Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorThaib, Hasballah
dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.authorHarahap, Rahmad Hidayat
dc.date.accessioned2011-04-12T02:43:52Z
dc.date.available2011-04-12T02:43:52Z
dc.date.issued2011-04-12
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22703
dc.description087005023en_US
dc.description.abstractSalah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari`ah dan prinsip koperasi. Secara yuridis BMT berpayung hukum koperasi, Oleh karena itu pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Utara pada tahun 2010 diketahui terdapat 50 BMT yang ada di kota Medan. Dengan jumlah yang demikian cukup besar kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam melindungi kepentingan para pihak. Karenanya Tesis ini dibuat dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan di BMT, bagaimana bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketanya serta prakteknya dilapangan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam Tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah; klasifikasi data, penjabaran data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pemilihan sampel lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, tujuannya untuk menjaring sampel yang benar-benar representatif dengan apa yang disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa lembaga keuangan mikro, yakni UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi (Arbitrse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dalam prakteknya penyelesaian sengketa akad pembiayaan BMT dilakukan dengan cara silaturrahmi dan musyawarah secara kekeluargaan. BMT dalam menyelesaikan sengketa tidak pernah menempuh jalur hukum, Basyarnas juga tidak menjadi pilihan BMT terhadap penyelesaian sengketa mereka. penyebab utamanya karena kurangnya pemahaman BMT tentang eksistensi lembaga ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada lembaga keuangan mikro BMT dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan agar memilih Basyarnas sebagai pilihan hukum, tujuannya adalah tercapainya kepastian hukum yang berbasis ekonomi Islam. Selain itu kepada Basyarnas perlu diadakan sosialisasi mengenai keberadaan/eksistensi dan peran serta fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa lembaga-lembaga ekonomi syari`ah.en_US
dc.description.abstractOne of the non-bank Islamic finance institutions is Baitul Mal wat Tamwil (BMT) which is oriented to the economic activities of small business based on the principles of Syari’ah and cooperatives. Jurisdictionally, the BMT is regulated through the law of cooperatives, therefore, the work guidelines, health assessment, statutes/bylaws of BMT are referred to Law No.25/1992 on Cooperatives. The data available in the North Sumatera Small-scale Business and Business Incubation Centre shows that there are 50 BMTs in Medan. With this big number, the legal certainty to settle the dispute becomes a very important thing in protecting the interest of the parties involve. Thus, the purpose of this study was to find out how legal provisions regulating the settlement of dispute of financing agreement in BMT and to analyze what alternative forms were used in setting the dispute and how they were implemented in practice. The data used in this study were primary data obtained in the field and supported by secondary data. The data obtained were analyzed through qualitative analysis method with the following steps: data classification, data analysis and drawing conclusion, and data verification. In order to get the really representative samples, the samples for this study were selected through the purposive sampling technique. The result of this study showed that there are two legal stipulations which regulate the settlement of dispute in the micro finance institution, that is, law No. 50/2009 on the Second Amendment of Law No.6/1989 on Religious Judicature and Law No.30/1999 on Arbitration and alternative of Dispute Settlement. There were two options taken in settling law or non-litigation (through Arbitration and Alternatives of Dispute Settlement). In practice, the settlement of dispute through the court of law and BMT also never involves the Basyarnas (National Deliberation Body) in settling their cases because BMT does not understand mush about the existence of this body. Based on the result of this study, the micro finance institution of BMT is suggested to chose the Basyarnas as a legal choice in settling the dispute of financing agreement in order to attain a legal certainly which is based an Islamic economy. In addition, the Basyarnas should socialize its existence, role and function in its capacity as an institution that settles the dispute occur in the syari’ah economic institution.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectDispute Settlementen_US
dc.subjectLegal Certaintyen_US
dc.titlePenyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Sengketa Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kota Medan)en_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record