|
|
USU Institutional Repository »
Master Theses (MT) »
Law »
MT - Kenotariatan »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32375
|
| Title: | Resiko Hukum Atas Cessie Tagihan Piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan) |
| Authors: | Setiadi, Rahmat |
| Advisors: | Yamin, Muhammad Barus, Utary Maharany Bustami, Chairani |
| Issue Date: | 13-Apr-2012 |
| Abstract: | Economic crisis experienced by Indonesia has destabilized the course
of several business sectors either it is a big, medium or small scale business.
This condition significantly influenced th e growth of Indonesia’s economy. The
presence of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) gives hope to the
world of business in Indonesia. In distributing its financial assistance to the
micro, small and medium business practitioners, PT. Permodalan Nasi onal
Madani (Persero) does it in two ways; first, the financial assistance is directly
distributed through the Unit Layanan Modal Micro (Micro Capital Service
Unit) the Business Unit of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), and
second, through Koperasi (Cooperatives) and Bank Perkreditan Rakyat which
have been corporate bodies. In the second way of distribution, one of the
acceptable guarantees is cessie of receivable bill. Cessie is an agreement in
which the creditor transfers his receivables (on behal f of) to the other party.
During the implementation of its credit/financial assistance distribution with
the cessie of receivable bill as the collateral, PT. Permodalan Nasional Madani
(Persero) is faced to the problem of loss risk with the cessie of recei vable bill
given as the collateral.
This normative juridical study with statute approach focused on library
research to analyze the regulations of legislation and legal materials related to
this study such as how cessie of receivable bill is regulated in Article 613 of the
Indonesian Civil Code and cessie of receivable bill as the collateral according
to the existing law such as Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee and the
other related regulations which is then supported by interviews to obtain
primary data.
The result of this study showed that, first, in its development after the
enactment of Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee, the cessie of
receivable bills was included into the Fiduciary Institution in which the cessie
as the collateral bound by t he fiduciary guarantee. Second, in accordance with
the procedure of imposition, the cessie of receivable bill must be preceded by
its basic agreement, namely, financing agreement followed by fiduciary
agreement. After the act of the fiduciary guarantee is signed, the owner of the
right to guarantee or his legal representative registers it to the General Legal
Servive Unit, the Department of Law and Human Rights. This registration is
regulated in the Regulation of the Government of Indonesian No.86/2000,
Chapter II, Article 2 paragraphs (1) – (4). Third, the Cessie of receivable bill
as the collateral at PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) had a high loss
risk. The risks, among other things, the debtor does not keep his promise, the
change of the nominal value of the cessie of receivable bill because one of the
debtors has paid the credit, and the incident of force majeure. |
| Abstract (other language): | Krisis ekonomi yang di alami Indonesia telah menggoyahkan jalannya
berbagai sektor usaha, baik itu usaha berskala besar, menengah dan bahkan kecil. Hal
ini sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia . Hadirnya PT.
Permodalan Nasional Madani (Persero) memberi angin segar dalam dunia usaha di
Indonesia. Dalam menyalurkan bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
menyalurkannya melalui dua cara: Pertama langsung disalurkan melalui Unit usaha
PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yaitu oleh Unit Layanan Modal Mikro
(UlaMM) dan yang kedua disalurkan melalui Koperasi dan Bank Perkreditan rakyat
yang telah berbadan hukum. Dalam hal penyaluran dengan cara kedua, salah satu
jaminan yang diterima adalah cessie tagihan piutang. Cessie adalah suatu perjanjian di
mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain . Dalam
menjalankan kegiatannya dibidang penyaluran pembiayaan/kredit dengan cessie
tagihan piutang sebagai jaminan, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
dihadapkan pada permasalahan resiko kerugian atas kredit dengan jaminan cessie
tagihan piutang yang diberikan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, karena
menitik beratkan pada penelitian kepustakaan di tambah dengan wawancara guna
memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang -
undangan (statute approach), Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan dan bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini . Yaitu
melihat bagaimana pengaturan cessie tagihan piutang di dalam KUHP erdata pasal 613
dan cessie tagihan piutang sebagai jaminan kredit menurut undang -undang yang
berlaku seperti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dan
peraturan terkait lainnya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan, pertama Cessie
atas piutang dalam perkembangannya setelah diundangkan Undang -undang nomor 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masuk kedalam le mbaga Fidusia yang mana
cessie atas piutang sebagai jaminan kredit/pembiayaan di ikat dengan jaminan fidusia.
Kedua sesuai prosedur pembebanan cessie tagihan piutang harus didahului dengan
perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan yang diikuti denga n perjanjian
pengikatan jaminan (jaminan fidusia) atas cessie tagihan piutang. setelah akta jaminan
fidusia ditandatangani segera pemilik hak atas jaminan atau kuasanya
mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian pelayanan
Hukum umum, pendaftaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 86 tahun 2000, BAB II yaitu dalam pasal 2 (dua) ayat 1 sampai 4. ketiga
Cessie tagihan piutang sebagai jaminan kredit pada PT. Permodalan Nasional Madani
(Persero) memiliki resiko kerugian yang tinggi. Resiko tersebut antara lain adanya
wanprestasi dari debitur cedent, perubahan nilai nominal cessie tagihan piutang akibat
adanya pelunasan dari salah seorang debitur cessus dan terjadinya forcemajeure
(Keadaan memaksa). |
| Keywords: | Legal Consequence Cessie of Receivable Bill Credit Collateral |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32375 |
| Appears in Collections: | MT - Kenotariatan
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|