Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit

Abstract

The agreement of using credit cards by standard contract in which all regulations are issued by the bank issuer has brought about the weak position of the consumers and the dominant position of bank issuer. The Consumer Act, Article 2 on legal protection for the consumers states that the consumer protection is the legal protection for the consumers. It is conducted by the joint efforts of each party of the member society, the agents and the government based on five principles : the benefit, the justice, the balance, the security and safety for consumers, and the legal certainty. The aims of the research are : first, to know the right and obligation of each party on agreement of using credit cards; secondly, to know the types of the misus of credit cards; thirdly, to know about the the responsibility of the bank issuer for the cause of financial loss of the credit card holders. This research uses the normative-legal research method with the qualitative approach, reffering the values and legal norms in the legal provision. The materials of the primary law are Act No. 8, 1999 on Consumer Protection, Act No. 7, 1992 which has amended to Act No. 10, 1998 on Banking, PERMA RI (Supreme Court Regulation) No. 1, 2002 on the Procedures Of Class-action Suit, Keppres (Presidential Decree) No. 61, 1998 on Financial Institution, Kepmenkeu (Decree Of Ministry of Finance) No. 1251/KMK.013/1988 on The Provision and Procedures Of Implementing the Financial Institution. Rights and obligations of each party on consumer protection are connecting each other, rights of the consumer will became obligations for the counterpart. Several kind of misuse of the credit cards will be, lost/stolen card, counterfeit card, re-embosed card, re-encode card, record of charge pumping, white plastic, split charge, non received card, solicited card. Responsibility of bank issuer for the misuse of credit cards which effects the loss of the consumer is applied strick liability or straight responsibility if they can proved the loss are because of bank issuer’s faults. And if there any problems between each party, the settlement can be by three method, first, pass through the court, secondly, with replacement of suffer financial loss, thirdly, by the means of consumer dispute institution.

Perjanjian penggunaan kartu kredit menggunakan bentuk klausula baku dimana segala ketentuan ditetapkan oleh bank penerbit, sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah sedangkan pihak bank penerbit merupakan yang dominan. Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yaitu, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama pihak yang terkait baik masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, Kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek penyalahgunaan dan kejahatan terhadap kartu kredit, Ketiga, untuk mengetahui tanggung jawab bank penerbit terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pemegang kartu kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni mengacu kepada nilai-nilai dan norma¬-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PERMA RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Cara Gugatan Perwakilan Kelompok. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Hak dan kewajiban para pihak dalam hal perlindungan konsumen saling terkait satu dengan yang lainnya, dimana hak dari konsumen otomatis akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, dan begitu pula sebaliknya. Beberapa bentuk penyalahgunaan kartu kredit yang dapat terjadi antara lain, pencurian kartu kredit, pemalsuan kartu kredit, penggunaan kartu kredit yang telah habis masa berlakunya, pencatatan transaksi yang berulang-ulang oleh pihak merchant, kesalahan dalam pengiriman kartu kredit dan pembocoran informasi dan data-data rahasia kartu kredit. Bentuk tanggung jawab bank terhadap peristiwa penyalahgunaan kartu kredit yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah atau konsumen yaitu dengan menerapkan bentuk pertanggungjawaban mutlak mutlak (strict laibility) atau pertanggungjawaban langsung apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian konsumen pemegang kartu kredit adalah akibat kesalahan atau kelalaian bank penerbit. Namun apabila timbul sengketa maka penyelesaian dapat dilakukan dengan tiga cara penyelesaian yakni, Pertama, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, Kedua, melalui tuntutan ganti rugi seketika, dan ketiga, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)