ayat 1 sampai 4. ketiga Cessie tagihan piutang sebagai jaminan kredit pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) memiliki resiko kerugian yang tinggi. Resiko tersebut antara lain adanya wanprestasi dari debitur cedent, perubahan nilai nominal cessie tagihan piutang akibat adanya pelunasan dari salah seorang debitur cessus dan terjadinya forcemajeure (Keadaan memaksa).
Keywords: Legal Consequence
Cessie of Receivable Bill
Credit Collateral
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32375
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover1.85 MBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract1.8 MBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I535.87 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II514.08 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V590.7 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference445.47 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.