|
|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Economics »
SP - Accountancy »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28217
|
| Title: | Analisa Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi
Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu). |
| Authors: | Pribadi, Muharina |
| Advisors: | Yahya, Idhar |
| Issue Date: | 2-Aug-2011 |
| Abstract: | Decentralization in Indonesia expected to earn more is improving of
prosperity, service to society, development democtatize, and justice with existence
of openness and independence (decentralization) and also monetary recource
effectiveness and efficiency at all gevermantal element. For budget reform, tha is
application of performance based bedgeting on relied Decree Of The Minister Of
Home Affairs number 29 / 2002 section 17 article 2 and law number 17/2003
expected happened the change in arrangemert and management of area. This study
represent case study with object research of local goverment of Labuhanbatu.
In this research, the data used is realization report of regional budget
period of 2005/2006 and 2007. This research used the descriptive design in the
type of case study. The data gained is then analyzet by description metode .
The Objectifitas of research is to conclude that in presentce of
performance based budget implementaion, apparently it does not improve the
finascial performance of Labuhanbatu District ratio, fiscal dicentralization ratio,
self-sufficiency ratio, efficiency and effectiviness ratio, harmonization ratio, and
growth ratio. In this care the goverment of Labuhanbatu district should enforce the
strategy of policy to improve the financial performence to create the sustainable
development through active participation and according to the people needs in
district of Labuhanbatu. |
| Abstract (other language): | Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih
meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan
kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan
kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan
pada semua elemen pemerintah. Untuk itu melalui reformasi anggaran, yaitu
pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 29/2002 Pasal 17 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor
17/2003 diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan daerah.
Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu .
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD
dari Tahun Anggaran 2005/2006 dan 2007. Penelitian ini menggunakan desain
penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Data yang diperoleh dianalisa
dengan menggunakan metode deskriptif.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyimpulkan bahwa dengan
adanya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ternyata tidak secara keseluruan
memperbaiki kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Yang
ditinjau dari rasio tingkat kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio tingkat
kemampuan pembiayaan, rasio efisiensi dan efektifitas, rasio keserasiaan, rasio
pertumbuhan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus memiliki
strategi kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan agar tercapai
pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan partisipasi aktifa dan sesuai dengan
kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. |
| Keywords: | Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Keuangan Pemkab Labuhanbatu |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28217 |
| Appears in Collections: | SP - Accountancy
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|