Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perumahan Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999

Abstract

Dewasa ini dalam dunia bisnis sering terjadi sengketa. Akan tetapi untuk menyelesaikannya melalui proses pengadilan sering sekali selalu dihindari atau dielakkan, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang digugat. Hal ini diakibatkan karena penyelesaian sengketa lewat peradilan sering dianggap hanya memakan waktu dan tidak efisien. Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah : bagaimana peranan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia ; bagaimana proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dan bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data sekunder dan primer yang berhubungan erat dengan materi pokok dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa : Peranan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia dewasa ini semakin terasa penting keberadaannya karena umumnya peradilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat pengusaha bisnis, disamping berbiaya mahal dan memakan waktu yang panjang sedangkan berperkara melalui arbitrase lebih murah dan efisien serta putusannyapun bersifat final dan mengikat ; Proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase meliputi antara lain acara yang dipergunakan, bahasa yang dipakai, sistem pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan serta alur jalannya pemeriksaan itu sendiri yang dimulai dari sejak permohonan pemeriksaan sengketa diajukan hingga pada akhirnya dijatuhkan putusan pada tingkat akhir yang mengikat para pihak dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dapat dilakukan secara suka rela apabila kedua belah pihak menginginkannya. Putusan arbitrase dapat juga dilaksanakan secara paksa melalui campur tangan Pengadilan Negeri dengan melakukan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu disarankan agar para pihak pebisnis dengan cara musyawarah dan mufakat menempuh jalan penyelesaian melalui lembaga arbitrase ; agar sedini mungkin haruslah dipersiapkan sumber daya manusia untuk menjadi arbiter yang memang benar-benar profesional, terpercaya dan handal sehingga lembaga arbitrase akan semakin mendapat tempat dihati masyarakat khususnya dunia usaha dan agar para pihak arbitrase memegang kepercayaan secara sungguh-sungguh dengan melaksanakan tugas sebagai arbiter sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999.