Show simple item record

dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSitepu, Runtung
dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.authorMeliya, Ade Surya
dc.date.accessioned2011-02-09T01:56:02Z
dc.date.available2011-02-09T01:56:02Z
dc.date.issued2011-02-09
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21946
dc.description087005108en_US
dc.description.abstractSpeaking of its past or current development, a foundation is mostly used to do business related activity which is hard to distinguish a foundation from a commercial institution or corporate body that, in practice, a foundation always becomes a cover in doing a commercial business activity. Before the law on foundation was issued, the establishment of foundation in Indonesia was done based on the habitual regulation practiced in the society, doctrine and jurisprudence. After the issuance of law on foundation, the establishment of foundation is based on a corporate body which is established for social, religious and humanity purposes. Therefore, the characteristics and the purpose of foundation makes it totally different from corporate bodies or the other enterprises such as Limited Liability Company, Limited Partnership Company, Firm, Civil Business Association, Trading Company, Cooperatives, and so forth which have no social, religious and humanity purposes but a mere profit. This study employed the normative juridical method or normative legal study, a study referring to the legal norms and principles stated in the regulation of legislation and court decision. The purpose of this study was to analyze; first, how the act of foundation establishment changes after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation; second, the legal implication of the change of the act of foundation establishment after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation; and third, what legal sanction to be given to the foundation if it does not change the act of its establishment after the issuance of Law No16/2001 in connection with Law No.28/2004 on Foundation. The result of this study showed that; first, with the legalization of the foundation as a corporate body, the responsibility of the act done on behalf of the foundation is on the management of the foundation; second, the law on the change of the act of foundation establishment, a foundation can be recognized as a corporate body with the condition that the management of the foundation do not hold multi function, the management of the foundation do not have the right to receive or to take anything related to the property of foundation but his own property, and the property of foundation must be separated from the property of founders, elder members (advisors), management, and supervisors; and third, legal sanction given if the foundation does not change its act of foundation establishment is that the foundation must liquidate his property and submit its rest of result of liquidation to the other foundation of the same activity as the foundation liquidated. It is expected that this law on foundation can bring a clear legal consequence to existence of foundation in Indonesia which is active in social, religious and humanity sectors not profit-making. In addition, a serious and integrated control done by Tax Institution, Attorney Office and the other related institutions is needed to control a foundation concerning the allowance of a foundation to run a business activity.en_US
dc.description.abstractMengamati perkembangan Yayasan baik pada waktu yang lalu maupun pada waktu yang sekarang ini, Yayasan banyak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang sulit dibedakan dengan lembaga atau badan hukum yang bersifat komersil, sehingga dalam prakteknya Yayasan sering dijadikan kedok ataupun cara untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Sebelum lahirnya UU Yayasan, pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, dokrin dan yurisprudensi. Setelah berlakunya UU Yayasan, maka Yayasan didasarkan kepada badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena sifat dan tujuan Yayasan tersebut, maka Yayasan sama sekali berbeda dengan badan hukum atau badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan dagang, Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan tersebut tidak bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melainkan untuk mencari keuntungan semata. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang mengacu kepada norma¬-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah perubahan akta terhadap pendirian Yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?; Kedua, bagaimanakah akibat hukum perubahan akta terhadap pendirian yayasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?; dan Ketiga, bagaimanakah sanksi hukum terhadap Yayasan apabila tidak melaksanakan perubahan akta pendirian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ? Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, Pertama, dengan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama Yayasan yang bertanggung jawab adalah para pengurus Yayasan; Kedua, akibat hukum perubahan akta pendirian hukum Yayasan, Yayasan dapat diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan organ-organ Yayasan tidak dibenarkan rangkap jabatan, organ-organ Yayasan tidak berhak menerima atau mengambil kekayaan Yayasan kecuali haknya, dan kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas; Ketiga, Sanksi hukum apabila Yayasan tidak melaksanakan perubahan akta pendirian adalah Yayasan tersebut harus melikuidasi kekayaannya dan menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada Yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan. Saran dalam penelitian ini diharapkan dengan UU Yayasan dapat membawa konsekuensi hukum yang tegas terhadap eksistensi Yayasan di Indonesia sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaa, dan kemanusiaan dan tujuannya bukan untuk mencari laba. selain itu, perlu ada pengawasan yang serius dan terpadu terhadap Yayasan baik oleh Instansi Perpajakan, Kejaksaan dan Instansi lain yang terkait sehubungan dengan diperbolehkannya Yayasan melakukan kegiatan usaha.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectFoundationen_US
dc.subjectChange of Foundation Establishment Acten_US
dc.titlePerubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah Keluarnya Uu No 16 Tahun 2001 Jo Uu No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasanen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record