|
|
USU Institutional Repository »
Master Theses (MT) »
Law »
MT - Kenotariatan »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31974
|
| Title: | Problematika Yang Terjadi Dalam Mewujudkan
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap
Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor
Pertanahan Kota Batam) |
| Authors: | Simamora, Romelda Proniastria |
| Advisors: | Yamin, Muhammad
Kalo, Syafruddin
Bustami, Chairani |
| Issue Date: | 22-Mar-2012 |
| Abstract: | One of the purpose of land registration is to give legal certainty and legal
protection to the holders of land rights. Therefore, in order to realize this purpose,
regulations of land registration were made and one of them was Article 32,
paragraph 2 of PP (Government Regulation) No. 24/1997. But, in reality, there are
still some problems in owning a piece of land which is related to this Article; namely,
a piece of land which has been tilled by its tiller for years and completed by a
certificate which certifies that it is a protected forest area. Therefor, the problems in
this reseacrh was how about the problems which occurred in the land registration in
Batam, the government’s effort in realizing legal protection of the holders of land
rights, and the existence of PP No.24/1997 in order to realize legal certainty of the
holders of land rights.
This reseacrh was descriptive analytic which was done by judicial normative
approach. The data were obtained by collecting the primary and secondary data.
The primary data were collected by conducting interviews with the respondents,
while the secondary data were obtained from legal provisions and literature. The
data were analyzed qualitatively.
The result of the reseacrh showed that the problems which occurred in Batam
was because of the overlapping between the government of Batam and Batam
Authorities and other government agencies in applying their authorities respectively
in land problems. Besides that, there was no application of KISS principle in
organizing administration in Batam so that people would suffer from the lack of
synchronization of the data and of legal provisions. The effort done by Batam
administration was by examining in detail this physical and legal data up to the
historical aspect on the objects for each request in order to realize the legal
protection as it was stipulated in Article 32, paragraph 2 of PP No.27/1997. Even
though in reality its existence is not realized maximally the application has the
positive and negative sides of in handling the dispute of land problems. If this article
can be applied and people know this regulation, they will obtain the certificate as a
proof so that their rights are not contested by other parties and the certainty of land
registration will be properly realized. |
| Abstract (other language): | Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu,
untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah,
salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada
kenyatannya masih terdapat berbagai problematika dalam hal kepemilikan sebidang
tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap sebidang tanah yang sudah
dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan
sertifikat dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Oleh karena itu yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika yang terjadi
dalam pendaftaran tanah di Kota Batam, upaya pemerintah Kota Batam dalam
mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, dan eksistensi
PP Nomor 24 Tahun 1997 untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak
atas tanah.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan secara
pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan mengumpulkan data
primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara
kepada para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan
dan literatur. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa problematika yang terjadi di Kota
Batam disebabkan adanya tumpang tindih antara pemerintah Kota Batam dan Otorita
Batam serta instusi lain di Batam dalam menerapkan kewenangan masing-masing
khususnya dalam bidang pertanahan, dan tidak adanya penerapan prinsip KISS dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam, sehingga masyarakat yang mengalami
dampak dari tidak adanya kesinkronan data dan peraturan-peraturan yang berlaku. Upaya
yang dilakukan pemerintah Kota Batam dengan memeriksa secara mendetail data fisik
dan data yuridis sampai kepada aspek kesejarahan terhadap objek untuk setiap
permohonan hak yang diajukan dengan sasaran terwujudnya perlindungan hukum
sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2. Meskipun
pada kenyataannya belum dapat terwujud eksistensinya secara maksimal dimana
penerapannya mempunyai sisi positif dan sisi negatif dalam menyelesaikan masalah
sengketa pertanahan. Apabila pasal ini dapat diterapkan dengan catatan masyarakat
mengetahui aturan ini, dan memperoleh sertifikat sebagai alat bukti haknya agar
dikemudian hari tidak diganggu gugat oleh pihak lain maka kepastian akan pendaftaran
tanah akan terwujud dengan baik. |
| Keywords: | Legal Certainty
Legal Protection |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31974 |
| Appears in Collections: | MT - Kenotariatan
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|
