Kewenangan Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat Batak Toba (Studi Di Kec. Borbor,Kab. Toba Samosir)

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasikan dan merupakan hukum pidana bangsa Indonesia yang bersifat nasional tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hukum kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku serta kebudayaan, keberagamaan kebudayaan tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat mereka termasuk hukum pidana yang mereka anut. Hukum pidana tersebut sifatnya hanya berlaku untuk mereka sendiri. Suku Batak Toba sebagai salah satu dari suku tersebut juga mempunyai hukum pidana adat sendiri yang dipatuhi masyarakat setempat. Dalihan Natolu sebagai sistem kemasyarakatan Batak Toba, sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi termasuk terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang LKMD telah menempatkan Dalihan Natolu sebagai suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat Batak Toba, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya PERDA No. 10 Tahun 1990 tentang lembaga adat Dalihan Natolu yang diberlakukan di seluruh kabupaten di Tapanuli, termasuk di Kabupaten Toba Samosir tepatnya di Kecamatan Borbor. Maka timbul permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Dalihan Natolu dalam penyelesaian tindak pidana secara hukum adat Batak Toba? Bentuk-bentuk tindak pidana adat yang bagaimana penyelesaiannya diserahkan kepada Dalihan Natolu?, serta bagaimana bentuk sanksi hukum yang diberikan Daihan Natolu terhadap pelaku tindak pidana adat tersebut Dalam hal penyusunan skripsi ini, sekaligus untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir sebagai lokasi penelitian penulis. Di mana terdapat beberapa kasus ataupan tindak pidana adat yang diselesaikan oleh Dalihan Natolu. Maka dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum secara yuridis empiris (sosiologis) yaitu melalui penelitian lapangan dengan mendatangi langsung masyarakat setempat, serta dalam hal pengumpulan data adalalah dengan field research yaitu mengadakan wawancara dengan penatua adat, serta library research yaitu dengan menggunakan sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, juga media cetak lainnya seperti majalah. Setelah melakukan penelitian, maka penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas di mana Dalihan Natolu sangat berperan dalam menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang terjadi, seperti yang diamanatkan oleh Perda No. 10 Tahun 1990 khususnya menyangkut delik aduan seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan lisan, pencemaran nama baik atau fitnah, serta tindak pidana lainnya seperti pencurian gangguan terhadap kesejahteraan umum. Begitu juga dengan sanksi yang diberikan sebagai hukuman kepada si pelaku adalah seperti dikeluarkan dari komunitas adat mereka, membayar denda yang diwajibkan terhadap korban, meminta maaf kepada korban atau bahkan keluarganya di hadapan penatua adat, serta kewajiban menanggung semua biaya makan yang dikeluarakan pada saat tindak pidana tersebut diselesaikan.