USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Ilmu Hukum »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17045


Title: Analisis Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah
Authors: Manurung, Nurnaeni
Advisors: Muhammad, Yamin
Sitepu, Runtung
Nasution, Faisal Akbar
Issue Date: 14-May-2010
Abstract: Conventional settlement of land disputes is commonly conducted through litigation or court of law. In practice, the settlement of land dispute results in a problem in terms of which institution that has the authority/absolute competence to try the land dispute, Pengadilan Tata Usaha Negara (Public Administration Court) or Peradilan Umum (Public Court). This condition always results in a court decision which refuses and states that the claim of application filed by the plaintiff cannot be trying, this action inflicts loss to the parties involved in the dispute especially the plaintiff. The other problem is that the execution based on the decision of Peradilan Tata Usaha Negara cannot be done that it slows down the procces of law enforcement to claim the right owned by the plaintiff. This condition eventually creates social unrest and confussion that the community assumes that the decision of Peradilan Tata Usaha Negara is powerless. The purpose of this study is to describe the scope of land dispute under authority/competence of Peradilan Tata Usaha Negara based on the principle of judgement practiced in Indonesia and how the decision of Peradilan Tata Usaha Negara is implemented in settling land dispute. The result of this shows that the authority/ absolute competence between Peradilan Tata Usaha Negara and Peradilan Umum in investigating, deciding, and settling a land dispute is determined based on objectum litis fundamentum petendi (its main matter) intended to revoke the decree of granting right to land or the certificate of right to land or the decree of refusing or applying to get a certificate of right to land issued by the Head of the Regional Office of Land Board or the Head of District/Municipality Land Office. The implementation of the decision of Tata Usaha Negara which has been decided and has a legal power is not executed by Pengadilan Tata Usaha Negara because Pengadilan Tata Usaha Negara is not the executor (decision implementer) but only a caretaker of the decision implementation while the public officer (pejabat public) himself is the one who has the duty to execute/implement the decision. Therefore, to overcome the problem implementing the decision of Pengadilan Tata Usaha Negara, a breakthrough in law, perception, and mindset and a change of behavior by cultivating the values of work culture/ethos based on the science and technology development are needed and all of these can be implemented through the improvement of the individual or nation performance of state apparatuses in implementing their duty and responsibility, the normative procedure and delaying the implementation of Pengadilan TataUsaha Negara officers, the attempt to empower the Tata Usaha Negara officers, the policy and strategy to make the Tata Usaha Negara officers efficient, the use of AAUPB as a tool of eligibitytest and a tool to revoke the decision of Tata Usaha Negara, the consfication institution, the application of decision execution in the form of dwangsom payment, giving the administrative sanction, and publication sanction in mass media. It is suggested that, in the future, the law makers should formulate that in each settlement of land dispute containing all of the aspects of state administration law and civil law is under the authority/competence of Peradilan Tata Usaha Negara as a monolistic institution in investigating, deciding, and settling a land dispute. This is important to get a material evidence that can provide a legal protection for an individual or civil corporate body to get a justice and legal certainly. In investigating, deciding, and settling a land dispute, the judge of Peradilan Tata Usaha Negara should do it based on the principle of quick, simple and low lost investigation and the principle of legal certainly. In implementing their duty and responsibility, the law upholdersd/the officers of Tata Usaha Negara should do it based on the existing legislation that the implementation of the decision of Peradilan Tata Usaha Negara can go well. The Supreme Court of the Republic of Indonesia should immendiately materializethe the implementation of decision especially the one related to Article 119 of Law No.9/2004 by issuing its Immplementation Regulation.
Abstract (other language): Secara konvensional penyelesaian sengketa tanah biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di depan pengadilan. Didalam praktek penyelesaian sengketa pertanahan menimbulkan permasalahan dalam hal mengadili sengketa tanah apakah termasuk kompetensi absolut/wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang Peradilan Umum, kondisi ini menyebabkan sering terjadinya putusan pengadilan yang menolak dan menyatakan permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima dimana dalam pertimbangan hukumnya didasarkan kepada kewenangan mengadili sehingga merugikan pihak yang berselisih khususnya bagi pihak yang menggugat sengketa tanah tersebut, dan permasalahan selanjutnya adalah tidak bisanya dilakukan eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga memperlambat proses penegakan hukum untuk menuntut hak yang dimilikinya yang akhirnya menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat, sehingga akhirnya Kondisi ini menimbulkan asumsi dari masyarakat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Macan Ompong. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana ruang lingkup sengketa pertanahan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut asas peradilan yang dianut di Indonesia, dan Bagaimana pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tanah. Bahwa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan tersebut ditentukan dari objectum litis fundamentum petendi (pokok sengketanya) yang bertujuan untuk pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah atau keputusan yang berisikan penolakan atau permohonan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tidak dieksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukan sebagai eksekutor (pelaksana putusan) tetapi hanya sebagai pengawas pelaksanaan putusan, sedangkan yang berkewajiban sebagai eksekutor/pelaksana penetapan adalah pejabat publik itu sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diperlukan terobosan hukum, persepsi, pola pikir dan mengubah perilaku yang dilakukan dengan menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya kerja sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara Peningkatan Kinerja Aparatur Baik Secara Individu dan Secara Nasional dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab, Prosedur Secara Normatif dan Penangguhan Pelaksanaan Petugas Pengadilan Tata Usaha Negara, Upaya Pemberdayaan Pejabat Tata Usaha Negara, Kebijakan dan Strategi Pendayagunaan Pejabat Tata Usaha Negara, AAUPB Sebagai Alat Penguji Keabsahan dan Alat Untuk Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara, Lembaga Juru Sita, Penerapan Eksekusi Putusan berupa Pembayaran sejumlah uang Paksa (Dwangsom), Penjatuhan Sanksi Administrasi dan Penjatuhan Sanksi Publikasi di Media Massa. Agar kedepannya dirumuskan oleh pembuat undang-undang bahwa dalam setiap penyelesaian sengketa pertanahan yang mengandung aspek hukum tata usaha negara dan hukum perdata keseluruhannya merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang monolostik dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan, hal ini diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil yang memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum perdata guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Agar Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa pertanahan didasarkan kepada asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas kepastian hukum, dan kepada aparat penegakan hukum/ Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan putusa Peradilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan baik, dan khusus tentang pelaksana putusan Dwangsom agar Mahkamah Agung RI membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang uang paksa (dwangsom).
Keywords: Competence
Public Administrative
Land Dispute
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17045
Appears in Collections:MT - Ilmu Hukum

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover518.38 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract301.29 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I492.41 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II568.45 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V521.86 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference306.23 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.