USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Student Papers (SP) » Law » SP - General »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17759


Title: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari
Authors: Barus, Altho Belly
Advisors: Ginting, Budiman
Ningsih, Surya
Issue Date: 9-Jun-2010
Abstract: Pemasalahan perlindungan tenaga kerja perempuan adalah salah satu masalah yang sering di hadapi jika kita berbicara tentang masalah ketenagakerjaa di indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perempuan yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan perempuan yang bekerja ini Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Ketentuan Pasal 5 ini membuka peluang kepada perempuan untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa perempuan itu mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ini semakin memperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Adapun dasar hukum dari pembuatan perjanjian kerja adalah Undang-undang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan yang terdahulu adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 jo. UU No.1 Tahun 1951. Dalam kedua undang-undnag ini disebutkan bahwa buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, karena umumnya pada hari aid pertama dan kedua kondisi pisik wanita sedikit terganggu. Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan anak atau gugur kandungan, perlindungan ini sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ketentuan ini juga masih sama. Oleh sebab itu lembaga pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan mampu memberikan suatu kepastian hukum kepada bukan hanya tenaga kerja perempuan tapi juga seluruh gender.
Keywords: Tenaga Kerja Perempuan
Perlindungan Hukum
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17759
Appears in Collections:SP - General

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover304.7 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract212.31 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I228.92 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II274.71 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V374.5 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference218.03 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.