Browsing SP - Ilmu Hukum by Issue Date
Now showing items 1-20 of 215
-
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah Bantuan Sosial Apbd (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No.55/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Bna)
(2017-03-13)Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 3296/Pid.B/2010/PN.Mdn)
(2017)Permasalahan korupsi juga merupakan bagian dari persoalan hukum, sebab melalui hukum, korupsi diharapkan dapat diberantas. Hukum itu sendiri menurut Hamakerdirumuskan sebagai suatu refleksi dalam kehidupan masyarakat. ... -
Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan dalam Forced Delisting ditinjau dari UndangUndang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
(2016-10-24)Investasi di pasar modal merupakan sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha dalam rangka mendapatkan sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi usaha dan bisnis yang lebih besar sekaligus untuk mendapatkan ... -
Aspek Hukum Pelarangan Ekspor Mineral Mentah Terkait Dengan Prinsip-Prinsip General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt)
(2015-12-31)Pemerintah menyusun kebijakan peningkatan nilai tambah terhadap mineral melalui pelarangan ekspor terhadap mineral yang belum diolah/dimurnikan sampai batasan tertentu. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai ... -
Perubahan Pengurus Pada Anggaran Dasar Perseroan Berkenaan Dengan Pengelolaan Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(2015-12-31)Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Perseroan terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan ... -
Perjanjian Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) Antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa Dalam Pelaksanaannya.
(2015-07-06)Keberadaan perjanjian pengadaan barang/ jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah. Proses pengadaan barang/ jasa yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena ... -
Pertimbangan Hakim Menolak Kasasi Dalam Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2338/K.Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia)
(2015-07-03)Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan ... -
Akibat Hukum Penggunaan Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Nama Dengan Merek Dagang Yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dari UU No.15 Tahun 2001 (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara)
(2015-07-03)Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan pada produsennya, dengan demikian menggambarkan ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Suatu Perusahaan yang Melakukan Merger Lintas Negara
(2015-06-20)Merger merupakan salah satu cara dalam melakukan ekspansi perusahaan. Merger menjadi trend dalam suatu grup usaha konglomerat yang ingin memperluas jaringan usahanya. Terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat ... -
Tanggung Jawab Pengurus Koperasi terhadap Kepailitan Koperasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(2015-06-17)Koperasi merupakan badan hukum yang pada umumnya memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan membina kaum golongan ekonomi lemah. Koperasi menjalankan segala kegiatannya melalui organ koperasi yaitu rapat anggota, ... -
Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Penyedia Jasa Tenaga Kerja Berdasarkan Permenkertrans No 19 tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
(2014-10-21)Pengawasan pemerintah terhadap pemberian izin terhadap perusahaan penyedia jasa merupakan tahap yang wajib dilaksanakan oleh setiap Dinas Tenaga Kerja baik provinsi maupun kota/kabupaten , dimana setiap perusahaan penyedia ... -
Tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien (Studi Kasus RSUD.Dr.Djoelham Binjai)
(2014-08-11)Transaksi terapeutik adalah hubungan antara diokter dengan pasien atau penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk ... -
Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2003
(2013-12-21)Terorisme merupakan ancaman buruk bagi setiap negara di dunia, menghancurkan stabilitas negara, fungsi keamanan, sosial budaya, ekonomi, politik dan bahkan dapat mengguncang berbagai pihak agama. Sebagai negara hukum, ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Konsumen Kartu Kredit
(2013-05-24)Kartu kredit adalah salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat tertarik untuk menggunakan kartu kredit karena memberikan banyak fasilitas ... -
Tinjauan Hukum Fungsi Yayasan yang di Dirikan oleh Perseroan Terbatas
(2013-05-17)Lembaga yayasan telah banyak dikenal dan lahir di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 2001 belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai ... -
Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
(2013-05-04)Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda ... -
Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
(2013-02-20)Kejahatan pencucian uang (money laundering) ini harus dicegah sedini mungkin agar dapat menciptakan negara dengan masyarakat yang bermoral. Praktik tindak pidana pencucian uang dapat terjadi baik melalui lembaga perbankan ... -
Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di R.S.U.P. H. Adam Malik Medan
(2012-07-30)Program Jamkesmas (Tahun 2008) merupakan program yang dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk pemenuhan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas pelayanan kesehatan, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang ... -
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri Pematangsiantar
(2012-07-12)Perkembangan perbankan syariah yang pesat dewasa ini mengakibatkan munculnya banyak produk – produk perbankan syariah yang belum dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Dari sekian banyak produk perbankan syariah itu, salah ... -
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undangundang No.21 Tahun 2008.
(2011-11-07)Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berupaya mencari jalan keluar atas sengketa yang ada. Penyelesaian tersebut dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa secara ...