USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Ilmu Hukum »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/24503


Title: Analisis Terhadap Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba (Studi terhadap Perjanjian Kerjasama Yayasan Pendidikan Oxford Course Indonesia)
Authors: Alfin, Radian
Advisors: Nasution, Bismar
Sunarmi
Devi A, T. Keizerina
Issue Date: 18-May-2011
Abstract: Anti-Monopoly Law is a law that specifically regulates competition and monopolistic practices, which has long been thought by experts, political parties, nongovernmenta lorganizations, and governmentagencies. birth Act. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is not healthy in order to create a strong economic base to create an efficient economy and "free" of market distortion. Many people are still skeptical of legal certainty, especially in the field of franchising in Indonesia. However, the current legal certainty to try to format franchising is much better than before 1997. This can be seen from the increasing number of umbrella laws that can protect the franchise business. The development of franchising in Indonesia, particularly in the field of fast food restaurants are very rapid. This is possible because the entrepreneurs who serves as the recipient franchise (franchisees) are required to develop its business through a master franchise received by searching or appoint franchisee continued. Using the pyramid system or cell system, a network of business format franchise will continue to expand. However, in practice the various requirements of franchise agreements often contain clauses that may prevent or provide limits to the recipient franchise in the operations, thereby potentially monopolistic practices and unfair business competition. In the event of such requirements, the franchise agreements are not exempted from application of Act. 5, 1999. Pursuant to Article 50 letter b associated with the franchise agreements including one that exempted from the application of Law no. 5, 1999. The principle exception to the agreement relating to the franchise departed from the principle that the basic provisions / clauses in the franchise agreement which is essential to maintain a common identity and reputation of the franchise network, or to maintain the confidentiality of intellectual property rights embodied in the concept of franchising may be subject to exceptions based on Article 50 letter b. That is because these principles will be allowed in the franchise agreement contains provisions / clauses that define the obligations of the franchisee in order to ensure the concept of franchising and intellectual property rights owned by the poster franchise. The provisions / clauses are for example among others is the obligation to use the method specified by the giver business franchise, following the standard presentation of the specified equipment and franchise giver, not change the location of a franchise without the franchise giver's knowledge, and not divulge intellectual property rights associated with the franchise to a third party, even after the expiration of the term of the franchise agreement. The things that become the Implementation and Application of Exceptions to the Act. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is as stipulated in Article 50 letter b reads as follows: "exempt from the provisions of Law no. 5, 1999: b. "Agreements relating to intellectual property rights such as licenses, patents, trademarks, copyrights, industrial designs, integrated electronic circuits, and trade secrets, and agreements relating to the franchise." Due to the three issues, then each party interpret the provisions of Article 50 letter b are as follows:That the agreements relating to intellectual property rights referred to in the article is a license agreement which are within the scope of patents, trademark rights, copyrights, industrial design rights, rights of layout design of integrated circuits, and trade secret rights. That the term 'trademark' should be interpreted as a brand that includes trademarks and service marks. That the term 'integrated electronic circuits' should be interpreted as an integrated circuit layout design. Some people view that the regime of IPR law and competition law conflicting. In fact, in fact not the case. Franchise agreement (franchise) Educational Foundation Oxford Course Indonesia already contained various clauses in accordance with that stipulated in Article 5 of Government Regulation no. 42 of 2007. Because the format of this agreement is standard for all klausulanya, then only need to fill the Parties that receive franchise (Franchisee). Indeed, for this it is possible to add other clauses as long as it is in the agreed by the parties. However, the format agreement Oxford Course Indonesia Education Foundation has fulfilled in accordance with the clauses stipulated in Article 5 of Government Regulation no. 42 Year 2007 on the franchise.
Abstract (other language): Undang-Undang Anti Monopoli merupakan sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur persaingan dan praktek monopoli, yang sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan “bebas” dari distorsi pasar. Banyak orang masih skeptis dengan kepastian hukum terutama dalam bidang waralaba di Indonesia. Namun saat ini kepastian hukum untuk berusaha dengan format bisnis waralaba jauh lebih baik dari sebelum tahun 1997. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya payung hukum yang dapat melindungi bisnis waralaba tersebut. Perkembangan waralaba di Indonesia, khususnya di bidang rumah makan siap saji sangat pesat. Hal ini ini dimungkinkan karena para pengusaha yang berkedudukan sebagai penerima waralaba (franchisee) diwajibkan mengembangkan bisnisnya melalui master franchise yang diterimanya dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba lanjutan. Dengan mempergunakan sistem piramida atau sistem sel, suatu jaringan format bisnis waralaba akan terus berekspansi. Namun, dalam praktek berbagai persyaratan perjanjian waralaba sering memuat klausula yang dapat menghambat atau memberikan batasan kepada penerima waralaba dalam menjalankan usahanya, sehingga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal terdapat persyaratan yang demikian, maka perjanjian waralaba tersebut tidak dikecualikan dari penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 50 huruf b perjanjian yang terkait dengan waralaba termasuk salah satu yang dikecualikan dari penerapan UU No. 5 Tahun 1999. Prinsip pengecualian terhadap perjanjian yang terkait dengan waralaba berangkat dari asas bahwa pada dasarnya ketentuan/klausul dalam perjanjian waralaba yang merupakan hal yang esensial untuk menjaga identitas bersama dan reputasi jaringan waralaba, atau untuk menjaga kerahasiaan HAKI yang terkandung dalam konsep waralaba dapat dikenakan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf b. Oleh dikarenakan prinsip tersebut maka dalam perjanjian waralaba diperbolehkan memuat ketentuan/klausul yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penerima waralaba dalam rangka menjamin konsep waralaba dan HAKI yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Ketentuan/klausul tersebut misalnya antara lain adalah kewajiban untuk menggunakan metoda usaha yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, mengikuti standar perlengkapan dan penyajian yang ditentukan pemberi waralaba, tidak merubah lokasi waralaba tanpa sepengetahuan pemberi waralaba, dan tidak membocorkan HAKI yang terkait dengan waralaba kepada pihak ketiga, bahkan setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba. Hal-hal yang menjadi Pelaksanaan dan Pengecualian terhadap Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 huruf b berbunyi sebagai berikut : “dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 : b. “perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”. Sehubungan dengan adanya tiga hal tersebut, maka setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut sebagai berikut : Bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Bahwa istilah ’merek dagang’ hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa. Bahwa istilah ’rangkaian elektronik terpadu’ hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Sebagian orang berpandangan bahwa rezim hukum HKI dan hukum persaingan usaha saling bertolak belakang. Padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Perjanjian franchise (waralaba) Yayasan Pendidikan Oxford Course Indonesia telah memuat berbagai klausula yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Karena format perjanjian ini bersifat baku untuk seluruh klausulanya, maka hanya perlu mengisi Pihak yang menerima waralaba (Franchisee). Memang untuk hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk menambah klausula-klausula lain sepanjang hal tersebut di sepakati oleh para pihak. Namun, format perjanjian Yayasan Pendidikan Oxford Course Indonesia telah memenuhi klausula sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba.
Keywords: Exception
Franchisee Agreement
Contrack Agreemen Oxfod Course Indonesia Education Foundation
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/24503
Appears in Collections:MT - Ilmu Hukum

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover540.61 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract296.49 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I429.05 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II360.9 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V557.68 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference288.74 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.