USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20337


Title: Tinjauan Atas Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia (Studi Pada Lembaga Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Aceh)
Authors: Gomsalati
Advisors: Yamin, Muhammad
Bustami, Chairani
Devi A, Keizerina
Issue Date: 8-Oct-2010
Abstract: In Law No. 42/1999 on fiduciary, it is stated that fiduciary guarantee must be made based on the notarial document. The fiduciary guarantee must be registered to guarantee the legal certainly that the creditor will get a preferential position compared to the other creditors and have an executorial power when the debtor cannot keep his promise. Also a regulation on how to eliminate the fiduciary guarantee for the one which have been registered and have been paid in the fiduciary registration office. But, in the fiduciary registration office of the province of Aceh, the fiduciary which have been registered and paid were never discarded that repayment still occur frequently for the items which are still registered as fiduciary guarantee. Therefore, it is necessary to do a study on why the fiduciary guarantee act must be made by a public notary, why the fiduciary guarantee act must be made by a public notary, why the fiduciary guarantee which have been registered and paid were never discarded, what constraints were faced in the implementation discarding the fiduciary guarantee especially in the fiduciary registration office of the Ministry of Law and Human Rights, the Province Aceh. This was an analytical and descriptive study using the normative and sociological approach. The primary data were obtained through interview and the secondary and tertiary data for this study in the form of regulation of legislation were obtained through library research. The data obtained through were quantitatively analyzed. The result of study showed that the act for fiduciary guarantee must be made by a public notary that it can be registered in the fiduciary registration office to obtain a legal certainly that the creditor can get the preferential power compared to the other creditor and have an executorial power when the debtor cannot keep his promise. It was also found that the fiduciary guarantee were not discarded because the fiduciary receivers, especially the banks did not care about it even though according to law on fiduciary, the bank is a party which must let the debtor know about the payment of his debt. Since it was regarded that there was no more interest on the object guaranteed because the debtor has paid his debt that it was difficult to prove whether or not a fiduciary has been paid and who the first creditor responsible to for the guarantee was unclear because it was very far for them to get to the fiduciary registration office which is located in the capital of the province. The consequence was the repayment for the same items of fiduciary guarantee may probably occur because the fiduciary provider did not care whether or not the guarantee was discarded because to them it was only for administration interest. All of these become the constraints in the implementation of discarding the fiduciary guaranteed especially the one registered in the fiduciary registration office of the Ministry of Law and Human Rights, the province of Aceh. The parties involved are suggested to go the public notary to make the act of fiduciary guarantee and then register it that the creditor can have preferential right and executorial power when the debtor cannot keep his promise. The banks are suggested to apply the stipulation in Article 26 of Law on Fiduciary Guarantee such as making a report and sending the proof that the debtor has paid his debt and enclose the certificate of its fiduciary. The debtor should be periodically active to ask the bank to issue the proof that the debtor has finished his debt that he himself can apply for the discarding of his fiduciary that his property really comes back to him as the owner. The government should be strict on regulating the deadline of discarding the fiduciary guarantee by requiring the fiduciary to make a power of attorney stating that he trust the debtor to discard the fiduciary by himself by putting/paying attention to the deadline of the power attorney. This power of attorney was enclosed when the registration of fiduciary with the written note saying .being responsible to pay for the fiduciary. on the book of ownership of the fiduciary item that any one can know whether or not the owner of the item is being responsible to pay the fiduciary. The government is also suggested to establish the posts for the fiduciary. The government is also suggested to establish the posts for the fiduciary registration in the district and cities in the province of Aceh.
