Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut juga UUPT 2007) pasal 1 angka 11 menyebutkan: Pengambilalihan (atau disebut juga akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir dan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung oleh pemegang saham, sebelum diputuskan melakukan akuisisi, terlebih dahulu harus diketahui tentang situasi dan kondisi dari perusahaan target yang akan diakuisisi atau disebut dengan due diligence, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan fakta material tentang kondisi suatu perusahaan guna menghindari resiko-resiko yang timbul dikemudian hari, dan akuisisi wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, hal ini untuk mencegah timbulnya kemungkinan terjadinya “monopoli” atau ‘monopsoni”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjuk KPPU selaku lembaga independen sebagai lembaga pengawas terhadap akusisi, pengawasan dimaksud dimulai sebelum akuisisi disahkan, dengan melaksanakan pra notifikasi dan post notifikasi. Akuisisi mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, setelah dilakukan Akta Pengambilalihan oleh Notaris. Yang menjadi permasalahan dalam Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ini, adalah bagaimana pengaturan akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah hambatan-hambatan hukum yang timbul dalam akuisisi perusahaan dan bagaimana solusi hukum dalam akuisisi perusahaan agar terhindar dari perbuatan monopoli. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan karena akuisisi di lakukan oleh dua belah pihak yang berkaitan dengan beberapa pihak yang berkepentingan, seperti stakeholder, masyarakat dan para kreditur, yang harus diperlakukan dengan adil. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) yakni mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, internet, dan sumber-sumber lain yang kemudian diseleksi data-data yang layak untuk mendukung penulisan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pra notifikasi sangat mempengaruhi layak tidaknya akuisisi dilaksanakan, dan untuk itu peningkatan kwalitas organ-organ di dalam KPPU juga kelanjutan penyempurnaan aturan dan peraturan berkaitan, menjadi kunci tercapainya tujuan akuisisi atau Pengambilalihan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Law No.40/2007 on Corporation (also called UUPT/2007, Article 1 paragraph 11 states: “The expropriation (also called acquisition) constitutes a legal act which is done by a legal entity or individuals to expropriate corporation shares which causes the management of the corporation to be expropriated. Acquisition does not mean that the company whose shares have been expropriated becomes closed down or terminated. It can be done by the board of directors or by the shareholders directly. Before the acquisition is conducted, they have to know the situation and the condition of the company (due diligence). It is aimed to give information and facts about the condition of a certain company in order to avoid any risk which will possibly occur. In doing the acquisition, it is important to consider the company’s interest, minority shareholders, the employees, the creditors and other business partners, the public and healthy business competition; all of these are aimed to avoid any possibility of ‘monopoly’ and monopsony’. Law No. 5/1999 on the Prohibition of the Practice of Monopoly and Unhealthy Business Competition appointed KPPU (Business Competition Supervisory Committee) as an independent institution to monitor the process of acquisition. The monitoring was started when the acquisition is being acknowledged officially by implementing pre-notification and post notification. The acquisition was validated by the Minister of Law and Human Rights after the expropriation document had been signed by a Notary. The problems which arose in the thesis, entitled “Judicial View on the Acquisition of a Company with the imposition of Law No. 40/2007 on Corporation” was about how the regulation of acquisition of a company which was based on Law No. 40/2007 on Corporation, whether legal restrictions occurred in the process of the acquisition of a certain company and what the legal solution in the acquisition of a certain company was to avoid the practice of monopoly. The research used legal theory because the acquisition was done by both parties that are related to the parties concerned such as the stakeholders, the public, and the creditors who had to be treated fairly. The method used in the research, in order to explain and solve the problems above, was normative. The data were collected by using library research; i.e., by collecting the data and reading the reference through regulations, internet, and other sources; then the data were selected properly in order to support the analysis. Based on the description above, it could be concluded that Pre-Notification determined whether the acquisition was appropriate or not. Therefore, it was recommended that the quality of the KPPU members should be improved, the regulations and the code of rules should also be improved in order that the aim of the acquisition or the expropriation could be achieved for the sake of the people’s welfare according to Pancasila and the 1945 Constitution.