Kemajemukan Hukum Dalam Pengoperasian Angkutan Kota (Studi Deskriptif Tentang Pengoperasian Angkot Di Medan)

Abstract

Angkutan kota mempunyai peranan penting dalam mendukung aktivitas dan mobiltas penduduk sehari-hari di suatu perkotaan, karena angkutan kota merupakan salah satu kebutuhan manusia. Penelitian ini mengkaji tentang Kemajemukan Hukum dalam Pengoperasian angkutan kota (Studi Deskriptif tentang Pengoperasian Angkot di Medan) yang dikaji melalui pendekatan antropologi hukum, dan dilakukan di Kota Medan. Serta membahas tentang situasi kemajemukan hukum yang ada pada pengoperasian angkutan kota, perilaku pihak-pihak terkait terhadap aturan-aturan tersebut dan bagaimana bentuk kasus dan perselisihan yang terjadi serta penyelesaiannya, respon masyarakat (penumpang angkot 65 KPUM) terkait dengan pengoperasian angkot serta keberadaan angkutan kota di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang situasi kemajemukan hukum yang ada di dalam pengoperasian angkot, perilaku aktor yang terkait, bentuk kasus dan perselisihan yang terjadi serta penyelesaiannya, dan respon masyarakat terkait dengan pengoperasian angkot. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta menambah pengetahuan (khususnya antropologi hukum) bagi yang membacanya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni data primer (observasi dan wawancara), data sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi visual). Hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa Kota Medan memiliki 161 trayek dan 16 perusahaan angkutan umum yang salah satunya adalah KPUM (Koperasi Pengangkutan Umum Medan) yang mempunyai 93 trayek. KPUM berbeda dengan usaha angkutan lainnya, angkot KPUM dikemudikan oleh sebagian besar supir-supir yang tergabung menjadi anggota organisasi KPUM. Organisasi ini memiliki beberapa aturan yang diberlakukan kepada pemilik angkot, mandor, dan supir angkot dalam mengoperasikan angkutannya. Selain aturan KPUM, pengoperasian angkot KPUM juga diatur oleh hukum negara dan aturan di lapangan. Berdasarkan kondisi yang ada, maka terciptalah aturan main yang diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa kemajemukan hukum dalam pengoperasian angkutan kota Medan terkait dengan adanya interaksi antara aturan organisasi dan hukum negara dalam pengoperasian angkot. Pada akhirnya menimbulkan aturan baru dalam hubungan sosial yang semi otonom antara aktor-aktor tertentu. Angkutan kota KPUM trayek 65 berbeda dengan angkutan kota 3 yang lainnya dalam memainkan aturan di lapangan, angkot ini menciptakan aturan tersendiri yaitu aturan bebas waktu yang melibatkan supir angkot dan mandor trayek 65. Aturan main ini diciptakan karena tingginya persaingan antar armada angkot di lapangan. Aturan ini dianggap sebagai hukum diluar daripada hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pada akhirnya aturan main ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang harus diterimah oleh aktor yang terlibat.