Abstract (other language): Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia harus dibuat dengan akta Notaril dan harus didaftarkan, untuk menjamin kepastian hukum, dengan demikian kreditur akan mendapatkan kedudukan preferent dari kreditur-kreditur lainnya. Dan mempunyai kekuatan exscutorial apabila debitur wanprestasi, selanjutnya ada juga diatur tentang cara pencoretan jaminan fidusia bagi fidusia-fidusia yang sudah terdaftar di lembaga pendaftaran fidusia yang hutangnya telah lunas. Tetapi di Lembaga Pendaftaran Fidusia Propinsi Aceh tidak pernah sekalipun dilakukan pencoretan terhadap fidusia yang sudah terdaftar dan sudah lunas, sehingga sering terjadi pembebanan-pembebanan kembali terhadap satu benda yang masih terdaftar sebagai benda jaminan fidusia. Oleh karena itu dilakukan pengkajian tentang apakah yang melatar belakangi pembuatan akta jaminan Fidusia harus Notaril, mengapa jaminan Fidusia tidak pernah dilakukan pencoretan/penghapusan, hal-hal apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencoretan/penghapusan fidusia khususnya pada lembaga pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia propinsi Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif, Analitis, menggunakan pendekatan Normatif dan sosiologis dengan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan data sekunder, primer, tertier berupa peraturan Perundang-undangan melakukan wawancara, analisis data yang dilakukan secara kwantatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pembuatan Akte Jaminan Fidusia harus dibuat secara Notaril guna dapat didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk menjamin kepastian hukum sehingga kreditur mendapat kedudukan diutamakan/preferensi dari kreditur lainnya dan mempunyai kekuatan ekscutorial apabila debitur wanprestasi. Diketahui juga bahwa jaminan fidusia tidak dilakukan pencoretan/penghapusan karena ketidak pedulian para pihak terutama Bank (Penerima Fidusia) yang menurut Undang-undang Fidusia adalah pihak yang wajib memberitahukan tentang pelunasan hutang, karena menganggap bahwa tidak ada kepentingan lagi atas benda jaminan karena hutangnya sudah lunas, sehingga sulit dibuktikan bahwa suatu fidusia sudah lunas atau belum, akibatnya besar sekali kemungkinan terjadi Pembebanan Fidusia kembali terhadap benda-benda yang sama yang masih dalam status dijaminkan secara fidusia sehingga tidak jelas siapa kreditur pertama yang berhak atas jaminan tersebut ditambah lagi dengan jaraknya lembaga pendaftaran Fidusia dari daerah yang selama ini hanya berada di ibukota propinsi, demikian juga nasabah selaku pemberi fidusia tidak perduli atas penghapusan/pencoretan tersebut karena menganggap penghapusan/pencoretan tersebut hanyalah tindakan administratif belaka, semuanya itu menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencoretan/ penghapusan fidusia khususnya pada lembaga pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Propinsi Aceh. Disarankan agar para Pihak membuat akta jaminan fidusia secara notaril dan didaftarkan sehingga kreditur mempunyai hak preferent dan mempunyai kekuatan exscutorial apabila debitur wanprestasi. Selanjutnya kepada bank untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu membuat laporan dan mengirimkan bukti pelunasan hutang debitur dan melampirkan sertifikat fidusianya, dan debitur hendaklah turut aktif secara berkala meminta kepada bank untuk menerbitkan bukti pelunasan hutangnya agar dapat memohonkan sendiri pencoretan fidusianya sehingga benda miliknya benar-benar kembali kepemilikan kepadanya. Hendaklah pemerintah lebih tegas mengatur tentang batas waktu penghapusan/pencoretan jaminan fidusia tersebut dengan mewajibkan kepada penerima fidusia membuat surat kiasa yang isinya memberi kuasa kepada debitur untuk melakukan pencoretan sendiri tentunya dengan mencantumkan/ memperhatikan batas waktu kuasa (tanggal berlakunya surat kuasa tersebut). Kuasa mana sudah dilampirkan bersamaan dengan pendaftaran fidusianya dan hendaklah pada saaat pendaftaran dibuat catatan .sedang dibebani fidusia. pada buku kepemilikan benda fidusia, sehingga siapapun dapat mengetahui suatu benda sedang dibebani fidusia atau tidak dan hendaknya dapat mendirikan pos-pos tempat pendaftaran fidusia di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota.
Keywords: Discarding
Fiduciary Guarantee
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20337
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover384.94 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract233.47 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I270.43 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II293.29 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V318.76 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference222.24 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.