Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pertamanan Kota Medan

Abstract

Semangat otonomi daerah membawa reformasi dalam Undang-Undang Pajak Daerah, bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah . Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan (yang ada pada dasarnya) sebagai beban yang di pikul masyarakat, maka perlu di jaga agar beban yang di pikul oleh masyarakat tersebut dapat memberi keadilan yang di harapkan adanya perubahan dapat saling melengkapi peraturan antara pajak pusat dan pajak daerah. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak kelemahan, baik yang terdapat dalam peraturan pajak daerah itu sendiri maupun pelaksanaannya.