Prospek dan Tantangan Ilmu Administrasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Abstract

Perkembangan ilmu administrasi sebagai disiplin ilmu tidak terlepas dari hakekat manusia sebagai mahkluk yang bersifat inquisitive, yang selalu berfikir untuk mencari dan menemukan kebenaran dari waktu ke waktu, from cradle to cradle manusia berusaha menemukan kebenaran baru. Karenanya sosok ilmu administrasi menjadi amat dinamis sejalan dengan upaya dan penemuan kebenaran baru tersebut. Pada masa-masa lalu, ilmu administrasi dipandang sebagai normative science yang menekankan “what should be”, namun perkembangan saat ini, pandangan tadi mengalami demistifikasi, dan para pakar melihat ilmu administrasi sebagai policy science yang menggabungkan pertanyaan “what should be” dengan “what is” dalam bentuk pertanyaan “what is probable” demikian selanjutnya; Moeljarto (2003; 11). Selain alasan itu ilmu administrasi sebagaimana dengan ilmu-ilmu sosial lainya memiliki sifat iconoclastic, bahwa setiap keberadaan teori senantiasa akan mendapatkan kritikan untuk mencapai tingkat validitas dan relevansi yang lebih tinggi. Untuk melihat perkembangan ini Irfan Islamy: mengkatagorikan aspek perkembangan ilmu administrasi atas “administrative technology vs administrative ideology”. Dalam perkembangannya kedua aspek administrasi ini sangat jelas mengalami ketimpangan. Kita telah merasakan laris manisnya ilmu administrasi yang berkosentrasi pada administrative technology yang lebih bersifat applied seperti: human resourches management, e-commerce, e-government, organization learning, strategic planning, balance score card, benchmarking (Irfan Islamy; 2006). Dalam proses meningkatkan kinerja administrasi, perkembangan ini tidak salah, tetapi pelu perhatian pada keseimbangannya dengan administrative ideology sebagai pure science yang lebih ideologi dan filosofis, seperti: government ethics, democratic public administration, welfare economics dan lain-lain.