Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorT.KeizerinaD.A.
dc.contributor.authorRahayu, Rini
dc.date.accessioned2011-11-07T01:57:27Z
dc.date.available2011-11-07T01:57:27Z
dc.date.issued2011-11-07
dc.identifier.otherFredo Hasugian
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30114
dc.description070200040en_US
dc.description.abstractPenyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berupaya mencari jalan keluar atas sengketa yang ada. Penyelesaian tersebut dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa secara mutlak tanpa ada intervensi baik. Undang-undang telah memberi kejelasan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah baik melalui lembaga pengadilan atau melalui lembaga non pengadilan. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, bagaimana kedudukan arbitrase syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu pada penelitian yuridis normatif. Sumber data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Data penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah melalui penulusuran studi dokumen (library research). Hasil tulisan yang diperoleh menyatakan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diawali dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kemudian dilanjutkan melalui Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Arbitrase adalah merupakan lembaga yang pertama kali menangani kasus perbankan syariah karena di saat itu kewenangan Peradilan Agama belum ada. Musyawarah, Negosiasi hingga mediasi perbankan adalah jalur yang sangat diutamakan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, karena melihat jalur non litigasi adalah jalur yang sangat menguntungkan dari pada jalur litigasi.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectSengketa Perbankan Syariahen_US
dc.subjectUndangundang No.21 Tahun 2008en_US
dc.titlePenyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undangundang No.21 Tahun 2008.en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record