Browsing MT - Ilmu Hukum by Advisor "Kamello, Tan"
Now showing items 1-20 of 21
-
Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
(2010-08-25)Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunas hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan ... -
Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 37/Pdt/Plw/2012/Sim)
(2016-03-18)Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah merupakan perjanjian pendahuluan (voor overeenkomst) yang dibuat oleh penjual dan calon pembeli, sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang ... -
Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi dan Kompensasi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas Tanah Masyarakat (Studi: Pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai)
(2016-04-06)Tesis ini mengambil judul : Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi dan Kompensasi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra ... -
Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terkait dengan Sustainable Development
(2012-12-07)Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam korporasi. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki ... -
Hak Suara Kreditor Separatis Dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(2017-03-16)Debitor tidak mampu mengembalikan utang kepada kreditor separatis, maka kreditor separatis dapat melakukan upaya hukum dengan melelang objek hak tanggungan. Tetapi terdapat kemungkinan pula kreditor separatis pemegang hak ... -
Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pengembalian Utang Pembiayaan Bermasalah Dalam Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan
(2014-02-18)Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang mana dalam aktifitasnya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah wajib memperhatikan aspek prudential banking. Pembiayaan menjadi salah ... -
Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara)
(2013-01-07)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang antara lain pelayanan pertanahan. Pelaksanaan yang ... -
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Bagian Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar)
(2012-10-09)Manusia banyak melakukan pelanggaran , salah satunya adalah penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun masalah nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global. Pada era ... -
Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai
(2015-03-28)Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat menempati peran yang cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk ... -
Penerapan Klausul Eksonerasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)
(2016-03-01)Perjanjian pembiayaan umumnya dibuat dalam perjanjian tertulis yang telah disiapkan oleh bank dalam bentuk perjanjian baku. Nasabah hanya menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku diikuti dengan pencantuman ... -
Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN
(2012-11-21)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ... -
Penetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi di Carrefour dan Maju Bersama Medan)
(2013-01-04)Penetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang berlaku yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 4 huruf b UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen untuk memilih ... -
Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif
(2015-11-27)Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan yang sah adalah salah satunya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu anak yang sah yang memiliki hubungan keperdataan secara sempurna kepada kedua orang tuanya. ... -
Pengaturan Penggunaan Dan Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Makanan Perspektif Perlindungan Konsumen
(2010-09-02)Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ... -
Peranan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara)
(2011-09-05)Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 38 ... -
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Keadaan Memaksa Akibat Bencana Alam Dan Kepastian Hukum Hak Kreditur
(2016-03-23)Indonesia dilihat dari letak geografis merupakan suatu negara yang rawan akan bencana alam. Akibat dari bencana alam ini juga akan membawa dampak terhadap dunia perbankan, khususnya bidang perkreditan. Permasalahan hukum ... -
Perlindungan Hukum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Perjanjian Kerja (Studi Pada CV. Aneka Usaha Cabang Medan)
(2011-10-26)Perlindungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan terhadap pekerja merupakan upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kecelakaaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) Dalam Proyek Swakelola Di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang
(2017)Government procurement of goods and service is a very essential part in the process of implementing the development. Without adequate equipment and infrastructure, the implementation of government’s work will be disturbed ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(2013-11-26)Perkembangan modus tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya ... -
Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Kartu Kredit Pada PT.Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu Medan
(2015-03-31)Bank dalam melakukan kegiatan usaha mengeluarkan produk bank. Produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank adalah kartu ...