Show simple item record

dc.contributor.advisorNuh, Muhammad
dc.contributor.advisorKalo, Syafruddin
dc.contributor.authorSitanggang, Eva Artha Anastasya
dc.date.accessioned2011-05-11T03:13:51Z
dc.date.available2011-05-11T03:13:51Z
dc.date.issued2011-05-11
dc.identifier.otherMuswita Widya Rahma
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/24033
dc.description050200004en_US
dc.description.abstractDalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini membuktikan bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dakam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak kecuali. (Undang-Undang Dasar 1945) Untuk mewujudkan / merealisasikan keinginan tersebut, dalam Repelita nasional III dan dalam keterangan pemerintah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1981 dicantumkan usaha mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum yaitu dengan melakukan penertiban pada alat-alat penegak hukum dan keadilan.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectKejaksaanen_US
dc.subjectKewenanganen_US
dc.subjectPerananen_US
dc.subjectKasus Korupsien_US
dc.titleKewenangan Dan Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Korupsien_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record