Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau)

Abstract

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, dengan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut pada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Untuk menjalankan fungsi bank, bank umum melakukan kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Perbankan, yaitu memberikan bank garansi. Bank garansi ini diberikan kepada nasabah yang akan melakukan suatu usaha yang tidak membutuhkan kredit dari bank, tetapi dalam bentuk jaminan dari bank melalui suatu perjanjian. Bank garansi dalam hal ini diperlukan guna melayani kebutuhan nasabah (masyarakat) antara lain dalam usaha pembelian, usaha dalam bidang ekspor dan impor, jaminan dalam pelaksanaan proyek properti seperti bagi pengusaha real estate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Selain itu dilakukan penelitian lapangan di Bank Rakyat Cabang Putri Hijau Medan untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah gambaran umum bank garansi sebagai pengalihan kewajiban? Kedua, bagaimanakah ketentuan-katentuan bank garansi dalam pengalihan kewajiban di Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau? dan Ketiga, bagaimanakah penyelesaian bank garansi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau jika nasabah wanprestasi? Kesimpulan yang diperoleh adalah Pertama, bank garansi dibuat dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang isinya mengalihkan kewajiban antara pihak-pihak dimana bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Kedua, ketentuan dalam penerbitan Bank Garansi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau didasarkan kepada peraturan Perbankan, Surat Keputusan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia dimana bahwa BRI Putri Hijau dalam menerbitkan Bank Garansi harus terlebih dahulu melalui permohonan pihak nasabah kepada BRI Putri Hijau kemudian pihak BRI melakukan identifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah guna untuk mengetahui garansi terhadap benda-benda maupun harta nasabah. Ketiga, apabila terjadi wanprestasi, maka penyelesaian bank garansi di BRI Putri Hijau dapat didasarkan kepada dua pilihan sebagai dasar penyelesaian menurut Pasal 1831 KUH Perdata dan melalui pernyataan penjamin (bank) untuk menuntut supaya benda-benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata. Diharapkan kepada penjamin dan terjamin agar mengindentifikasikan risiko maupun kebutuhan dalam bank garansi yang disesuaikan dengan jenis transaksinya hal ini dilakukan untuk menghindari akibat dari bank garansi beralih menjadi kredit efektif dan untuk menghindari wanprestasi dari terjamin.