http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/498 2013-06-18T06:38:54Z 2013-06-18T06:38:54Z Reynald, Hasudungan http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37990 2013-06-05T02:58:49Z 2013-06-05T00:00:00Z

Authors: Reynald, Hasudungan Advisors: Irmayani, T. Abstract: General selection is an instrument for mobilization and activates the support of citizenry of country and the government by joining in politic process. Everyone in society has different background and context. That is why the condition of the society is heteregenous and has variations. From the social condition, economy, psychology, and culture. There are also some groups of categorical in society, like sex, age and education. These things influence the behavior of politic in the politics moment later, because they will implicate to the knowledge development and preference later. Society which has high pluralism culture, there are various activities and it is impossible there are difference in implementation, for understanding the behavior of politic, we need the observe from multidimension point of view. Therefore, this research will try to analyze the behavious sugarcane worker PTPN 2 Kebun Sei Semayang in Binjai in geneal election 2010 and analysis factor which influence sugarcane worker in forming attitude and voters behavior in Binjai regant election 2010. The theory which to explain that problem is politic behavior theory and factors that influence the behavior of politic. This theory is used to get seeing the sugarcane worker behavior and factors that influence it in give choice of Binjai regant election 2010. Abstract (other language): Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Setiap individu dalam masyarakat memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kondisi mayarakat heterogen dan bervariasi. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Terdapat pula kelompok-kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, perbedaan usia dan perbedaan pendidikan. Hal-hal ini mempengaruhi perilaku politik pada momen politik nantinya, sebab hal-hal yang melatarbelakangi ini akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensi kemudian. Dalam masyarakat yang pluralisme budayanya tinggi, terdapat kegiatan yang bervariasi dan tidak mustahil terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk memahami perilaku politik diperlukan tinjauan dari sudut pandang yang multidimensi. Hal ini berarti bahwa latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong perilaku politik tidak bersifat determinan, tetapi bersifat member pengaruh. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menguraikan perilaku buruh tebu PTPN 2 Kebun Sei Semayang dalam pemilukada kota binjai 2010 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi buruh tebu dalam membentuk sikap dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah kota Binjai tahun 2010. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori perilaku politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Teori ini digunakan untuk dapat melihat perilaku buruh tebu tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi buruh dalam menjatuhkan pilihannya dalam pemilukada kota binjai tahun 2010.

2013-06-05T00:00:00Z Reynald, Hasudungan Pemilu merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Setiap individu dalam masyarakat memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kondisi mayarakat heterogen dan bervariasi. Mulai dari kondisi sosial, ekonomi, psikologi, dan budaya. Terdapat pula kelompok-kelompok kategorial dalam masyarakat, seperti jenis kelamin, perbedaan usia dan perbedaan pendidikan. Hal-hal ini mempengaruhi perilaku politik pada momen politik nantinya, sebab hal-hal yang melatarbelakangi ini akan berimplikasi pada bangunan pengetahuan dan preferensi kemudian. Dalam masyarakat yang pluralisme budayanya tinggi, terdapat kegiatan yang bervariasi dan tidak mustahil terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Untuk memahami perilaku politik diperlukan tinjauan dari sudut pandang yang multidimensi. Hal ini berarti bahwa latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong perilaku politik tidak bersifat determinan, tetapi bersifat member pengaruh. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menguraikan perilaku buruh tebu PTPN 2 Kebun Sei Semayang dalam pemilukada kota binjai 2010 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi buruh tebu dalam membentuk sikap dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah kota Binjai tahun 2010. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori perilaku politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Teori ini digunakan untuk dapat melihat perilaku buruh tebu tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi buruh dalam menjatuhkan pilihannya dalam pemilukada kota binjai tahun 2010. Lubis, Doni A A http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37902 2013-06-03T04:51:32Z 2013-06-03T00:00:00Z

Authors: Lubis, Doni A A Advisors: Sitepu, P. Anthonius Abstract: Including Parliament House also has a function, namely: (1) Legislation, (2) Budgeting, and, (3) Controlling. This is the discussion of indicators on the performance of members of parliament. Performance Parliament discussed here is the performance of legislators Simalungun 2009-2014. Seeing still many problems in the District Simalungun unresolved and aspirations of the people who tend not to be heard, a big question mark. Parliament as a representative body of the people and members of Parliament as a representative of the people to meyalurkan aspirations to the government was not able to properly carry out its performance. In the writing of this thesis, used two theories to explain the performance of members of Parliament, namely the Theory of Political Representation and Performance Theory. Actually there is also another theory that is used Theory of Political Parties, because legislators can advance in the Legislature because pemeilihan members through political parties. But the discussion of political parties is not too much, because the research discussed in this paper is about performance. From the research that has been done, it can be concluded that Parliament should be able to improve its performance Simalungun, because that was found from the results of the study, the performance of board members can not be said to be good. Abstract (other language): DPR termasuk juga DPRD memiliki fungsi, yakni; (1) Legislasi; (2) Budgeting, dan; (3) Controlling. Inilah yang menjadi indikator mengenai pembahasan kinerja anggota DPRD. Kinerja DPRD yang dibahas disini adalah mengenai kinerja anggota DPRD Simalungun periode 2009-2014. Melihat masih banyaknya persoalan di Kabupaten Simalungun yang belum terselesaikan dan aspirasi masyarakat yang cenderung tidak didengarkan, menjadi tanda tanya besar. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD sebagi wakil rakyat untuk meyalurkan aspirasi kepada pemerintah ternyata belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Didalam penulisan skripsi ini, digunakan 2 teori untuk menjelaskan tentang kinerja anggota DPRD, yakni Teori Perwakilan Politik dan Teori Kinerja. Sebenarnya ada juga teori lain yang dipakai yaitu Teori Partai Politik, karna anggota DPRD bisa maju dalam pemeilihan anggota Legislatif karna melalui Partai Politik. Namun pembahasan tentang partai politik tidak terlalu banyak, karna yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai Kinerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Simalungun harus bisa meningkatkan kinerjanya, karena yang didapati dari hasil penelitian, kinerja anggota dewan belum bisa dikatakan baik.

2013-06-03T00:00:00Z Lubis, Doni A A DPR termasuk juga DPRD memiliki fungsi, yakni; (1) Legislasi; (2) Budgeting, dan; (3) Controlling. Inilah yang menjadi indikator mengenai pembahasan kinerja anggota DPRD. Kinerja DPRD yang dibahas disini adalah mengenai kinerja anggota DPRD Simalungun periode 2009-2014. Melihat masih banyaknya persoalan di Kabupaten Simalungun yang belum terselesaikan dan aspirasi masyarakat yang cenderung tidak didengarkan, menjadi tanda tanya besar. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan anggota DPRD sebagi wakil rakyat untuk meyalurkan aspirasi kepada pemerintah ternyata belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Didalam penulisan skripsi ini, digunakan 2 teori untuk menjelaskan tentang kinerja anggota DPRD, yakni Teori Perwakilan Politik dan Teori Kinerja. Sebenarnya ada juga teori lain yang dipakai yaitu Teori Partai Politik, karna anggota DPRD bisa maju dalam pemeilihan anggota Legislatif karna melalui Partai Politik. Namun pembahasan tentang partai politik tidak terlalu banyak, karna yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai Kinerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPRD Simalungun harus bisa meningkatkan kinerjanya, karena yang didapati dari hasil penelitian, kinerja anggota dewan belum bisa dikatakan baik. Ginting, Harry Ardianta http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37881 2013-06-01T04:55:33Z 2013-06-01T00:00:00Z

Authors: Ginting, Harry Ardianta Advisors: Situmorang, Tonny P. Abstract: Pelaksanaan demokrasi di Indonesia semakin berkembang yang salah satunya adalah diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dimana rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menguraikan partisipasi politik masyarakat karo pada pemilihan kepala daerah kota medan tahun 2010 tersebut. Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya partisipasi politik. Teori ini digunakan untuk dapat melihat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tersebut dan fakor-faktor yang mempengaruhinya.

2013-06-01T00:00:00Z Ginting, Harry Ardianta Gultom, P. Feriandi http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37598 2013-05-27T07:08:48Z 2013-05-27T00:00:00Z

Authors: Gultom, P. Feriandi Advisors: Ginting, Evi Novida Abstract (other language): Pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dimana pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan desa yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan penduduk miskin selalu meningkat dari tahun ke tahun khususnya bagi penduduk miskin di pedesaan dan umumnya adalah petani. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan program subsidi pupuk sebagai program peningkatan kesejahteraan petani yang telah dijalankan sejak tahun 2003, sebagai program nasional yang dijalankan diseluruh wilayah Indonesia bagi semua warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Disini penulis ingin mengetahui seberapa efektifkah program yang diterapkan itu dapat berjalan dengan baik di lokasi penelitian penulis.

2013-05-27T00:00:00Z Gultom, P. Feriandi Pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dimana pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan desa yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan penduduk miskin selalu meningkat dari tahun ke tahun khususnya bagi penduduk miskin di pedesaan dan umumnya adalah petani. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan program subsidi pupuk sebagai program peningkatan kesejahteraan petani yang telah dijalankan sejak tahun 2003, sebagai program nasional yang dijalankan diseluruh wilayah Indonesia bagi semua warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Disini penulis ingin mengetahui seberapa efektifkah program yang diterapkan itu dapat berjalan dengan baik di lokasi penelitian penulis. Manurung, Astri Natalia http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37474 2013-05-20T03:59:25Z 2013-05-20T00:00:00Z

Authors: Manurung, Astri Natalia Advisors: Situmorang, Tonny P Abstract: As an International organization, IMF would have a role and a purpose for Indonesia to help the economic crisis in the era of the new order government. IMF helped with condition that must be fulfilled by the government of Indonesia in a accordance with the rules applicable in the organization. The terms eventually related to the politics economic policy in Indonesia. The policy of Kepmenperindag no. 402/1997 on bussines licensing provisions of foreign trade reprensentatives is a policy made on the influence of the LoI conditions imposed by IMF. The form of this research is a descriptive research with the qualitative data analysis that focus on issues related to the process of policy making and the content of the policy as its thorougly and followed by analysis and interpretation of the issues. Collected data in this research are through library research to gather sources and materials include from books, newspaper article, and the internet browsing. In Kepmenperindag no. 402/1997 there were articles that directly related to the specified conditions on investment and foreign trade in Indonesia. The government should provide the space for foreign companies to carry out its bussines activities in Indonesia which clearly is as not the importance of IMF but also the countries in the economic competition of the world and paved the way for the free – market economic mechanism for the industry in Indonesia. Abstract (other language): IMF sebagai sebuah organisasi internasional tentu memiliki peranan dan tujuan bagi Indonesia dalam membantu perekonomiannya yang pada era pemerintahan Orde Baru mengalami krisis. IMF membantu dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Syarat tersebut pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi politik Indonesia. Kepmenperindag No. 402 Tahun 1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan kebijakan yang dibuat atas pengaruh dari syarat LoI yang diberlakukan oleh IMF terhadap Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang fokus terhadap masalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dan isi kebijakan sebagaimana adanya secara menyeluruh dan diikuti dengan melakukan analisa dan interpretasi dari masalah tersebut. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan sumber – sumber / bahan antara lain dari buku, artikel koran, dan penelusuran internet. Dalam Kepmenperindag No. 402 Tahun 1997 terdapat pasal yang berkaitan langsung dengan syarat yang ditentukan mengenai investasi dan perdagangan asing di Indonesia. Pemerintah harus memberikan ruang bagi perusahaan asing untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia yang jelas merupakan bukan sebagai kepentingan dari IMF namun negara yang turut dalam kompetisi ekonomi di dunia serta membuka jalan bagi mekanisme ekonomi pasar bebas bagi industri di Indonesia.

