Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.advisorHasibuan, Syafruddin S.
dc.contributor.authorWicaksono, Ruruh
dc.date.accessioned2011-07-22T08:00:03Z
dc.date.available2011-07-22T08:00:03Z
dc.date.issued2011-07-22
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27901
dc.description087005132en_US
dc.description.abstractPraktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah (loophole) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (tax crime) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan illegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara. Untuk menghindari pelacakan harta kekayaan yang diperoleh dari tax crime berupa kejahatan perpajakan biasanya pelaku melakukan tindakan pengalihan, menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh aparatur penegak hukum. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang terkait tindak pidana perpajakan dengan maksud untuk memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan terkait perdicate crime. Permasalahan dalam penelitian tesis ini menyangkut karakteristik, penanggulangan, kendala dan hambatan terkait penanggulangan tindak pidana perpajakan dengan penerapan rezim anti money laundering. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis tindak pidana perpajakan melalui pendekatan rezim anti money laundering. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif. Karakteristik tindak pidana perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan). Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak" seperti: tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh SPT, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain itu terdapat juga tindak pidana percobaan (pogging) penyalahgunaan NPWP atau penyampaian SPT untuk mendapatkan restitusi pajak, dan penerbitan atau pemanfaatan surat setoran pajak atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun metode yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan ini adalah menerapkan rezim anti money laundering dengan cara penerapan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengejaran aset terkait predicate crime money laundering yakni harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan. Di samping itu, penekanan pada pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Kendala yang timbul dalam penanggulangan yakni kelemahan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan criminal justice sytem untuk memita pertanggungjawaban pelaku kejahatan khususnya dalam menerapkan rezim anti money laundering disebabkan oleh kelemahan pada proses pembuktian tindak pidana perpajakan sebagai predicate crime, misalnya rendahnya penanganan kasus money laundering dengan menempatkan tindak pidana perpajakan sebagai predicate crime disebabkan terbatasnya penyidik Polri yang menangani kasus ini, selain itu penyidikan TPPU membutuhkan dana besar, lagi pula cepatnya transaksi keuangan membuat terbentur dengan waktu.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectTindak Pidana Perpajakanen_US
dc.subjectRezim anti money launderingen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Rezim Anti Money Launderingen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record