Show simple item record

dc.contributor.authorLubis, M. Sollyen_US
dc.date.accessioned2010-03-22T08:30:10Z
dc.date.available2010-03-22T08:30:10Z
dc.date.issued2009-04-18T00:00:00Zen_US
dc.identifier.otherEvi Yulfimaren_US
dc.identifier.urihttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15352
dc.descriptionhuk-2005- (1)en_US
dc.description.abstractBerbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem terpusat, dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Dengan berlandaskan pada dasar hukum dan sejarah masyarakat Aceh maka diundangkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menitikberatkan otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan pembentukan, dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, yang diatur dalam peraturan daerah yang disebut Qanun.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.subjectaceh mencari format khususen_US
dc.titleAceh Mencari Format Khususen_US
dc.typeUSU e-Journalsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record