2013-05-20T00:00:00Z Manurung, Astri Natalia IMF sebagai sebuah organisasi internasional tentu memiliki peranan dan tujuan bagi Indonesia dalam membantu perekonomiannya yang pada era pemerintahan Orde Baru mengalami krisis. IMF membantu dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Syarat tersebut pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi politik Indonesia. Kepmenperindag No. 402 Tahun 1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing merupakan kebijakan yang dibuat atas pengaruh dari syarat LoI yang diberlakukan oleh IMF terhadap Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang fokus terhadap masalah yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan dan isi kebijakan sebagaimana adanya secara menyeluruh dan diikuti dengan melakukan analisa dan interpretasi dari masalah tersebut. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan sumber – sumber / bahan antara lain dari buku, artikel koran, dan penelusuran internet. Dalam Kepmenperindag No. 402 Tahun 1997 terdapat pasal yang berkaitan langsung dengan syarat yang ditentukan mengenai investasi dan perdagangan asing di Indonesia. Pemerintah harus memberikan ruang bagi perusahaan asing untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia yang jelas merupakan bukan sebagai kepentingan dari IMF namun negara yang turut dalam kompetisi ekonomi di dunia serta membuka jalan bagi mekanisme ekonomi pasar bebas bagi industri di Indonesia. S, Siswandri http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37384 2013-05-14T08:11:29Z 2013-05-14T00:00:00Z

Authors: S, Siswandri Advisors: Kusmanto, Heri; Sitepu, P. Anthonius Abstract (other language): Dalam rangka menjaga Stabilitas Politik dan keamanan regiona ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economy Comminity (AEC).AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tecapai pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan Nopember 2007, di singapura, menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Pada tahun 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis tunggal dan tenaga berbasis produksi tunggal dimana arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas UNIVERSITAS SUMATERA UTARA tersebut maka akan terbuka peluang bagi indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 pda tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan disepakatinya visi ASEAN 2020, Para kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN.

2013-05-14T00:00:00Z S, Siswandri Dalam rangka menjaga Stabilitas Politik dan keamanan regiona ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economy Comminity (AEC).AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tecapai pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan Nopember 2007, di singapura, menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC. Pada tahun 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis tunggal dan tenaga berbasis produksi tunggal dimana arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas UNIVERSITAS SUMATERA UTARA tersebut maka akan terbuka peluang bagi indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 pda tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan disepakatinya visi ASEAN 2020, Para kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN. Soesilo, Muhda http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37281 2013-05-04T02:25:37Z 2013-05-04T00:00:00Z

Authors: Soesilo, Muhda Advisors: Taher, Zakaria Abstract: In the framework of the political reforms that occurred at this time was marked by the granting of autonomy to the regions to encourage the democratization process in order to enable the acceleration of development, effectiveness and efficiency of public services and empowering communities towards a more self-reliant and prosperous. Through Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, the government attempted to shift the dominance of a centralized government, which in its application for tens of years has formed a power perspective the "master" and proved to have implications on the stopper aspirations and participation of people with a significance that is quite high. Such a power perspective it can still be felt today, in this reform era, although the pattern of governance that has been in change of a "ruler" to a "servant". Decentralization has not been able to provide a meaningful sense in the community without the political will to follow the head region, as well as the District government turned out to be a better understanding of the meaning of decentralization that the district is a chain of successful local government is bridged between the village and district/city. Near the village government before the people seem difficult in the absence of good cooperation and positive with the district government to empower rural communities in accordance with the duties and functions and authority of the district in the current construction of regional autonomy. We also realize that in the current era of regional autonomy which gives broad powers to the regions so that the district/city government not serious about empowering the district. District government in place that can be delegated some authority of the Regent/Mayor are still having problems. Based on this study seem not serious the county/city of powers may be delegated to the district, especially in terms of supervision. At the level of district administration also can not seriously be said to deal with them. So that the authority has become blurred in the community and rural districts in conjunction with the government still remains marginalized. Abstract (other language): Dalam rangka reformasi politik yang tengah berlansung saat ini yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi dengan tujuan agar terjadi akselerasi pembangunan, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan sejahtera. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berupaya menggeser dominasi pemerintahan yang sentralistik, dimana dalam penerapannya selama berpuluh tahun lamanya telah membentuk perspektif kekuasaan yang “menguasai” dan terbukti telah berimplikasi terhadap sumbatnya aspirasi dan partisipasi rakyat dengan signifikansi yang tergolong cukup tinggi. Perspektif kekuasaan yang demikian ternyata masih dapat dirasakan pada saat ini, di zaman reformasi ini, sekalipun dengan pola pemerintahan yang telah di rubah dari sebagai “penguasa” kepada sebagai “pelayan”. Desentralisasi belum mampu memberikan makna yang berarti di tengah masyarakat tanpa di ikuti dengan political will kepala daerah, begitu juga Pemerintah Kecamatan ternyata harus lebih memahami makna dari desentralisasi bahwa kecamatan merupakan mata rantai keberhasilan pemerintahan daerah yang menjembatani antara pemerintah desa dengan kabupaten/kota. Pemerintah desa yang dekat di hadapan rakyat tampak kesulitan tanpa adanya kerja sama yang baik dan positif dengan pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kecamatan dalam konstruksi otonomi daerah saat ini. Kita juga menyadari bahwa dalam era otonomi daerah saat ini yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah yaitu kabupaten/kota belum serius dalam memberdayakan pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan dalam posisinya yang dapat didelegasikan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota masih mengalami kendala. Berdasarkan penelitian ini tampak ketidakseriusan pemerintahan kabupaten/kota terhadap kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kecamatan khususnya dalam hal pengawasannya. Pada tataran pemerintahan kecamatan juga dapat dikatakan belum serius untuk menanganinya. Sehingga kewenangan tersebut menjadi kabur di tengah masyarakat dan desa dalam hubungannya dengan pemerintah kecamatan masih tetap termarjinalkan.

2013-05-04T00:00:00Z Soesilo, Muhda Dalam rangka reformasi politik yang tengah berlansung saat ini yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi dengan tujuan agar terjadi akselerasi pembangunan, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan sejahtera. Melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berupaya menggeser dominasi pemerintahan yang sentralistik, dimana dalam penerapannya selama berpuluh tahun lamanya telah membentuk perspektif kekuasaan yang “menguasai” dan terbukti telah berimplikasi terhadap sumbatnya aspirasi dan partisipasi rakyat dengan signifikansi yang tergolong cukup tinggi. Perspektif kekuasaan yang demikian ternyata masih dapat dirasakan pada saat ini, di zaman reformasi ini, sekalipun dengan pola pemerintahan yang telah di rubah dari sebagai “penguasa” kepada sebagai “pelayan”. Desentralisasi belum mampu memberikan makna yang berarti di tengah masyarakat tanpa di ikuti dengan political will kepala daerah, begitu juga Pemerintah Kecamatan ternyata harus lebih memahami makna dari desentralisasi bahwa kecamatan merupakan mata rantai keberhasilan pemerintahan daerah yang menjembatani antara pemerintah desa dengan kabupaten/kota. Pemerintah desa yang dekat di hadapan rakyat tampak kesulitan tanpa adanya kerja sama yang baik dan positif dengan pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kecamatan dalam konstruksi otonomi daerah saat ini. Kita juga menyadari bahwa dalam era otonomi daerah saat ini yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada daerah yaitu kabupaten/kota belum serius dalam memberdayakan pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan dalam posisinya yang dapat didelegasikan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota masih mengalami kendala. Berdasarkan penelitian ini tampak ketidakseriusan pemerintahan kabupaten/kota terhadap kewenangan yang dapat dilimpahkan ke kecamatan khususnya dalam hal pengawasannya. Pada tataran pemerintahan kecamatan juga dapat dikatakan belum serius untuk menanganinya. Sehingga kewenangan tersebut menjadi kabur di tengah masyarakat dan desa dalam hubungannya dengan pemerintah kecamatan masih tetap termarjinalkan. Gultom, P. Feriandi http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37275 2013-05-04T01:31:07Z 2013-05-04T00:00:00Z

Authors: Gultom, P. Feriandi Advisors: Ginting, Evi Novida Abstract (other language): Pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dimana pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan desa yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan penduduk miskin selalu meningkat dari tahun ke tahun khususnya bagi penduduk miskin di pedesaan dan umumnya adalah petani. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan program subsidi pupuk sebagai program peningkatan kesejahteraan petani yang telah dijalankan sejak tahun 2003, sebagai program nasional yang dijalankan diseluruh wilayah Indonesia bagi semua warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Disini penulis ingin mengetahui seberapa efektifkah program yang diterapkan itu dapat berjalan dengan baik di lokasi penelitian penulis.

2013-05-04T00:00:00Z Gultom, P. Feriandi Pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Dimana pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan desa yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan penduduk miskin selalu meningkat dari tahun ke tahun khususnya bagi penduduk miskin di pedesaan dan umumnya adalah petani. Oleh karena itu, Pemerintah menjalankan program subsidi pupuk sebagai program peningkatan kesejahteraan petani yang telah dijalankan sejak tahun 2003, sebagai program nasional yang dijalankan diseluruh wilayah Indonesia bagi semua warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Disini penulis ingin mengetahui seberapa efektifkah program yang diterapkan itu dapat berjalan dengan baik di lokasi penelitian penulis. Haryono http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/37101 2013-04-24T03:47:20Z 2013-04-24T00:00:00Z

Authors: Haryono Advisors: Thamrin, Husni Abstract (other language): Judi sepakbola merupakan suatu masalah sosial dan suatu bentuk perjudian yang marak terjadi pada saat ini. Hampir semua kalangan gemar melakukan aktivitas judi sepakbola, salah satunya adalah dari kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui fenomena judi sepakbola yang terjadi di kalangan mahasiswa FISIP USU. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif. Adapun populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah di FISIP USU, penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel bola salju (Snow ball sampling technique). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk dapat mengetahui bagaimana fenomena judi sepakbola di kalangan mahasiswa FISIP USU. Dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ada 3 (tiga) jenis cara atau bentuk judi sepakbola yang dilakukan mahasiswa FISIP USU, yaitu cara atau bentuk face to face, melalui Bandar/agen dan melalui online/internet. Judi sepakbola yang terjadi di kalangan mahasiswa FISIP USU muncul dari berbagai alasan, yaitu dari alasan untuk mengidolakan tim sepakbola kesayangan, alasan situasi atau tekanan dari teman, kelompok dan lingkungan untuk berpartisipasi dalam judi sepakbola, alasan ekonomi dan alasan sosial lainnya seperti untuk mencari kesibukan dan mengisi kekosongan waktu.

