USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Law » MT - Kenotariatan »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17029


Title: Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Pada Perumahan Nasional Martubung Medan
Authors: Herri, Syahputra
Advisors: Muhammad, Yamin
Nasution, Sanwani
Bustami, Chairani
Issue Date: 14-May-2010
Abstract: The benefit of extending the status of simple housing land in this case of the National Housing Martubung from Right in Usage of Building into Right on Ownership is intended to ensure the legal certainty of possessing the simple housing. The Right in Usage of Building as stipulated in the Article 35 of the Laws of Agrarian includes that of establishing and owning buildings on a land owned no by self within no more than 30 years. Whereas the Right of Ownership as stipulated in the Article 20 of the Laws of Agrarian includes that of the successive generation, reliable and complete that can be owned by anyone on a land. Therefore, the society more prefer the Right of Ownership rather than Right in Usage of Building due to the former is the strongest and complete one so that the phrase “ the strongest and complete in terms of the characteristics and content of other rights with rights subordinate. The procedure of Ownership is to make an application by the applicant by attaching the original certificate to be extended, copy of Identity Card, copy of the last PBB (tax of land and building), decree of contract and recommendation by the National Housing Company (Perum Perumnas). The method used in the study included to use the research characteristics adjusted to the descriptive analysis. The location of the study included Perumnas Martubung Medan. The samples were taken by using a purposive sampling consisting of 5 owners of Right in Usage of Building at Perumnas Martubung and 1 (one) Notary /Title Certificate Authority of Medan. The data were collected by interview. The secondary data were collected by a library study and then analyzed by using a qualitative method. The result of the study showed that the implementation of the extension of land status from Right in Usage of Building into Right of Ownership in Medan is by meeting the procedures of application equipped with the predetermined requirements such as Certificate of Right in Use of Building applied to change into Right of Ownership, the decree of sell and purchase or the certificate of acquisition of a house and land, agreement given by the holder of dependent right, when the land is charged on dependent right, receipt of using land for residence such as copy of the License of Constructing a Building, copy of SPPT (the last Tax of Land and Building ) (especially for land more than 200 quadratic meter, receipt of identity of the applicant and recommendation given by the Perum Perumnas. The Head of Land Affairs Office orders to deposit the collection. And then, to list any change by making a note with red ink or stamp on the sheet of registrar of transfer in the Book of Right in Use of Building and the certificate. The Municipal Land Affairs Office plays a significant role in the process of extending the right on land at Perumnas Martubung. Similarly, the Title Certificate Authority also plays a role in assisting the community of Medan especially the community of Perumnas Martubung in the case of transfer and extending the right on land from the Right in Usage of Building into Right of Ownership at Perumnas Martubung. The challenging factor of implementing the extension of the land status from the Right in use of Building into Right of Ownership in Medan included : there are many distortions in provision of the land as determined and the relatively cheaper cost. Whereas if considering the recent condition, the prices of land and housing continuously increases. Thus, the selling value of Taxation Object of Land and Building and the house is of Rp. 30.000.000 ( thirty millions rupiah). In addition, a large number of the community often failed to complete the documents, the lack of cost and the working method of the Land Affairs Office that was considered to be slow and longer so that it is not adjusted to the limited period predetermined. The effort that can be done by the Municipal Housing Office in dealing with the challenging factor in improving the land status from Right in Use of Building into Right of Ownership in Medan is that in formulating the definition of any ownership that any ownership should no larger than 200 m2 and the restriction of any ownership application should no over than 5 (five) plots with the total area of 5000 m2, and the duration of arranging any application of registering Right of Ownership should not longer than 2 (two) weeks.
Abstract (other language): Keuntungan dari peningkatan status tanah rumah sederhana dalam hal ini Rumah Perumnas Martubung dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kepemilikan dari Rumah Sederhana tersebut. Hak Guna Bangunan dalam Pasal 35 Undang-undang Pokok Agraria adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan Hak Milik menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih Hak Milik jika dibandingkan dengan Hak Guna Bangunan, karena Hak Milik adalah hak yang paling kuat dan terpenuh, sehingga kalimat terkuat dan terpenuh dilihat dari sifat-sifat dan isi hak yang lain dengan hak-hak yang berada di bawahnya itu. Adapun tata cara peningkatan status tanah rumah sederhana dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik adalah dengan melakukan permohonan dari pemohon dengan melampirkan sertifikat asli yang akan ditingkatkan, foto copy KTP, foto Copy PBB terakhir, akta jual beli serta surat rekomendasi dari pihak Perum Perumnas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Perumnas Martubung Medan. Sebagai sampel ditetapkan secara purposive sampling yaitu 5 orang pemilik Hak Guna Bangunan di Perumnas Martubung, dan 1 orang pegawai Perum Perumnas, 2 orang Pegawai kantor Pertanahan Medan dan 1 orang Notaris/PPAT Kota Medan. Alat pengumpul data adalah dengan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kota Medan adalah dengan memenuhi tata cara permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu: Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimohon untuk diubah menjadi Hak Milik., akta jual beli atau surat perolehan mengenai rumah beserta tanah yang bersangkutan, surat persetujuan dari Pemegang Hak tanggungan, apabila tanah tersebut dibebani Hak tanggungan, bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa: Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan fotocopy SPPT PBB yang terakhir (khusus untuk tanah yang luasnya 200 M2 atau lebih), bukti identitas pemohon dan surat rekomendasi dari pihak Perum Perumnas. Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor pungutan. Selanjutnya mendaftar perubahan dengan memberikan catatan dengan tinta merah atau cap pada halaman pendaftaran peralihan dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan yang bersangkutan dan sertifikatnya. Kantor Pertanahan Kota Medan sangat berperan dalam proses peningkatan hak atas tanah di Perumnas Martubung, demikian juga hal nya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga berperan dalam membantu masyarakat Kota Medan Khususnya masyarakat perumnas Martubung dalam hal peralihan dan meningkatkan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Perumnas Martubung. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kota Medan, adalah masih terdapatnya penyimpangan tentang pemberian luas tanah yang telah ditetapkan, dan tanah-tanah tersebut harganya masih rendah atau tidak mahal. Sedangkan bila diperhatikan saat ini perkembangan harga tanah dan rumah terus mengalami peningkatan. Sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan dan rumah tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak sesuai lagi dengan harga tanah dan rumah yang terus meningkat. Selain itu banyak masyarakat Kota Medan yang tidak mengetahui tentang tata cara peningkatan status hak tanahnya menjadi Hak Milik, disamping itu sering kali masyarakat tidak melengkapi berkas, minimnya biaya serta cara kerja dari pihak kantor Pertanahan yang dianggap lama sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dalam mengatasi faktor penghambat dalam peningkatan status tanah dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Kota Medan, adalah memberikan batasan setiap kepemilikan tidak boleh melebihi 2000 M2 dan batasan setiap permohonan kepemilikan tidak boleh melebihi 5 (lima) bidang dengan luas keseluruhan 5000 M2. Serta ditetapkannya jangka waktu pengurusan permohonan pendaftaran Hak Milik paling lama 2 (dua) minggu.
Keywords: Extension of Land Status
Perumnas Housing
Right in Usage of Building
Right of Ownership
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17029
Appears in Collections:MT - Kenotariatan

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover416.96 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract281.14 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I431.89 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II403.71 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V427.99 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference258.81 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.