|
|
USU Institutional Repository »
Master Theses (MT) »
Law »
MT - Kenotariatan »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30772
|
| Title: | Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Kuasa Direksi Perseroan Terbatas Kepada Komisaris Dalam Meminjam Kredit Pada PT. Bank Mestika Dharma Medan |
| Authors: | Suryani, Henny |
| Advisors: | Yamin, Muhammad Devi A, T. Keizerina Sofyan, Syahril |
| Issue Date: | 11-Jan-2012 |
| Abstract: | Incorporated firm which has obtained the status of legal entity constitutes one
of legal subjects in the civil law. As a legal subject, the incorporated firm can do
legal act. In order to do legal act in the legal operation, a corporation has organs
which will realize its intention. The organs in an incorporated firm consist of General
Shareholders’ Meeting, Director, and Board of Commissioners. Each organ has its
own function and authority as it is stipulated in legal provisions and in statutes. Of all the organs, the Director is the person who has the right to manage and to
represent the firm both inside and outside the Court. If the Director cannot represent
the corporation, he can authorize someone else to represent the firm in doing some
legal acts. However, in Law No.40/2007 on incorporated firm, there is no article
which states that a director can authorize the commissioner. But how about Law
No.40/2007 on incorporated firm regulates the giving of authority by the director to
the commissioner in borrowing an amount of money from the bank, how about the
legal consequence concerning the giving of authority, and why the Bank accepts the
proxy letter in getting the loan.
This research is a legal normative method which used normative approach by
considering the principles of a corporation which are stipulated in legal provisions
on incorporated firm. The data were obtained from the literature materials and
interviews in order to support the data which were collected by using library
research technique and analyzed by using qualitative analysis.
Based on the results of the research, it can be seen that the Director cannot
give the authority to the commissioner because the latter does not fulfill the criteria as a corporation’s employee. Therefore, the giving of authority to the commissioner
does not affect the legal consequence since the commissioner does not have the
authority to act for the director. The Bank’s consideration giving the loan to the
incorporated firm which uses the proxy letter is because the director’s authority is
given to the commissioner not as a commissioner but personally. Besides that, the firm has fulfilled the criteria as the client-to-be which is deserved to get the loan based on the investigation by the Bank. |
| Abstract (other language): | Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum merupakan
salah satu subjek hukum dalam hukum perdata. Sebagai subjek hukum, perseroan
terbatas dapat melakukan tindakan hukum. Untuk melakukan tindakan hukum dalam
lalu lintas hukum, perseroan terbatas mempunyai organ yang akan merealisasikan
kehendak daripada perseroan. Adapun organ dalam perseroan terbatas terdiri dari
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masingmasing
organ mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana
yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dari ketiga organ
tersebut, yang berhak untuk menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan
terbatas baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi. Dalam hal Direksi
berhalangan untuk mewakili perseroan, direksi dapat memberi kuasa kepada
karyawan atau orang lain untuk mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu. Namun demikian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas tidak ada menyatakan bahwa direksi dapat memberikan
kuasa kepada komisaris. Lalu bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai pemberian kuasa direksi kepada
komisaris dalam meminjam kredit pada bank, bagaimana akibat hukum yang dapat
timbul sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, dan mengapa pihak bank
menerima penggunaan surat kuasa tersebut dalam meminjam kredit.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan secara normatif dengan melihat kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas
yang tertuang dalam undang-undang perseroan terbatas. Sumber data penelitian ini
berupa bahan-bahan kepustakaan dan wawancara yang sifatnya untuk mendukung
data-data kepustakaan yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik library
research, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Direksi tidak dapat memberikan
kuasa kepada komisaris karena komisaris tidak memenuhi kriteria sebagai karyawan
perseroan. Oleh karena itu pemberian kuasa direksi kepada komisaris tidak
menimbulkan akibat hukum karena komisaris tidak berwenang untuk bertindak
sebagai penerima kuasa direksi. Pertimbangan pihak bank dalam memberikan kredit
kepada perseroan yang menggunakan surat kuasa tersebut dikarenakan kuasa direksi
tidak diberikan kepada komisaris dalam kedudukannya sebagai komisaris melainkan
sebagai pribadi, dan selain itu juga perseroan tersebut telah memenuhi kriteria
sebagai calon nasabah yang layak untuk menerima kredit berdasarkan hasil penilaian
bank. |
| Keywords: | Analisis Yuridis Pemberian Kuasa Direksi Perseroan Terbatas Komisaris Meminjam Kredit PT. Bank Mestika Dharma Medan |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30772 |
| Appears in Collections: | MT - Kenotariatan
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|