2013-04-24T00:00:00Z Haryono Judi sepakbola merupakan suatu masalah sosial dan suatu bentuk perjudian yang marak terjadi pada saat ini. Hampir semua kalangan gemar melakukan aktivitas judi sepakbola, salah satunya adalah dari kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui fenomena judi sepakbola yang terjadi di kalangan mahasiswa FISIP USU. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif. Adapun populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif kuliah di FISIP USU, penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel bola salju (Snow ball sampling technique). Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk dapat mengetahui bagaimana fenomena judi sepakbola di kalangan mahasiswa FISIP USU. Dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ada 3 (tiga) jenis cara atau bentuk judi sepakbola yang dilakukan mahasiswa FISIP USU, yaitu cara atau bentuk face to face, melalui Bandar/agen dan melalui online/internet. Judi sepakbola yang terjadi di kalangan mahasiswa FISIP USU muncul dari berbagai alasan, yaitu dari alasan untuk mengidolakan tim sepakbola kesayangan, alasan situasi atau tekanan dari teman, kelompok dan lingkungan untuk berpartisipasi dalam judi sepakbola, alasan ekonomi dan alasan sosial lainnya seperti untuk mencari kesibukan dan mengisi kekosongan waktu. Ramadhan, Ismuhar http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/35664 2013-04-12T03:58:55Z 2013-04-12T00:00:00Z

Authors: Ramadhan, Ismuhar Advisors: Irmayani, T Abstract (other language): Skripsi ini membahas Pola Sosialisasi Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS Kota Medan) dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Medan. Peneliti melihat bagaimana pola yang digunakan partai DPD PKS Kota Medan. Pola Sosialisasi ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti sebab pola dari PKS memliki pola yang berbeda dari partai lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagai mana bentuk-bentuk sosialisasi politik PKS Kota Medan dalam pemilu legislatif 2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Pola kegiaatan/gerakan sosialisasi politik PKS Kota Medan dalam Interpretatif peneliti. Untuk mendapatkan analisis yang akurat maka peneliti melakukan studi wawancara, mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku partai politik Indonesia, data data dari PKS dan internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menilai bahwa Pola sosialisasi politik yang digunaka PKS Kota dalam pemilu legislatif 2009. Pola tersebut adalah Pola Dakwah yang berdasarkan tujuan partai yang diinternasilisasikan oleh kader dan diimplementasikan ke masyarakat guna meraih perolehan suara di pemilu legislative.

2013-04-12T00:00:00Z Ramadhan, Ismuhar Skripsi ini membahas Pola Sosialisasi Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS Kota Medan) dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Medan. Peneliti melihat bagaimana pola yang digunakan partai DPD PKS Kota Medan. Pola Sosialisasi ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti sebab pola dari PKS memliki pola yang berbeda dari partai lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagai mana bentuk-bentuk sosialisasi politik PKS Kota Medan dalam pemilu legislatif 2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Pola kegiaatan/gerakan sosialisasi politik PKS Kota Medan dalam Interpretatif peneliti. Untuk mendapatkan analisis yang akurat maka peneliti melakukan studi wawancara, mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku partai politik Indonesia, data data dari PKS dan internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menilai bahwa Pola sosialisasi politik yang digunaka PKS Kota dalam pemilu legislatif 2009. Pola tersebut adalah Pola Dakwah yang berdasarkan tujuan partai yang diinternasilisasikan oleh kader dan diimplementasikan ke masyarakat guna meraih perolehan suara di pemilu legislative. Ardillah, Muhammad Reza http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/35200 2013-03-16T20:16:36Z 2013-02-27T00:00:00Z

Authors: Ardillah, Muhammad Reza Advisors: Sudarwati, Lina Abstract: Indonesia dikenal sebagai negara memiliki luas hutan yang banyak yaitu sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3 % dari luas wilayah Indonesia. Besarnya angka diatas juga berbanding lurus dengan laju deforestasi yang tinggi pula yaitu sebesar 610.375,92 Ha per tahun. Besarnya luas hutan diatas, terdapat pula masyarakat yang bermukim di dalam ataupun disekitar hutan Indonesia. Kondisi masyarakat tersebut juga tergolong dalam keadaan miskin seperti kondisi masyarakat lainnya. Ketersediaan sumber daya hutan disekitar mereka tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kelompok Masyarakat Gaharu (KEMAGAHAN) adalah salah satu kelompok lokal bentukan masyarakat yang mencoba untuk memanfaatkan sumber daya hutan yaitu pohon gaharu. Tujuan dari kelompok ini adalah sejahtera bersama gaharu. Social Forestry merupakan konsep pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta masyarakat. Pengertian masyarakat disini adalah seluruh elemen yang ada ikut mengelola hutan. Salah satu model Social Forestry tersebut adalah Hutan Rakyat. Hutan Rakyat merupakan hutan yang dikelola oleh masyarakat yang dibebani oleh hak milik. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah ketua kelompok beserta anggota kelompok sebagai informan kunci dan Balai Besar Konservasi TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) dan Dinas Hutbun Langkat. Hasil penelitian yang di dapat adalah KEMAGAHAN yang merupakan kelompok lokal bentukan masyarakat berhasil membudidayakan tanaman gaharu. Tujuan dari pembentukan kelompok ini adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada di daerah mereka selain komoditas sawit dan karet. Salah satu tokoh masyarakat menjadi agen perubahan untuk mengajak masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Hal itu dapat direalisasikan melalui kelompok bentukan mereka sendiri yaitu KEMAGAHAN. Tujuan akhir dari KEMAGAHAN adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sehingga kemandirian ekonomi tercapai.

2013-02-27T00:00:00Z Ardillah, Muhammad Reza Sinambela, Grance Berliana http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/35199 2013-03-16T20:16:32Z 2013-02-27T00:00:00Z

Authors: Sinambela, Grance Berliana Advisors: Simanjuntak, Junjungan S. B. P. Abstract: Tuktuk Siadong sudah menjadi daerah wisata sejak tahun 1960. Perkembangan Tuktuk terjadi sedemikian rupa diakibatkan oleh semakin dikenalnya Tuktuk sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Utara, Indonesia. Berbagai upaya pembangunan dan penataan kawasan dilakukan agar dapat menambah nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan pada kawasan tersebut sebagai kawasan wisata. Selain itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha penginapan dan usaha-usaha lain yang menjadi pendukung kegiatan wisata terus dikembangkan. Dengan demikian, penjualan barang maupun jasa menjadi pekerjaan yang mendominasi di Tuktuk ini. Tuktuk sebagai daerah tujuan wisata sangat identik dengan Danau Toba, karena sejauh mata memandang, terbentang Danau Toba yang begitu luasnya. Di atas danau ini, banyak tumbuh tanaman sejenis eceng gondok dan teratai. Keberadaan tanaman ini menjadi feeding ground dan nursey ground yang sangat baik bagi spesies air tawar yang ada di tempat ini, namun jika keberadaan enceng gondok ini tidak ditata letaknya, justru akan sangat mengganggu pemandangan. Selain enceng gondok, sampah yang berserakan di danau akibat tidak adanya pengelolaan yang baik juga menjadi permasalahan tampilan fisik Danau Toba, terutama ketika musim turis lokal; karena kenyataannya turis lokal jika berwisata cenderung tidak peduli lingkungan. Membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan alam tempatnya berwisata dengan mengukir nama di objek-objek wisata atau memetik bunga sembarangan; sangat berbeda dengan wisatawan mancanegara yang berlibur namun tetap menjaga lingkungan. Di sini sangat diperlukan kesadaran pribadi tiap-tiap individu bahwa masih ada generasi yang akan datang yang juga memerlukan kelestarian alam untuk melangsungkan hidup. Jika kesadaran sudah tertanam pada masing-masing individu, tentunya tiap-tiap orang akan disiplin dengan sendirinya, tanpa perlu penjagaan ketat. Lagipula, seharusnya kita malu jika tidak mempedulikan lingkungan kita, karena wisatawan mancanegara saja sangat peduli. Pengelolaan terhadap Danau Toba ke depannya sebaiknya tidak mengabaikan aspek lingkungan, mengingat pemerintah yang terkadang memiliki orientasi jangka pendek dan pragmatis. Kebijakan yang dikeluarkan terkadang hanya memikirkan kepentingan pemilik modal. di sisi lain perhatian pemerintah terhadap Danau Toba dan masyarakat di sekitarnya sangat minim. Jadi, ada baiknya jika pembangunan yang dilakukan bersifat ekowisata, yaitu wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengkonversi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berbicara mengenai pengelolaan daerah wisata, tidak terlepas dari kualitas manusianya. Semakin berkualitas sumber manusia pada suatu daerah, akan semakin baik, karena pembangunan tidak berjalan begitu saja, melainkan diperlukan strategi agar suatu daerah tujuan wisata tidak mati dan terjaga keberlangsungannya. Dari sisi praktis, bahasa asing memang perlu untuk dikuasai oleh masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata, apalagi masyarakat yang profesinya berkenaan dengan kegiatan kepariwisataan, namun yang terjadi di Tuktuk ini adalah mayoritas penduduk menguasai bahasa Batak sebagai bahasa utama, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa tambahan, dan sedikit menguasai bahasa Indonesia. Miris memang, bahasa nasional sedikit diabaikan. Secara tidak langsung dapat dikatakan, kedaerahan masih terjaga, namun nasionalitas sangat minim. Memang baik unsur daerah dilestarikan, karena unsur daerah bukanlah suatu penghambat seperti yang dikatakan oleh Dove dalam kajiannya Universitas Sumatera Utara tentang pembangunan di Indonesia, yaitu bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang dinamis atau selalu mengalami perubahan, di mana budaya tradisional juga terkait dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik; oleh karena itu menurutnya budaya tradisional tidak mengganggu proses pembangunan, justru menjadi faktor penunjang pembangunan, namun bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seharusnya vital untuk dikuasai. Demikian pula dengan masyarakat lokal, yang belakangan mulai berubah preferensi pasangan hidupnya, lebih kepada warga negara asing, salah satu alasan utamanya sebenarnya adalah agar bisa terbantu dalam hal modal membangun penginapan atau usaha lain yang mereka kelola, karena hal ini pula warga lokal yang menikah dengan warga negara asing dipandang lebih tinggi status sosialnya.

2013-02-27T00:00:00Z Sinambela, Grance Berliana Wulandari, Putri http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/35185 2013-03-16T20:16:15Z 2013-02-25T00:00:00Z

Authors: Wulandari, Putri Advisors: Lubis, Lusiana A. Abstract: Penelitian ini berjudul “Representasi Budaya Pada Iklan Kopi Kapal Api (Analisis Semiotika Representasi Budaya Indonesia Pada Iklan Kopi Kapal Api versi Secangkir Semangat Untuk Indonesia)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna dan tujuan pembuat iklan Kopi Kapal Api versi Secangkir Semangat untuk Indonesia” berdasarkan tanda-tanda yang muncul pada iklan. Iklan televisi merupakan media yang dapat mempengaruhi khalayak yang menyaksikan tayangannya. Iklan minuman dalam televisi mensajikan iklan dengan kreatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan, yaitu : Komunikasi Massa, Iklan, Semiotika, Semiotika Komunikasi Visual dan Semiologi Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dengan perangkat analisis semiologi Roland Barthes berupa signikasi dua tahap (two order of signification); denotasi dan konotasi, yang kemudian dibagi dalam penanda, petanda, level denotasi, dan level konotasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa iklan kopi kapal api menunjukkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Segmentasi pasar minuman kopi ini adalah seluruh lapisan masyarakat dari kalangan menengah kebawah sampai kalangan atas juga dapat menikmati secangkir kopi. Diiklan tersebut juga menampilkan dan menyuguhkan setiap ragam budaya yang dimilki di Indonesia. Baik dalam sebuah tarian, kesenian dan ciri khas dari tiap-tiap budaya. Pesan yang disampaikan pembuat iklan adalah berupa cara menikmati kopi yang beragam dan menonjolkan keragaman budaya agar masyarakat Indonesia tidak melupakan keragaman budaya yang dimilki oleh Bangsa Indonesia.

