USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Ilmu Hukum »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28046


Title: Peran Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing Di Kota Medan
Authors: Hartono, Heru
Advisors: Abduh, Muhammad
Nasution, Bismar
Sunarmi
Issue Date: 27-Jul-2011
Abstract: The refugees are a group of human being who is very vulverable to inhuman treatment both in their own country and the country where they fled. The coming of refugees to Indonesian territory whose numbers tend to increase may cause the interferences in social, politic, security and public order. Especially if their presence is infiltrated by international terrorism, activities, trafficking in person or other criminal activities. The movement and human displacement as an individual or a group will have import both positively and negatively to an individual or a group of recipients. Social and cultural influence is due to interaction between them, both in migration and receiving environment. To prevent these negative things, so the handling of illegal immigrant must be done well by giving priority to the handling (maximum security) and the enforcement of state sovereignty. The way of this handling is based on the rule of law both in national and international. In perception of Indonesia government regulation accordance with the applicable rules that every person who entered Indonesia must have the travel documents and if their do not have travel documents are considered illegal, so it will be treat as illegal migrants and be placed in quarantine of immigration or the immigration can reject the foreigners coming, this is accordance with legislation No.9, 1992 about Imigration. RUDENIM is the temporary shelter foreigners who violate the legislation who will be given the immigration acts and waiting for repatriation process to their country. The main problems in this research are : How to handle the foreign refugees in Medan ; how the rules of national law which is used in handling of foreign refugees in Indonesia ; and any constraints is faced in handling of foreign refugees in Medan. This research method is a normative legal research that is a research which analyze the written legal factors and review the concept. The sources of legal data which are used are primary law data and secondary law data. Primary law data is legislation No.9, 1992 about Imigration and regulation in field of immigration which connect with the problems. The result of this research show that the handling and the protection of refugees in Indonesia is done working together to international bodies which handle the refugees problems, that is UNHCR (United Nations Hight Commission on Refugee) and IOM (International Organization of Migration). Even though the scope is simple and limited but the efforts to improve refugee law in Indonesia since 1981 is more intensive. Increasing concern form both the government party, members of parliement, academic, and public society that refugee problems are human rights problems and law problems. The handling of refugees who come into indonesia has been handled by UNHCR party (United Nations Hight on Refugees). This is because of Indonesia so far has not ratified the convention on refugees status in 1951 and protocol in 1967, so that the government does not have authority to determine whether a person or a group of people who asked for the status refugees are recognized as refugees. The authority was conducted by UNHCR (United Nations Hight on Refugees) without of gevenment interference. All of refugees camp in Indonesia are managed by IOM who is assigned to protect the rights of refugees and ensure the welfare of refugees. The regulation of laws which is used to protect the refugees in Indonesia are constitution of 1945 (UUD 1945) and the law number 39, 1999 about the human rights. In handling of foreign national refugees, there are some constraints, such as the absence of a government institution that specially deal with the refugees problem. The handling operations is carried out more on the basis of each institution authority with the support of UNHCR and IOM.
Abstract (other language): Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Masuknya para pengungsi ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi jika keberadaan mereka disusupi oleh kegaitan teroris internasional, traffiking in person atau kegiatan kriminal lainnya. Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena adanya interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, maka penanganan imigran ilegal harus dilakukan dengan baik dengan mengutamakan penanganan (maximum security) dan penegakan kedaulatan negara. Cara penanganan tersebut tentu berdasarkan aturan hukum baik nasional maupun internasional. Dalam persepsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap orang yang masuk Indonesia wajib memiliki surat perjalanan dan bila tidak memiliki surat perjalanan dianggap ilegal sehingga akan diperlakukan sebagai pendatang ilegal dan ditempatkan dalam karantina imigrasi atau imigrasi dapat menolak kedatangan orang asing tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Rudenim adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya. Masalah utama dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penanganan pengungsi warga negara asing di Kota Medan, bagaimana peraturan hukum nasional yang digunakan dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Indonesia dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan pengungsi warga negara asing di Kota Medan. Metode penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif (normatif legal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis faktor hukum yang tertulis serta mengkaji ulang konsep. Sumber data hukum yang digunakan berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer berupa Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan dalam bidang keimigrasian yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil kesimpulan ini menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan pengungsi di Indonesia dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Internasional yang menangani masalah pengungsi yaitu UNHCR (United Nations Hight Commission on Refugee) dan IOM (International Organization of Migration). Walaupun ruang lingkupnya sederhana dan terbatas, namun upaya untuk memajukan hokum pengungsi di Indonesia sejak tahun 1981 lebih intensif. Kepedulian yang meningkat baik dari pihak pemerintah, anggota parlemen, akademis dan masyarakat umum bahwa persoalan pengungsi merupakan persoalan Hak Azasi Manusia dan persoalan hukum. Penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia selama ini ditangani oleh pihak UNHCR (United Nations Hight Commission on Refugee). Hal ini dikarenakan Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi mengenai status pengungsi Tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR (United Nations Hight Commission on Refugee) tanpa campur tangan pemerintah. Semua penampungan pengungsi yang ada di Indonesia dikelola oleh IOM yang bertugas melindungi hak-hak pengungsi dan menjamin kesejahteraan para pengungsi. Peraturan hukum yang digunakan untuk melindungi pengungsi di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Dalam penanganan pengungsi warga negara asing, ada beberapa kendala diantaranya belum adanya suatu lembaga pemerintah yang secara khusus menangani masalah pengungsi. Operasional penanganan dilakukan lebih banyak berdasar pada otoritas masing-masing lembaga dengan dukungan UNHCR dan IOM.
Keywords: Imigration
Refugee
Immigration Detention House
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28046
Appears in Collections:MT - Ilmu Hukum

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover863.86 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract219.62 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I261.79 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II20.07 MBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V267.73 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference212.33 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.