Show simple item record

dc.contributor.advisorSitepu, Runtung
dc.contributor.advisorZakiah
dc.contributor.authorPriardhyni, Astari
dc.date.accessioned2010-05-24T08:34:21Z
dc.date.available2010-05-24T08:34:21Z
dc.date.issued2010-05-24
dc.identifier.otherMuswita Widya Rahma
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17331
dc.description060200002en_US
dc.description.abstractAnak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orangtuanya sampai anak tersbeut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orangtua dari anak berhak melakukan pemeliharaa terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Dengan latar belakang di atas, maka penulis membahas permasalahan tentang prinsip hukum tentang kewajiban orangtua atas pemeliharaan dan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, bagaimana sikap hakim dalam putusan perkara tentang kewajiban pemeliharaan dan nafkah anak, serta bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemeliharaan dan nafkah anak di wilayah hukum Kotamadya Binjai. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode library research (Studi Kepustakaan), putusan-putusan Pengadilan Agama Binjai yang diteliti ditetapkan secara purposive jumlah 7 (tujuh) putusan, dan field research (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang responden. Hasil dari penelitian orangtua dari anak berhak untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam). Sebab ibu diutamakan dalam pemeliharaan anak karena dia lah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Perdata membebankan kewajiban itu kepada orangtua laki-laki. Namun walaupun telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhinya. Penyebabnya adalah factor ekonomi, factor orangtua telah menikah lagi, faktor psikologis dan factor orangtua perempuan mampu untuk membiayai nafkah anak. Adapun yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mewajibkan orangtua untuk membiayai anaknya setelah perceraian adalah belum adanya peraturan yang menegaskan sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak pasca perceraian. Sedangkan upaya yang dapat ditempuh oleh ibu (bekas istri) jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat memohonkan upaya eksekusi ke Pengadilan Agama.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectPerceraianen_US
dc.subjectPemeliharaan Anaken_US
dc.subjectTanggung Jawab Nafkah Anaken_US
dc.titleHak Pemeliharaan Dan Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Di Kota Binjai (Studi Putusan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Binjai)en_US
dc.typeStudent Papersen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record