2013-02-25T00:00:00Z Wulandari, Putri Sitanggang, Lice Hayati http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/35156 2013-03-16T20:15:55Z 2013-02-21T00:00:00Z

Authors: Sitanggang, Lice Hayati Advisors: Siahaan, Asima Yanti S. Abstract: Demi mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara pembiayaan pembangunan, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang cukup optimal, salah satunya adalah menggali sumber – sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada saat ini sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang ideal baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bila dilihat dari potensinya, sektor perpajakan dapat menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materil maupun spiritual. Bisa berjalan secara baik atau tidak pemanfaatan sumber ini tidak lepas dari adanya kebijakan– kebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat yang memiliki kepedulian akan kemandirian bangsanya.

2013-02-21T00:00:00Z Sitanggang, Lice Hayati Yuspitasari, Siska http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/34588 2012-12-20T21:32:15Z 2012-11-30T00:00:00Z

Authors: Yuspitasari, Siska Advisors: Irmayani, T. Abstract: This study tried to describe and analyze the facts about the influence of multi-party system to a presidential system in Indonesia. The phenomenon of multi-party system in a presidential system that is demand electoral reforms began in 1999 and continued in the 2004 election in which the president is directly elected by the people. This study uses three theories are theories of political parties, the theory of multi-party system and presidential system theory. This type of research is a qualitative research techniques of data collection, primary data and secondary data, primary data is data obtained at the source and the secondary data obtained through books, magazines, newspapers, and journals with a qualitative descriptive analysis techniques. The study also describes how the history of multiparty systems in Indonesia and the history of the presidential system in Indonesia. The combination of multi-party system and presidential system in Indonesia has a destructive influence. Particular influence on the government (executive) and House of Representatives (legislative) where there are four influences that I found in my research. First, multi-party system affect the fragility of the coalition in the House bonding. Second, control over the House interfere with the effectiveness of government. Third, multi-party system affects the power of the Vice President who is more dominant in the Government and the Fourth, the President of Rights preogratif reduced. From the research results can be summarized in a multiparty system is less effective in a presidential system of government. Abstract (other language): Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis fakta-fakta tentang pengaruh sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia. Fenomena sistem multipartai dalam sistem presidensial yang merupakan tuntutan reformasi dimulai sejak pemilu 1999 dan berlanjut pada pemilu 2004 yang mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu teori partai politik, teori sistem multipartai dan teori sistem presidensial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, data primer dan sekunder, data primer adalah data yang diperoleh pada sumbernya dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, majalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana sejarah sistem multipartai yang ada di Indonesia dan sejarah sistem Presidensial di Indonesia. Kombinasi antara sistem multipartai dan sistem presidensial di Indonesia memiliki pengaruh destruktif. Khususnya pengaruh yang ada di Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dimana ada 4 pengaruh yang saya temukan dalam penelitian saya ini yaitu Pertama, sistem multi-partai mempengaruhi rapuhnya ikatan koalisi di DPR. Kedua, Kontrol berlebihan DPR mengganggu efektivitas Pemerintahan. Ketiga, sistem multi-partai mempengaruhi Kekuasaan Wakil Presiden yang lebih dominan di Pemerintahan dan Keempat, Hak preogratif Presiden tereduksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sistem multipartai kurang efektif didalam sebuah sistem pemerintahan presidensial.

2012-11-30T00:00:00Z Yuspitasari, Siska Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis fakta-fakta tentang pengaruh sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia. Fenomena sistem multipartai dalam sistem presidensial yang merupakan tuntutan reformasi dimulai sejak pemilu 1999 dan berlanjut pada pemilu 2004 yang mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu teori partai politik, teori sistem multipartai dan teori sistem presidensial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, data primer dan sekunder, data primer adalah data yang diperoleh pada sumbernya dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, majalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana sejarah sistem multipartai yang ada di Indonesia dan sejarah sistem Presidensial di Indonesia. Kombinasi antara sistem multipartai dan sistem presidensial di Indonesia memiliki pengaruh destruktif. Khususnya pengaruh yang ada di Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dimana ada 4 pengaruh yang saya temukan dalam penelitian saya ini yaitu Pertama, sistem multi-partai mempengaruhi rapuhnya ikatan koalisi di DPR. Kedua, Kontrol berlebihan DPR mengganggu efektivitas Pemerintahan. Ketiga, sistem multi-partai mempengaruhi Kekuasaan Wakil Presiden yang lebih dominan di Pemerintahan dan Keempat, Hak preogratif Presiden tereduksi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sistem multipartai kurang efektif didalam sebuah sistem pemerintahan presidensial. Mahdalena, Lidya http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/34587 2012-12-20T21:32:08Z 2012-11-30T00:00:00Z

Authors: Mahdalena, Lidya Advisors: Situmorang, Tonny Abstract: Political behaviour of the various activities of a person or group in political activities. Political behavior as the activity related to decision-making process and politics. Political behaviuor include internal responses such as perceptions, attitudes, orientations and beliefs as well as concrete actions such as voting, protesting, lobbying and so on. Political perceptions related to the description of a particular object, whether the statement, the information of something, or a picture of the object or the political situation in a certain way. This thesis has been carried out in the Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota. The purpose of this study to describe the general behaviour of the Chinese people by their political preferences on the 2010 election and to determine the level of their partisipation in these activities. In the present study, the population of voters who came from the Chinese people in kelurahan Pusat Pasar, kecamatan Medan Kota. The subject for this research is done people who are at last17 years old or who are married. And the methodology of this research is a deskriftive kualitatif method, that by literature and research and interview. The results obtained is that the ethnic factors of the Chinese people in Kelurahan PUsat Pasar, Kecamatan Medan Kota, in the 2010 election has not axist Abstract (other language): Tingkahlaku politik merupakan berbagai kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Tingkahlaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Tingkahlaku politik atau Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Skripsi ini telah dilakukan di kelurahan pusat pasar, kecamatan medan kota. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara umum tingkahlaku politik dari etnis tionghoa dengan preferensi politiknya pada pemilukada 2010 serta untuk mengetahui tingkat pasrtisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Didalam penelitian ini, populasinya adalah pemilih yang berasal dari etnis tionghoa yang terdaftar dalam pemilukada dikelurahan pusat pasar kecamatan medan kota. Penelitian hanya dilakukan kepada masyarakat yang telah berumur diatas 17 tahun atau yang sudah menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif di kelurahan Pusat Pasar, Medan Kota, dengan teknik pengumpulan data, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara. Dari hasil penelitian didapat bahwa etnisitas tidak memberikan pengaruh terhadap referensi politik dari etnis tionghoa tersebut pada pemilukada 2010 yang lalu.

2012-11-30T00:00:00Z Mahdalena, Lidya Tingkahlaku politik merupakan berbagai kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Tingkahlaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Tingkahlaku politik atau Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Skripsi ini telah dilakukan di kelurahan pusat pasar, kecamatan medan kota. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara umum tingkahlaku politik dari etnis tionghoa dengan preferensi politiknya pada pemilukada 2010 serta untuk mengetahui tingkat pasrtisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Didalam penelitian ini, populasinya adalah pemilih yang berasal dari etnis tionghoa yang terdaftar dalam pemilukada dikelurahan pusat pasar kecamatan medan kota. Penelitian hanya dilakukan kepada masyarakat yang telah berumur diatas 17 tahun atau yang sudah menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif di kelurahan Pusat Pasar, Medan Kota, dengan teknik pengumpulan data, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara. Dari hasil penelitian didapat bahwa etnisitas tidak memberikan pengaruh terhadap referensi politik dari etnis tionghoa tersebut pada pemilukada 2010 yang lalu. Siahaan, Daniel J. http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/34487 2012-12-20T21:30:06Z 2012-11-23T00:00:00Z

Authors: Siahaan, Daniel J. Advisors: Irmayani, T. Abstract: This research tries to describe the fact about Toba Samosir society opinion of Kasmin Simanjuntak-Liberty Pasaribu performance for two years of leadership at Toba Samosir Regency. Society is object who feel the direct impact of public policy that local government has made because it will beside the successful of local building for their leadership period in that State. Therefore to evaluate the performance of a public officer, needed an objectively judgment from society of an certainly area therefore got a conclution is the performance “good” or “bad”. This thing too will effected to society choise in the next ellection, is still choose the “incumbent” because the performance is good or will choose the new candidate because incumbent performance is bad. To explain the problems above, so researcher use some relevant theory with problems, there is leadership theory from Suwarno Handayaningrat, M Karyadi, Miftah Toha dan George R. Terry. Then performance theory from Bernardin and Russel, Lawler and Poter, Tika P, Rivai and Basri and theory from Bambang Guritno and Waridin. And to explain Opinion, used opinion theory from Santoso Sastropoetro, Ima Hardiman, and Clyde. By using Questioner spread method as the main collecting data, this research counting on analysis result from questioner data. From research result has been done, so we got conclusion that from seventh indicator of Kasmin Simanjuntak-Liberty Pasaribu performance for two years is not look good, so expected for the rest of their leadership, the government of Toba Samosir Regency can fixed their self and do better so successful of local building can be reach. Abstract (other language): Penelitian ini mencoba menguraikan fakta-fakta mengenai opini masyarakat Toba Samosir terhadap kinerja Kasmin Simanjuntak–Liberty Pasaribu selama dua tahun memimpin di Kabupaten Toba Samosir. Masyarakat merupakan objek yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah karena akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah selama periode kepemimpinannya di daerah tersebut. Sehingga untuk menilai kinerja seorang pejabat publik, diperlukan penilaian secara objektif dari masyarakat di daerah tertentu agar diperoleh hasil dari kinerja pejabat tersebut selama menjabat dan dapat disimpulkan apakah kinerja yang dihasilkannya “baik” atau justru “buruk” selama menjalankan pemerintahannya. Hal ini juga akan mempengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan selanjutnya, apakah akan tetap memilih calon incumbent karena menilai kinerjanya baik atau akan berpaling ke calon lain karena menilai pejabat yang sekarang kinerjanya buruk. Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang ada, diantaranya adalah teori kepemimpinan dari Suwarno Handayaningrat, M Karyadi, Miftah Toha dan George R. Terry. Kemudian ada teori kinerja yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel, Lawler dan Poter, Tika P, Rivai dan Basri dan juga teori dari Bambang Guritno dan Waridin. Sedangkan untuk menjelaskan Opini, dipakai teori opini dari Santoso Sastropoetro, Ima Hardiman, dan Clyde. Dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai tehnik utama pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan hasil analisis dari data kuesioner yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketujuh indikator kinerja Kasmin Simanjuntak dan Liberty pasaribu didapat bahwa kinerja Kasmin dan Liberty selama dua tahun memimpin belum terlihat baik, sehingga diharapkan pada sisa periode kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bisa membenahi diri sehingga keberhasilan pembangunan daerah bisa dicapai.

