Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Abstract

Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Korporasi/ badan hukum dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk menentukan siapa yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, maka pasal 46 UUPLH menjadi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama dalam hal kegiatan dan atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.