Show simple item record

dc.contributor.advisorTarigan, Pendastaren
dc.contributor.advisorNingsih, Suria
dc.contributor.authorSingarimbun, Desi Apriguna
dc.date.accessioned2012-02-15T04:24:51Z
dc.date.available2012-02-15T04:24:51Z
dc.date.issued2012-02-15
dc.identifier.otherMuswita Widya Rahma
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31097
dc.description080221004en_US
dc.description.abstractDengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kita telah selangkah lebih maju dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem Peradilan di negara Hukum kita. Karena salah satu unsur dari Negara hukum telah terpenuhi. Kekuasaan penguasa atau pemerintah harus dibatasi dalam arti terkontrol, sehingga hak-hak asasi warga Negara terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenangan penguasa atau pemerintah. Sebagai suatu Negara Hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan atas hukum atau tidak. Di mana lembaga yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.Konsekuensi negatif dari peran pemerintah adalah dengan munculnya sejumlah penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang {detournement de pouvoir}, pelampauan batas kekuasaan {exces de pouvoir}, sewenang-wenang {willekeur}, pemborosan {inefficiency}, dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan aparatur pemerintah sangatlah penting terlebih adanya sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu jalur hukum yang mempunyai ciri pembeda dengan penyelesaian masalah pada lembaga Peradilan yang lain. Di samping hal tersebut, keberadaan Peradilan Tata usaha Negara sebagai lembaga Peradilan yang masih baru, tidak tertutup kemungkinan masih adanya hal-hal yang berkaitan dengan lembaga ini yang masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya menyangkut penyelesaian Sengketa tata usaha Negara.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectTata Usaha Negaraen_US
dc.subjectPemeriksaanen_US
dc.subjectPenyelesaian Sengketaen_US
dc.titleProses Pemeriksaan Dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambien_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record