2012-11-23T00:00:00Z Siahaan, Daniel J. Penelitian ini mencoba menguraikan fakta-fakta mengenai opini masyarakat Toba Samosir terhadap kinerja Kasmin Simanjuntak–Liberty Pasaribu selama dua tahun memimpin di Kabupaten Toba Samosir. Masyarakat merupakan objek yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah karena akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah selama periode kepemimpinannya di daerah tersebut. Sehingga untuk menilai kinerja seorang pejabat publik, diperlukan penilaian secara objektif dari masyarakat di daerah tertentu agar diperoleh hasil dari kinerja pejabat tersebut selama menjabat dan dapat disimpulkan apakah kinerja yang dihasilkannya “baik” atau justru “buruk” selama menjalankan pemerintahannya. Hal ini juga akan mempengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan selanjutnya, apakah akan tetap memilih calon incumbent karena menilai kinerjanya baik atau akan berpaling ke calon lain karena menilai pejabat yang sekarang kinerjanya buruk. Untuk menjelaskan permasalahan diatas, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang ada, diantaranya adalah teori kepemimpinan dari Suwarno Handayaningrat, M Karyadi, Miftah Toha dan George R. Terry. Kemudian ada teori kinerja yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel, Lawler dan Poter, Tika P, Rivai dan Basri dan juga teori dari Bambang Guritno dan Waridin. Sedangkan untuk menjelaskan Opini, dipakai teori opini dari Santoso Sastropoetro, Ima Hardiman, dan Clyde. Dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai tehnik utama pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan hasil analisis dari data kuesioner yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketujuh indikator kinerja Kasmin Simanjuntak dan Liberty pasaribu didapat bahwa kinerja Kasmin dan Liberty selama dua tahun memimpin belum terlihat baik, sehingga diharapkan pada sisa periode kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bisa membenahi diri sehingga keberhasilan pembangunan daerah bisa dicapai. Manalu, Agustina http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/34485 2013-01-04T19:07:12Z 2012-11-23T00:00:00Z

Authors: Manalu, Agustina Advisors: Subhilhar Abstract: This study tries to give an idea of political marketing strategy in winning local elections, and syukran Bonaran Situmeang promontory in the middle Tapanuli local elections in 2011. Where local elections are in the middle Tapanuli won by Bonaran Situmeang and syukran headland, they are in the stretcher by a party PDIP and Golkar, and Hanura party, of the three candidates who became regent is a partner Bonaran balloon-Syukran Situmeang headlands, and Tasrif Tarihoran - Asih ancient king, and Dina riana-hikmal Naidoo Coal, the third pair is very competitive, where one candidate was Dina Riana Naidoo, is the wife of Tuani Lumban Tobing, Tuani Lumban Tobing which is regent of Central Tapanuli an incumbent, therefore competition is felt in the elections daerah.strategi used in this case is a political marketing strategy, the role of political marketing, branding and positioning and politics, with a look at the phenomenon of the above, then this study to answer one question, how political marketing strategy in winning Bonaran Situmeang and Syukran Cape in the selection of the Chief of the Central Tapanuli. The purpose of this study was to determine the award of political marketing strategy and Syukran Bonaran Cape in the election of the Regional District of Central Tapanuli Year 2011.Penelitian uses qualitative research, using interviews and a literature study to explore the political marketing strategy in winning local elections , Bonaran Situmeang and Syukran Cape in Central Tapanuli local elections in 2011. One key to success by winning the team Bonaran and syukran interksi headland is building relationships with the community well, and social assistance to the community. Abstract (other language): Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang strategi pemasaran politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah,bonaran situmeang dan syukran tanjung dalam pemilihan kepala daerah Tapanuli tengah Tahun 2011. Dimana pemilihan kepala daerah Tapanuli tengah ini di menangkan oleh bonaran situmeang dan syukran tanjung, mereka ini di usung oleh partai PDIP, dan Golkar, serta partai Hanura, dari tiga calon yang menjadi balon bupati adalah pasangan Bonaran situmeang- Syukran tanjung, dan Tasrif Tarihoran – Raja Asih purba, dan Dina riana samosir- hikmal Batu Bara,ketiga pasangan ini sangat bersaing, dimana salah satu calon tersebut adalah Dina Riana samosir, adalah istri dari Tuani Lumban Tobing,yang mana Tuani lumban Tobing ini adalah Bupati Tapanuli Tengah yang masih menjabat, maka dari itu persaingan sangat terasa pada pemilihan kepala daerah.strategi yang digunakan dalam hal ini adalah strategi pemasaran politik,peran pemasaran politik,dan Branding dan positioning politik, dengan melihat fenomena diatas, maka penelitian ini menjawab satu pertanyaan, bagaimana strategi pemasaran politik dalam pemenangan Bonaran situmeang dan Syukran Tanjung dalam pemilihan Kepala daerah Tapanuli Tengah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi pemasaran politik dalam pemenangan Bonaran dan Syukran Tanjung dalam pemilihan kepala Daerah kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi tentang strategi pemasaran politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah,Bonaran situmeang dan Syukran Tanjung dalam pemilihan kepala daerah Tapanuli Tengah Tahun 2011. Salah satu kunci keberhasilan yang dilakukan oleh tim pemenangan Bonaran dan syukran tanjung adalah membangun hubungan interksi dengan masyarakat dengan baik, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

2012-11-23T00:00:00Z Manalu, Agustina Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang strategi pemasaran politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah,bonaran situmeang dan syukran tanjung dalam pemilihan kepala daerah Tapanuli tengah Tahun 2011. Dimana pemilihan kepala daerah Tapanuli tengah ini di menangkan oleh bonaran situmeang dan syukran tanjung, mereka ini di usung oleh partai PDIP, dan Golkar, serta partai Hanura, dari tiga calon yang menjadi balon bupati adalah pasangan Bonaran situmeang- Syukran tanjung, dan Tasrif Tarihoran – Raja Asih purba, dan Dina riana samosir- hikmal Batu Bara,ketiga pasangan ini sangat bersaing, dimana salah satu calon tersebut adalah Dina Riana samosir, adalah istri dari Tuani Lumban Tobing,yang mana Tuani lumban Tobing ini adalah Bupati Tapanuli Tengah yang masih menjabat, maka dari itu persaingan sangat terasa pada pemilihan kepala daerah.strategi yang digunakan dalam hal ini adalah strategi pemasaran politik,peran pemasaran politik,dan Branding dan positioning politik, dengan melihat fenomena diatas, maka penelitian ini menjawab satu pertanyaan, bagaimana strategi pemasaran politik dalam pemenangan Bonaran situmeang dan Syukran Tanjung dalam pemilihan Kepala daerah Tapanuli Tengah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi pemasaran politik dalam pemenangan Bonaran dan Syukran Tanjung dalam pemilihan kepala Daerah kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi tentang strategi pemasaran politik dalam pemenangan pemilihan kepala daerah,Bonaran situmeang dan Syukran Tanjung dalam pemilihan kepala daerah Tapanuli Tengah Tahun 2011. Salah satu kunci keberhasilan yang dilakukan oleh tim pemenangan Bonaran dan syukran tanjung adalah membangun hubungan interksi dengan masyarakat dengan baik, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Tobing, Matthew S L http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/34444 2012-12-20T21:27:42Z 2012-11-21T00:00:00Z

Authors: Tobing, Matthew S L Advisors: Sitepu, Anthonius Abstract: Partai politik merupakan organisasi politik dari sebuah negara yang demokratis yang dibentuk dengan tujuan dan mempunyai fungsi yang jelas. Fungsi utama dari partai politik mencari dan mempertahankan kekuasaan. Upaya partai menjalankan program-program mereka diwujudkan, dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum. Partai politik dalam upaya memperkenalkan produknya dilakukan dengan cara kampanye. Kampanye biasanya dilakukan oleh partai politik untuk menarik simpati rakyat dan untuk mencari dukungan rakyat. Melalui kampanye partai politik bisa berkomunikasi dengan rakyat dan memberitahukan informasi, visi, misi, tujuan dari partai tersebut. Selain itu rakyat juga dapat memilih dan menentukan pilihannya pada pemilu. Pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Medan 2010 diikuti oleh 10 calon walikota. Sejumlah nama pasangan calon yang meramaikan Pilkadasung Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan 2010, yakni Indra Sakti Harahap-Delyuzar, Maulana Pohan-Ahmad Arif, Sigit-Nurlisa, Rahudman-Eldin, Bahdin-Kasim Siyo, Sjahrial-Yahya, Ajib Shah-Binsar Situmorang, Sofyan Tan-Nelly Armayanti, Joko Susilo-Amir Mirza, dan HM Arif-Supratikno. Ini dilaksanakan tidak hanya oleh satu partai politik tetapi oleh beberapa partai politik dalam satu wilayah. Pelaksanaan kampanye yang dilakukan Golkar pada Pilkada Medan 2010 sama seperti partai-partai lainnya. Golkar dalam kampanyenya selalu mengedepankan isu-isu aktual seperti akan memerangi KKN, tuntunan penanggulangan krisis ekonomi, stabilitas ekonomi, sembako dan sebagainya. Selain itu Golkar selalu mengajak bersama-sama segenap masyarakat dalam membangun Indonesia untuk bangkit dalam krisis multidimensional. Kampanye yang dilakukan oleh partai Golkar di Kota Medan pada pilkada 2010 Kota Medan, adalah kampanye yang dilakukan secara terbuka yang melibatkan massa dari kader dan simpatisan Golkar. Meskipun massa Golkar dalam kampanye tidak terlihat besar, tetapi Golkar masih merupakan partai yang disegani dan menjadi saingan berat partai besar lainnya. Selain menjelaskan beberapa penjelasan diatas, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Medan juga menggunakan beberapa pendekatan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Medan 2010 yang lalu yakni: 1. Pendekatan Tokoh. Dalam upaya menarik hati simpati sekaligus membentuk basis massa, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Medan melakukan strategi pemenangan pemilu terhadap tokoh. Tokoh-tokoh ataupun pemuka agama dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjadi media interaksi masyarakat, karena mereka telah dikenal cukup baik serta disegani dan biasanya menjadi panutan masyarakat disekitarnya. Dengan komunikasi, terjalinnya suatu interaksi social dan komunikasi politik dari tokoh-tokoh tersebut kepada masyarakat, maka partai Golkar Kota Medan akan mampu membentuk suatu basis massa disetiap tingkatan atau berbagai lapisan masyarakat. Dalam proses penjaringan massa dengan pendekatan tokoh yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Medan dalam melakukan pendekatan tokoh digerakkan oleh para calon legislatif dan pengurus partai.

