Now showing items 1-10 of 11

    • Aceh Mencari Format Khusus 

      Lubis, M. Solly (2009-04-18)
      Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem terpusat, dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi ini ...
    • Asosiasi Pelaku Usaha Dan Kegiatannya Dalam Aturan Hukum Persaingan 

      Ningrum Sirait (2009-04-23)
      Asosiasi merupakan suatu fenomena dalam perekonomian modern saat ini karena fungsinya sebagai tempat pertukaran informasi dan medium untuk peningkatan kinerja industri. Selain itu juga, asosiasi bertugas meningkatkan ...
    • Dilema Perusahaan Publik Dual/Global Listing (Pelajaran Dari Kasus Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk) 

      Asril Sitompul (2009-04-23)
      Bagi perusahaan Indonesia yang melakukan penawaran umum di Indonesia dan di luar negeri (dual/global offering) terdapat berbagai peraturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan ...
    • Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia 

      Erman Rajagukguk (2009-04-18)
      Globalisasi ekonomi merupakan manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manajemen menyebar di berbagai benua, penugasan karyawan tidak lagi terikat pada bahasa, asal negara atau ...
    • Masih Perlukah WTO Bagi Negara Berkembang 

      Zulkarnain Sitompul (2009-04-23)
      WTO mengambil alih peranan GATT bertujuan memelihara sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas. Prinsip-prinsip dasar perdagangan barang yang diatur oleh GATT yaitu protection to domestic industry through ...
    • Peradilan Agraria (Solusi Alternatif Penuntasan Sengketa Agraria) 

      Elfachri Budiman (2009-04-23)
      Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam bidang pertanahan, aturan dasar yang dipedomani dan ditaati adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 UUPA ...
    • Persoalan Areal Perkebunan Pada Kawasan Kehutanan 

      Supardy Marbun (2009-04-23)
      Persoalan areal perkebunan pada kawasan kehutanan dihadapkan pada masalah status tanah yang menjadi basis usaha perkebunan, baik yang menyangkut eksistensi tanah hak adat/ulayat, tanah negara yang berada dalam pengelolaan ...
    • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

      Alvi Syahrin (2009-04-20)
      Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan ...
    • Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia 

      Hikmahanto Juwana (2009-04-20)
      Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting. Keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari ...
    • Privatisasi: Menjual Atau Menyehatkan 

      Bismar Nasution (2009-04-20)
      Berdasarkan riset secara empiris, bahwa perusahaan swasta seringkali beroperasi lebih efisien dibandingkan perusahaan negara. Di banyak negara terbukti bahwa kepemilikan swasta merupakan pilihan terbaik. Privatisasi di ...