Show simple item record

dc.contributor.advisorSitepu, Runtung
dc.contributor.advisorNasution, Bismar
dc.contributor.advisorSunarmi
dc.contributor.authorNurhilmiyah
dc.date.accessioned2011-01-22T02:06:36Z
dc.date.available2011-01-22T02:06:36Z
dc.date.issued2011-01-22
dc.identifier.otherFranz
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21703
dc.description087005121en_US
dc.description.abstractThe criticism of the slow process of solving a dispute through litigation is a public statement and is hard to eliminate because the bureaucratic system of the court of law itself is very potential to slow down the dispute solving process that the cases filed in the court of law keep being accumulated. The Regulation of Supreme Court No.2/2003 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law has not adequately met the objectives expected by the regulation maker. For that purpose, the latest Regulation of Supreme Court, Regulation No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law was issued whose Article 2 clearly obligates that any civil case must go through the process of mediation in court otherwise the case is cancelled for the sake of law. The title of this normative legal study is Court Connected Mediation of Law after the Issuance of Regulation of Supreme Court No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law. The theoretical framework of this study was intended to provide a base to analyze and discuss the research problem. The analysis of the study was based on the Theory of Legal System developed by Lawrence M. Friedman stating that there are three elements needed to be paid attention to in the legal system such as Structure, Substance, and Culture. Based on the data obtained, Court Connected Mediation of Law After the Issuance of Regulation of Supreme Court No.1/2008 on the Procedure of Court Connected Mediation of Law has been planned to be implemented as optimal as possible according to its existing stipulation, but whether or not its objective can be met depends a lot on the parties involved. The number of cases which can be peacefully solved through the court connected mediation is very minimal because most the cases were processed and preceded to the next trials. The factors influencing the implementation of court connected mediation can be seen from the factors of legal structure, legal substance, and legal culture. The criteria of success in one process of mediation have not been clarified in details in the Regulation of Supreme Court No.1/2008, that the mediator does not have a clear guidance in implementing his job. Mediation should be implemented voluntarily, without any pressure on doing it, because, however, if the parties involved have brought the cases to the court, it indicates that their cases cannot be peacefully solved. The less provision of the reported data about the civil cases which have been process through mediation based on Regulation of Supreme Court No.1/2008 has made it difficult to know the number of civil cases in a certain frequency in a court of law although the Supreme Court has provided a clear format to follow up. It is expected that in the future it will be easier to access information in the Supreme Court in order to be able to follow the mediator certification training especially for the non-judge mediators.en_US
dc.description.abstractKritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan pernyataan umum dan sulit dihilangkan. Oleh karena birokrasi sistem peradilan itu sendiri memang sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa. Sehingga penumpukan perkara di pengadilan terus menerus terjadi. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum cukup mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat peraturan. Untuk itu keluarlah PERMA terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Judul penelitian ini yaitu Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kerangka teori diarahkan untuk memberikan landasan bagi analisis dan pembahasan permasalahan. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa dalam sistem hukum itu terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu: Structure, Substance, dan Culture. Mediasi di pengadilan pasca keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan berdasarkan data yang telah dihimpun, seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai ketentuan, namun hasilnya sangat tergantung kepada para pihak itu sendiri. Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di pengadilan masih sangat minim karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan bisa dilihat dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Kriteria keberhasilan suatu proses mediasi belum dijabarkan secara rinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga mediator dalam menjalankan fungsinya tidak memiliki suatu pedoman yang jelas. Mediasi seharusnya dilaksanakan dengan penuh kesukarelaan, tanpa adanya paksaan, karena bagaimanapun juga jika para pihak sudah membawa persoalannya ke pengadilan berarti menandakan perkaranya sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Minimnya ketersediaan data laporan perkara perdata yang diproses melalui mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008. Hal ini menyulitkan untuk melihat jumlah perkara perdata dalam frekuensi waktu tertentu di suatu pengadilan. Padahal dari Mahkamah Agung telah menyediakan format yang sangat jelas untuk ditindaklanjuti. Diharapkan kedepannya agar lebih mudah mengakses informasi di Mahkamah Agung untuk dapat mengikuti pelatihan sertifikasi mediator khususnya mediator dari kalangan nonhakim.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectCase Accumulationen_US
dc.subjectCourt Connected Mediationen_US
dc.subjectRegulation of Supreme Court Number 1/2008en_US
dc.titleMediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilanen_US
dc.typeMaster Thesesen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record