2012-11-21T00:00:00Z Tobing, Matthew S L Tanjung, Panhalen http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/33518 2012-08-13T19:00:52Z 2012-08-13T00:00:00Z

Authors: Tanjung, Panhalen Advisors: Karyono Abstract: Esensi dari pada keadilan di bidang perpajakan adalah keseimbangan antara hak Negara dan hak warga Negara pembayar pajak. Hak Negara adalah untuk memperoleh pembayaran pajak oleh warga Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Hak wajib pajak adalah hak untuk dapat perlakuan yang adil dari Negara dalam melaksanakan kewajibannya kepada Negara tersebut dan hak untuk mendapat kepastian hukum apabila ia sudah memenuhi kewajibannya. Agar keadilan tersebut menjadi kenyataan pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Setiap pajak daerah pada pelaksanaanya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Undang- Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah melalui pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2012-08-13T00:00:00Z Tanjung, Panhalen Lingga, Roma Indah http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/33510 2012-08-13T19:00:31Z 2012-08-13T00:00:00Z

Authors: Lingga, Roma Indah Advisors: Damanik, Ahmad Taufan; Subhilhar Abstract: The publishing of UU No 32 Year 2004 about Area governance and altered by UU was No 12 Year 2008, hence have overflowed of kewenangan to area manifestly, wide and bertanggungjawab. In section 4 the code expressed by that enabled to do the good forming in the form of pemekaran or affiliation, by administrative up to standard, technical and region physical. UU No 36 Year 2003 about forming of regency of Serdang Bedagai and regency Samosir represent the implementation from area autonomy. Negative impact from pemekaran of area of regency of Serdang Bedagai was: regional boundary conflict appearance, conflict in fighting over asset, delivery of public servant civil. This research use the descriptive method qualitative , using two technics of data collecting, that is: field research ( field of research),dan of documentation research by mustering data sekunder from regulation. From research done hence got by a the following result 1. regional Boundary problems because of society citizen Nine countryside of was inclusive of countryside Fence the Head of subdistrict of Silinda of regency of Serdang Bedagai refuse to joint forces with the Serdang Bedagai because inappropriate society aspiration, distance which far capital of was subdistrict and regency and also its his separate issue from its custom consanquinity. 2.The Rule section 15 sentence ( 1) letter of b UU No 36 year 2003 mentioning mains regency have to deliver the asset of area and relief fund area, but uncommitt the 3. Rule section 15 sentence ( 1) letter of a UU No 36 Year 2003 expressing that Deli Serdang have to deliver the PNS which is because its duty was required by Serdang Bedagai, but uncommitt the. Action which was gone through by Government of Serdang Bedagai as followed: 1. Governmental have done the socialization to society of[is totality region of regency of Serdang Bedagai of Number Code 36 Year 2003, and constitute the countryside head conflict area of weakening society desire and also develop;build the facility public of easier serve the society importance. 2. Rule section 15 sentence ( 2) UU No 36 Year 2003 mentioning Serdang Bedagai can ask the facility of Governor of North Sumatra and Mendagri untk finish the problem of delivery of Public Servant Civil, but not yet found the result expected governmental so that Serdang Bedagai do not execute the rights and obligations of PNS which do not wish to join to the Serdang Bedagai. Abstract (other language): Terbitnya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan dirubah dengan UU No 12 Tahun 2008, maka telah dilimphkannya kewenangan kepada daerah secara nyata, luas dan bertanggungjawab. Dalam pasal 4 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dimungkinkan untuk melakukan pembentukan baik berupa pemekaran atau penggabungan, dengan memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. UU No 36 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Serdang Bedagai dan kabupaten Samosir merupakan implementasi dari otonomi daerah. Dampak negatif dari pemekaran daerah kabupaten Serdang Bedagai adalah: munculnya konflik batas wilayah, konflik dalam memperebutkan asset, penyerahan pegawai negeri sipil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif , menggunakan dua tehnik pengumpulan data, yaitu: penelitian lapangan (field research),dan penelitian dokumentasi dengan menghimpun data sekunder dari peraturan-peraturan. Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut: 1. Permasalahan batas wilayah disebabkan oleh warga masyarakat Sembilan desa termasuk desa Pagar Manik kecamatan Silinda kabupaten Serdang Bedagai menolak bergabung dengan Serdang Bedagai karena tidak sesuai aspirasi masyarakat, jarak yang jauh dengan ibukota kecamatan dan kabupaten serta isu terpisahnya dari kerabat adatnya. 2.Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b UU No 36 tahun 2003 menyebutkan kabupaten induk harus menyerahkan asset daerah dan dana bantuan daerah, namun belum terlaksana. 3. Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a UU No 36 Tahun 2003 menyatakan bahwa Deli Serdang harus menyerahkan PNS yang karena tugasnya dibutuhkan Serdang Bedagai, namun belum terlaksana. Tindakan yang ditempuh Pemerintah Serdang Bedagai adalah sebagai berkut: 1. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Serdang Bedagai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003, dan melantik kepala desa di daerah konflik agar meredam keinginan masyarakat serta membangun fasilitas public agar lebih mudah melayani kepentingan masyarakat. 2. Ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No 36 Tahun 2003 menyebutkan Serdang Bedagai dapat meminta fasilitas Gubernur Sumatera Utara dan Mendagri untk menyelesaikan masalah penyerahan Pegawai Negeri Sipil, namun belum menemukan hasil yang diharapkan sehingga pemerintah Serdang Bedagai tidak melaksanakan hak dan kewajiban PNS yang tidak ingin bergabung ke Serdang Bedagai tersebut.

2012-08-13T00:00:00Z Lingga, Roma Indah Terbitnya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan dirubah dengan UU No 12 Tahun 2008, maka telah dilimphkannya kewenangan kepada daerah secara nyata, luas dan bertanggungjawab. Dalam pasal 4 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dimungkinkan untuk melakukan pembentukan baik berupa pemekaran atau penggabungan, dengan memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. UU No 36 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Serdang Bedagai dan kabupaten Samosir merupakan implementasi dari otonomi daerah. Dampak negatif dari pemekaran daerah kabupaten Serdang Bedagai adalah: munculnya konflik batas wilayah, konflik dalam memperebutkan asset, penyerahan pegawai negeri sipil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif , menggunakan dua tehnik pengumpulan data, yaitu: penelitian lapangan (field research),dan penelitian dokumentasi dengan menghimpun data sekunder dari peraturan-peraturan. Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut: 1. Permasalahan batas wilayah disebabkan oleh warga masyarakat Sembilan desa termasuk desa Pagar Manik kecamatan Silinda kabupaten Serdang Bedagai menolak bergabung dengan Serdang Bedagai karena tidak sesuai aspirasi masyarakat, jarak yang jauh dengan ibukota kecamatan dan kabupaten serta isu terpisahnya dari kerabat adatnya. 2.Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf b UU No 36 tahun 2003 menyebutkan kabupaten induk harus menyerahkan asset daerah dan dana bantuan daerah, namun belum terlaksana. 3. Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a UU No 36 Tahun 2003 menyatakan bahwa Deli Serdang harus menyerahkan PNS yang karena tugasnya dibutuhkan Serdang Bedagai, namun belum terlaksana. Tindakan yang ditempuh Pemerintah Serdang Bedagai adalah sebagai berkut: 1. Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Serdang Bedagai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003, dan melantik kepala desa di daerah konflik agar meredam keinginan masyarakat serta membangun fasilitas public agar lebih mudah melayani kepentingan masyarakat. 2. Ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No 36 Tahun 2003 menyebutkan Serdang Bedagai dapat meminta fasilitas Gubernur Sumatera Utara dan Mendagri untk menyelesaikan masalah penyerahan Pegawai Negeri Sipil, namun belum menemukan hasil yang diharapkan sehingga pemerintah Serdang Bedagai tidak melaksanakan hak dan kewajiban PNS yang tidak ingin bergabung ke Serdang Bedagai tersebut. Panggalih, Abi Rekso http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/32038 2012-12-20T20:43:25Z 2012-03-26T00:00:00Z

Authors: Panggalih, Abi Rekso Advisors: Damanik, Ahmad Taufan; Rangkuty, Muhammad Ridwan Abstract: Persoalan Idologi adalah hal primer yang harus kembali dibicarakan dalam sebuah kerangka bernegara. Republik Indonesia didirikan dengan semangat sosialisme, dimana segala pandangan Marxisme mengendap pada pikiran pokok bapak bangsa. Lantas kita sebagai generasi muda tidak hanya bisa terdiam dengan pandangan kososng dalam mengisi kerangaka bernegara. Tulisan ini memang sengaja diusung untuk kembali mempromosikan sebuah ideologi yang sangat relevan atas konsis zaman dan benag merah sejarah. Mencari artefak ideologi tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Penyelidikan ini haru dilakukan dengan sangat hati-hati berdasar sebuah fakta tekstual yang menjadi pertinggal pada masanya. Dengan kondisi seperti itu kita akan kembali dihadapkan pada sebuah piliha ideologis. Pendekatan Post-Marxist adalah sebuah pilihan metodologis yang memungkinkan untuk membongkar formasi waca yang pernah terjadi dimasa lampau. Dengan cara ini maka peranan wacana yang hegemonik dan antagonisme wacana adalah sebuah cara untuk memahami proses terbentuknya sebuah paradigma sosial. Hegemoni wacana berjalan untuk menundukkan wacana yang tumbuh disekitarnya, sehinggga ada sebuah kosensus yang berlaku secara sadar maupun tidak. Disisi lain antagonisme wacana beroperasi atas dasar keterlemparan yang tidak lagi diakomodir pada situasi yang sama. Kadang kala proses antagonisme akan menimbulkan sebuah potensi kekuatan baru untuk mengkalahkan wacana yang sudah mapan. Nasionalisme Indonesia berdiri diatas gagasan Marxisme yang menjadi lawan tandi dari pemerintahan kolonialisme. Nasionalisme Indonesia digagasa oleh para anak-anak muda terdidik yang melakukan propaganda baik lewat media massa maupun proses pengkaderan panjang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Gerakan ini kemudian terakumulasi menjadi sebuah perlawan ideologi atas segala penindasan colonial yang terus-menerus menjadi basis situasi perlawanan. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka adalah manusia-manusia yang mengkorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat kemerdekaan bukan saja sebatas anti-kolonialisme dalam pertentnagan ras (warna kulit). Namun ada program sosialisme yang ingin terus disematkan dalam fundamental bernegara. Sehingga kita tidak sebatas menghargai mereka dalam batas kesosokan sebagai seorang tokoh bangsa. Namun ada sebuah cicta-cita luhur sosialisme untuk membangun sebuah peradaban yang adil dan sejahtera, meski segala pencapainan cita-cita itu terjadi pertikaian politik yang berujung pada kesedihan mendalam. Pada akhir hayat mereka hanya dikenal sebagai seorang manusia yang pernah memimpin Negara ini. Tapi kita enggan untuk kembali melirik tulisannya. Sosialisme-Demokrasi yang kini kembali didengung-dengungkan Negara Eropa, sebagai solusi atas krisis prahara yang disebabkan oleh rabies Neo-Liberalisme bukan lah sebatas omong kosong. Kalau kita kembali pada semangat republik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, maka jejak dan relevansi ide itu dengan jelas dan lugas termaktub dalam pikiran founding fathers. Namun atas sebuah kesewanangan penguasa, sejarah tertimbun oleh darah dan kekuasaan untuk menghapus jejak luhur kaum sosialis Indonesia.

