Show simple item record

dc.contributor.advisorHusni, Muhammad
dc.contributor.advisorSiddik, Mohammad
dc.contributor.authorFikrie, Muhammad
dc.date.accessioned2011-06-28T01:33:18Z
dc.date.available2011-06-28T01:33:18Z
dc.date.issued2011-06-28
dc.identifier.otherSyakirin Pangaribuan
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26707
dc.description070200277en_US
dc.description.abstractTindakan tanggung jawab sosial perusahaan yang terwujud pada pemberdayaan masyarakat dan menaikkan derajat kehidupan bersama merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etis yang dikembangkan dalam dunia bisnis. Mewujudkan tindakan kadang-kadang harus menentang karakter tanggung jawab ekonomis, yaitu mencari laba, dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan sebab ranahnya berada di luar tanggung jawab legal. Namun melalui panggilan nurani, tanggung jawab etis yang terwujud dalam tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan modal usaha; Bagaimanakah bentuk perjanjian pemberian bantuan modal usaha; Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pemberian bantuan modal usaha; dan Bagaimanakah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan modal usaha. Adapun yang menjadi metode penelitian dalam skripsi ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan modal kerja yang dilakukan oleh PTPN II (Persero) tersebut sejalan atau bersamaan waktunya dengan proses lahirnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sampai dibuat dan ditandatanganinya surat perjanjian tentang bantuan modal usaha. Perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat akan terlaksana apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam suatu perjanjian, dapat timbul resiko penyelewengan dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelewengan-penyelewengan ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Jika telah terpenuhinya kewajiban pengusaha kecil untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian tersebut berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Adapun yang menjadi saran adalah agar kepastian hukum antara Bapak Angkat dengan Anak Angkat lebih terjamin, maka disarankan dalam membuat peraturan ataupun Perjanjian Kerja Sama lebih teliti lagi dan jelas pengaturannya, terutama yang menyangkut masalah hak dan kewajiban para pihak serta dalam hal penyelesaian suatu sengketa; Program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi yang selama ini telah ada perlu ditingkatkan; dan penanganan masalah program Bapak Angkat ini agar dilakukan secara serius melalui suatu tim yang terus-menerus memantau perkembangan dari usaha yang dibina oleh Bapak Angkat.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPemberian Bantuan Modal Usahaen_US
dc.subjectSistem Bapak Angkaten_US
dc.subjectPT. Perkebunan Nusantara IIen_US
dc.titleTinjauan Hukum Pemberian Bantuan Modal Usaha Menurut Sistem Bapak Angkat Di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawaen_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record