2012-03-26T00:00:00Z Panggalih, Abi Rekso Hutajulu, Tohap http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31907 2012-12-20T20:18:47Z 2012-03-19T00:00:00Z

Authors: Hutajulu, Tohap Abstract: Ada banyak pemikir politik hebat yang sepatutnya memperoleh penghargaan dari pengikutnya/individu yang sedikit bayak memperoleh pemahaman, cara pandang dari pemikir-pemikir hebat tersebut. Plato yang berbicara tentang Negara impian, Machiavelli, tentang menghalalkan segala cara untuk memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan, hingga JJ. Rosseau yang berbicara tentang kemerdekaan setiap individu. Dan masih banyak lagi. Pemikiran ataupun ide mereka lahir dan berkembang dari kejadian-kejadian politik yang mereka alami secara langsung di kehidupan nyata. Mereka menuliskan, dan mengajarkan pemikirannya kepada pengikut-pengikutnya, tanpa pamrih. Mereka ingin pengikutnya atau bahkan seluruh umat di dunia memperoleh kebaikan apabila berusaha memahami dan menerapkan pemikiran/idenya. Ada banyak Negara pada masa kini yang berusaha menerapkan pemikiran/ide para Pemikir hebat tersebut, yakni Demokrasi. Seiring bertambahnya tahun, berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang juga kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah yang harus diselesaikan, untuk kemudian dapat menjalankan proses, dan tujuan Demokrasi itu sendiri. Penetapan Kebijakan publik, mulai dari proses hingga pada substansinya, merupakan penyatuan dari berbagai tahapan, mulai dari pengelompokan/penentuan berbagai issu, pembahasan berbagai alternative kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga pada tahap evaluasi kebijakan, tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak/kalangan. Penulis focus pada kepentingan tiga partai pemenang, dalam substansi kebijakan public.

2012-03-19T00:00:00Z Hutajulu, Tohap Nasution, Ardiansyah Hidayat http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31839 2012-04-24T09:28:10Z 2012-03-16T00:00:00Z

Authors: Nasution, Ardiansyah Hidayat Advisors: Fauzan, Indra Abstract: Strategi politik adalah seperangkat metode agara dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun maupun dalam Pemilukada. Hal ini merupakan imbas dari proses Reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, yang diwarnai oleh pertarungan antar partai yang sangat terbuka, hingga akhirnya dibutuhkan adanya strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk di dalamnya memperhatikan isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik. Maka dalam penelitian ini akan di lihat bagaimana Partai Golkar melakukan berbagai macam hal dalam upayanya memenangkan pertarungan politik pada Pemilu 2009 di Kecamatan Lembah Sorik Marapi, sebagai lokasi penelitian penulis. Karena secara umum banyak hal yang menjadi fakta politik tersendiri yang mendasari penelitian ini. Yakni didapatinya bahwa dalam identitas masyarakat Mandailing sebagai suku yang mendiami kawasan ini, merupakan masyarakat yang begitu dekat kental dengan budaya Islam tradisional. Di samping itu, di dalam masyarakat sendiri masih ada keterikan nilai dalam kelembagaan adat yang masih bertahan hingga hari ini , dan dijalankan secara konsisten atau bisa dikatakan sebagai satu bentuk identitas primordial. Dengan melihat fenomena kondisi masyarakat seperti yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis ingin melihat seberapa kuatkah mesin politik partai golkar, sebagai partai yang berhaluan Nasionalis dengan segala instrument yang ada di dalamnya, menjawab pertarungan politik yang terjadi di daearah ini, sehingga mampu memenangkan Pemilu, dan serta merta menjadi partai yang mengakar di dalam masyarakat. Dalam kajian penulisan ini akan menggunakan Analisis SWOT, sebagai landasan teoritis untuk mengkurur sejauh mana Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang dimiliki Partai Golkar. Termasuk bagaimana partai Golkar mengatasi kendala yang dihadapinya selama proses penggalangan suara dalam usaha memenangkan Partai berlambang pohon beringan ini dalam Pemilu 2009.

2012-03-16T00:00:00Z Nasution, Ardiansyah Hidayat Sagala, Irvan Donny http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31713 2012-12-20T20:40:29Z 2012-03-14T00:00:00Z

Authors: Sagala, Irvan Donny Advisors: Sitepu, P. Antonius; Situmorang, Tony P. Abstract: Pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA) terkait dengan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik dan kandidat yang ada. Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung ini akan menunjukkan perilaku politik dari masing-masing pemilih. Banyak faktor yang akan mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan calon pilihannya. Faktor yang mempengaruhi preferensi pilihan calon Kepala/Wakil Daerah adalah etnis, yang dianggap sangat penting dalam perilaku pemilih di Indonesia. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Adapun tujuan dari penelitian yang ini adalah untuk menggambarkan secara umum perilaku politik, persepsi dan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi serta Preferensi etnis Batak Toba pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo 2010 secara langsung. Populasi penelitian ini adalah etnis Batak Toba yang telah terdaftar dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo tahun 2010 di Kecamatan Berastagi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan angket. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane maka jumlah responden yang diperlukan sebanyak 98 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa etnis atau suku berpengaruh terhadap preferensi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo. Etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Selain itu diketahui bahwa partisipasi etnis Batak Toba sebatas memberikan dukungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung tetapi kurang aktif di aktivitas politik praktis lainnya selain Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

2012-03-14T00:00:00Z Sagala, Irvan Donny Ananda, Irfan http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31574 2012-12-20T20:17:49Z 2012-03-10T00:00:00Z

Authors: Ananda, Irfan Advisors: Warjio Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010-2014 di Kecamatan Medan Denai, yaitu dengan melihat faktor sosial ekonomi, faktor politik dan faktor nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan realitas masyarakat dalam berpartisipasi politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan di Kecamatan Medan Denai berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan . Populasi pada penelitian ini berjumlah 148.178 pemilih dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang, kemudian dilengkapi dengan data primer dan sekunder dengan instrument pengumpulan data dilakukan melalui pertanyaan kepada 100 orang warga masyarakat (responden) di Kecamatan Medan Denai yang ditentukan secara random sampling. Pengumpulan data secara sekunder dilakukan untuk melengkapi data dari 100 responden, baik penyeleksian hasil wawancara dan observasi dilapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan analisa data yaitu dengan analisis tabel tunggal dan analisis tabel silang yang dilakukan menggambarkan bahwa, Pendidikan memang merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap pada saat pemilihan umum. Karena melalui pendidikan masyarakat dapat menganalisa setiap pilihan yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak bersekolah tetapi ikut berpatisipasi pada pemilukada Kota Medan tahun 2010. walaupun masyarakat itu sendiri tidak mengerti untuk apa mereka memilih. Namun, suara mereka dalam pemilukada Kota medan masih sangat diperhitungkan oleh partai peserta pemilukada Kota Medan tahun 2010. untuk itu, masyarakat hendaknya diberikan pendidikan politik, sehingga mereka tidak salah pilih pemimpinnya. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh partai politik hanya memberikan keuntungan sendiri bagi kelangsungan partai tersebut, namun dampak positif yang diharapkan masyarakat bukan mustahil tidak akan tercapai. Karena setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan tidak satu pun partai politik peserta pemilukada melihat dan berempati kepada kehidupan masyarakat. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh partai politik yang ada di Kecamatan Medan Denai agar lebih dapat membuka komunikasi kepada masyarakat. Keseluruhan dari masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye adalah masyarakat yang merupakan simpatisan dari partai politik yang ada di Kecamatan Medan Denai. Adapun masyarakat yang bukan dari partai politik yang mengikuti kegiatan kampanye hanyalah untuk meramaikan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. Namun, pada kenyataannya minat masyarakat kurang dalam mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Karena kegiatan kampanye tersebut mempengaruhi masyarakat dalam pekerjaannya. Dan masyarakat kurang mendapat manfaat dari kegiatan kampanye tersebut.

2012-03-10T00:00:00Z Ananda, Irfan Nurhidayat http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31570 2012-12-20T20:17:21Z 2012-03-10T00:00:00Z

Authors: Nurhidayat Advisors: Kusmanto, Heri Abstract: Sejarah ternyata belum berakhir. Semenjak berakhirnya perang dingin, nyaris perdebatan yang bersifat ideologis tidak lagi kelihatan. Semuanya telah mengadopsi konsep dan ideologi yang seragam dengan menerima developmentalisme sebagai arus utama kebijakannya, tanpa sedikit pun melakukan penolakan terhadap rezim pasar bebas. Sosialisme Abad 21 yang ditawarkan Chavez merupakan bentuk dari sosialisme di masa kini. Sosialisme Amerika Latin yang membedakannya dengan praktek-praktek sosialisme yang pernah ada di Eropa. Sosialisme yang dilakukan oleh seorang perwira menengah militer dengan organisasi yang dibangunnya. Dengan mengambil inspirasi dari tokoh perjuangan lokal yang sangat inspiratif dalam menentang imperialisme kolonial Eropa yang telah mengeksploitasi benua tersebut. Sosialisme yang direbut dengan mengikuti mekanisme pemilihan umum elektoral, akan tetapi melakukan bentuk-bentuk revolusioner dalam setiap kebijakannya. Sosialisme yang memberikan gambaran bahwasanya masih ada alternatif lain dalam melakukan pembangunan didunia ini yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Berangkat dari pemahaman akan gerakan sosialisme yang ada tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap bentuk dan kebijakan dari ideologi tersebut. Adapun rumusan masalah yang penulis coba temulan jawabannya dari penelitian ini adalah : “Hal apakah yang melatarbelakangi keputusan Chavez mengarahkan kebijakannya menuju sosialisme serta model kebijakan sosialisme seperti apakah yang diambil oleh Chavez”. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang bersifat memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi dalam usaha-usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, melakukan kajian kepustakaan terhadap dokumendokumen yang ada melalui buku, jurnal, koran harian, website dan media pendukung lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, secara teoritik ideologi sosialisme abad 21 Chavez adalah ideologi sosialisme yang bercirikan tradisional, memasukkan unsur perjuangan kolektive kebangsaan dalam semangat anti-imperialisme dan anti-kapitalisme yang melatar belakangi lahirnya sosialisme abad 21. Bentuk sosialismenya adalah keinginan menciptakan keadilan dan kemanusiaan dengan cara merebut kekuasaan bukan melalui revolusi proletariat akan tetapi melalui proses elektoral serta keluar dari doktrin dogmatis sosialisme.

2012-03-10T00:00:00Z Nurhidayat Suhendra http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31568 2012-12-20T20:17:18Z 2012-03-10T00:00:00Z

Authors: Suhendra Advisors: Warjio Abstract: Di kebanyakan Negara Demokrasi , pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum dengan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pada hakekatnya pemilihan umum adalah cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga pemerintahan guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemiihan umum. Salah satu persyaratan dari terwujudnya demokrasi adalah adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat, dan sebagai media untuk melakukan bergaining kebijakan-kebijakan negara (pemerintah). Demi perwujudan demokrasi dan tersalurnya aspirasi publik, jelas tidak bisa dilepaskan dari berdirinya partai politik itu sendiri sebagai suatu kebutuhan politik masyarakat. Di Indonesia, pada tingkatan penciptaan political society yang lebih demokratis maka konsep pilkada langsung dimana seorang kepala daerah/negara dipilih secara langsung oleh rakyat lewat sebuah pemilihan umum secara langsung seperti yang diamanatkan dalam UU No.32/2004 ini harus segera diwujudkan. Dalam undang-undang ini proses pilkada diserahkan dan ditentukan oleh rakyat ditingkat daerah. Diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekruitmen politik lokal secara demokrasi. Pilkada langsung diterapkan pertama kalinya di Indonesia sejak Juni tahun 2005. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan kemudian direvisi berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena banyaknya kejanggalan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang- Undang No.32 Tahun 2004, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu atau dua dekade lalu seolah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi kenyataan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan keberhasilan dan kemajuan bagi sistem demokratisasi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada diatas segala-galanya dari berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni. Pada tahun 2010 kemarin, tercatat 243 pilkada dihelat di negeri ini, yaitu 236 pilkada bupati/ walikota dan 7 pilkada gubernur. Di Jawa Timur saja, sebanyak 18 kabupaten/kota secara berurutan akan menghelat pilbup/pilwali. Pilkada 2010 membuka peluang bagi pemain baru yang lebih suka menggunakan jalur calon perseorangan manakala jalur parpol susah ditembus karena umumnya parpol sudah punya calon. Bagaimana peluang calon perseorangan atau yang lebih populer disebut “calon independen” itu? Dari pengalaman pilkada 2005 – 2008, baru pada pilkada 2008 dapat diikuti oleh calon perseorangan. Di Jawa Timur, baru Kota Probolinggo dan Kediri. Amat menarik, ketika fenomena calon perseorangan/ independen ini menyeruak di tengah kejenuhan orang ketika partai politik menampakkan gejala kerumitan proses internal yang seringkali dirasa menyulitkan calon. Kemunculan calon perseorangan dan akomodasi regulasi terhadapnya lebih bermakna berkah transisi demokrasi yakni atas kebuntuan pelembagaan partai politik yang berpadu dengan celah hukum pada produk regulasi politik kita.

2012-03-10T00:00:00Z Suhendra Saragih, Rahmawana http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31507 2012-03-23T19:21:54Z 2012-03-09T00:00:00Z

Authors: Saragih, Rahmawana Advisors: P. Anthonius Abstract: Dengan ditetapkan dan dilaksanakannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP no 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah, maka Kepala Derah dipilih secara langsung oleh rakyat hal ini menandai babak baru dalam sejarah politik di Indonesia. Dalam UU No.32 tahun 2004 dan PP no 6 tahun 2005 diatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah yang hanya mengenal satu jalur yakni pencalonan melalui atau oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Partai politik sangat berperan dalam pemilihan kepala daerah hal ini disebabkan bahwa partai politik berfungsi sebagai alat rekrutmen politik. PDIP sebagai partai pemenang dalam Pemilu legislatif 2004 di kota Pematangsiantar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2005. PDIP merupakan partai pemenang pada pemilu legislatif 2004 di Kota Pematangsiantar sehingga dalam Pilkada 2005 PDIP sudah representatif dalam mencalonkan calonnya tanpa melakukan koalisi dengan partai politik lain. Pada proses penetapan calonnya PDIP memiliki mekanisme yang sangat berdinamika, mekanisme keputusan tersebut diatur pada Surat Keputusan DPP PDIP No. 024/KPTS/DPP/VII/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati Dan/Atau Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan/Atau Wakil Walikota, proses mekanisme pengambilan keputusan tersebut terdiri dari tahapan penjaringan, penyaringan, dan penetapan bakal calon oleh DPP PDIP. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengambilan keputusan dan pola rekrutmen bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar melalui DPC PDIP Pematangsiantar. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kwalitatif yaitu dengan cara menggambarkan fakta sebagaimana adanya melalui data yang diperoleh dari DPC dan KPUD Pematangsiantar. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa aspirasi arus bawah atau grassroot yang diputuskan melalui Rakercab bukanlah menjadi patokan terhadap bakal calon yang akan ditetapkan. Kewenangan tersebut justru berada ditangan DPP PDIP untuk memutuskan nama bakal calon yang akan ditetapkan.

2012-03-09T00:00:00Z Saragih, Rahmawana Isa, Zaki Mar’i http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31410 2012-12-20T21:12:18Z 2012-03-07T00:00:00Z

Authors: Isa, Zaki Mar’i Advisors: Warjio Abstract: Golongan putih (golput) sudah tidak asing di telinga masyarakat dengan berpenduduk terbesar ke-empat di dunia dengan system Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak manusia dan kebebasan yang disebabkan karena masyarakat sudah mengerti bagaimana kinerja aparatur pemerintah mulai dari elit paling bawah hingga pejabat tinggi Negara yang tidak memperhatikan berbagai sendi kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.Secara teoritis, masyarakat tidak mau memilih bersumber dari dari teori perilaku pemilih (individu) baik dari segi faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi politik. Sekarang ini tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Pada masyarakat Kecamatan Medan-Helvetia, jumlah penduduk yang di ambil berdasarkan rekapitulasi data pemilih tetap pada pemilihan tahun 2009 sebanyak 3329 jiwa dengan jumlah penduduk 144.077 jiwa dari berbagai tingkat umur dengan rincian 73029 jiwa jenis kelamin perempuan dan 710147 jenis kelamin laki-laki. Pada masyarakat di Kecamatan Medan-Helvetia yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah golongan pendidikan yang rendah. Beragamnya jawaban responden tentang alasan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislative 2009 karena tidak aka ada perubahan yang memuncak bagi kehidupan mereka. Sehingga alasan tersebut menjadi sebuah praktek kecurangan karena masing-masing partai politik mengambil kebijakan sendiri dalam mencari simpatik masyarakat dengan kecurangan itu mulai dari mendapatkan uang, handphone dan sebagainya. Sosialisasi dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara masyarakat dengan partai politik sehingga masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dan skrisi ini akan menjelaskan bagaimana golongan putih begitu besar masyarakat lakukan.

2012-03-07T00:00:00Z Isa, Zaki Mar’i Sagala, Abed Nego http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31259 2012-12-20T21:09:27Z 2012-02-29T00:00:00Z

Authors: Sagala, Abed Nego Advisors: Damanik, Ahmad Taufan; Mahrawa, Faisal Andri Abstract: Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebenarnya hubungan eksekutif dan legislatif pasca refomasi. Melihat sejarah Indonesia kedua lembaga ini mengalami dinamika yang cukup menarik. Jika masa orde baru hubungan keduanya relatif sejalan maka sejak masa reformasi berdampak terhadap ketidakharmonisan hal ini banyak disebabkan oleh beberarapa faktor. Salah satu problema yang terjadi sejak reformasi adalah kombinasi sistem Presidensial dan sistem Multipartai yang mengakibatkan terfragmennya kekuataan politik di Indonesia. Oleh karenanya pemerintahan yang memenangkan pemilu tidak akan meraih dukungan suara yang mayoritas di DPR. Akibatnya pemerintahan yang dihasilkan tidak akan berjalan dengan efektif karena akan selalu mendapat intervensi dari DPR. Selain pemerintahan koalisi sebagaimana ditunjuk sebagai jalan keluar ini ternyata masih menyisahkan permasalahan hubungan legislative dan eksekutif. Di sisi lain adanya amandemen UUD 1945 telah berdampak kepada pola hubungan antara legislatif dan eksekutif. Desain konstitusi yang semula ingin menyeimbangkan kekuasaaan eksekutif-legiaslatif akhirnya terperangkap pada situasi kekuasaaan yang sarat dengan DPR. Empat kali amandemen 1945 tidak hanya memperkuat DPR secara kelembagaan melainkan memperkuat posisi politik dan otoritas DPR sehingga melambangkan hegemoni DPR terhadap pemerintah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif pada pemetaan kekuataan politik di Indonesia pada pemilu 2004 dan 2009 serta hak angket dan hak interpelasi DPR kepada kebijakan pemerintah pada pemerintahan SBY- JK. Hal ini kemudian menghasilkan konstruksi yang menarik. Hal ini dikarenakan ternyata koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial kurang menjamin komitmen partai dalam berkoalisi sehingga pemerintah rentan mendapat intervensi dari DPR termasuk dari partai koalisinya sendiri.

2012-02-29T00:00:00Z Sagala, Abed Nego Berutu, Jenius Efesus http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31258 2012-12-20T21:09:21Z 2012-02-29T00:00:00Z

Authors: Berutu, Jenius Efesus Advisors: Damanik, Ahmad Taufan; Sabri, Rosmery Abstract: Skripsi ini membahas mengenai pemberontakan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) yang dikomandani oleh Subcomandante Insurgente Marcos. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan teori diskursus sebagai sebuah teori gerakan sosial baru yang dalam pembahasannya terfokus kepada seorang tokoh pemberontak Marcos yang mampu menciptakan, membangun, dan mentransformasikan ideologi politiknya melalui hegemonic discourse yang dikonstruksikan oleh Subcomandante Marcos kepada petani adat di Chiapas pada khususnya. Landasan pemberontakan EZLN yang tidak jauh berbeda dengan gerakan sosial lainnya yaitu ingin mendapatkan apa yang menjadi hak-hak petani adat Chiapas sehingga Marcos menyerukan demokrasi, keadilan, dan kebebasan sebagai sebuah tujuan yang harus dicapai. Tindakan despotis yang diperlihatkan oleh pemerintah membuat gerakan pemberontak EZLN meluapkan kekesalannya dengan melakukan serangan ke pusat-pusat kota di Meksiko Tenggara. EZLN yang telah berusaha menawarkan kesepakatan damai tetapi pemerintah tidak menanggapi tawaran itu dengan serius dan bahkan pemerintah melakukan penyerangan kepada gerakan pemberontak EZLN.

2012-02-29T00:00:00Z Berutu, Jenius Efesus Bangun, Kurnia Putra http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31107 2012-12-20T21:06:13Z 2012-02-16T00:00:00Z

Authors: Bangun, Kurnia Putra Advisors: Ginting, Evi Novida Abstract: Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2005 di Kabupaten Karo ?.Yang menjadi populasi hak suara 2880 jiwa (pemilihan umum 2005) yang menjadi sampel 97 orang,yang tersebar kesemua lingkungan yang ada dikelurahan desa Batukarang.Tehnik analisa data bentuk tabulasi tabel frekwensi dengan penjelasan yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah : Tingkat pendidikan yang paling banyak tamat SLTA/sederajad (40,20%) sebanyak (92,78%) menyatakan pernah menjalani pendidikan formal karena pendidikan formal itu penting. Pendidikan formal mempunyai hubungan dengan pendidikan nonformal (77,32%). Masyarakat cukup tertarik dengan pendidikan non formal (55,67%).Pendidikan politik masih sangat minim diterima oleh masyarakat Batukarang(11,34%).Masyarakat menyadari bahwa pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan (62,89%). Pendidikan dapat mempengaruhi partisipasi politik saat pilkada 2005 hanya (52,89%).Partisipasi Politik masyarakat ikut dalam pemilihan kepala daerah 2005 sebanyak (80,41%). Berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah supaya berkeinginan mengalami perubahan (67,01%). Berpartisipasi mengikuti pemilihan kepala daerah sebagai warga Negara yang baik (67,01%). Berpartisipasi menentukan kriteria calon kepala daerah yang memihak rakyat (24,74%) sedang memihak partai (62,89%). Berpartisipasi dalam bentuk kampanye (62,89%), ikut menjadi anggota partai (13,40%), ikut menyebarkan selebaran partai (60,82%), ikut kampanye calon kepala daerah 2005 (77,32%) dan sebagai massa (100%).Berpartisipasi memilih kandidat calon dipengaruhi oleh visi dan misi hanya (24,74%) selebihnya hanya coblos saja. Iklan sangat berperan dalam menentukan pilihan (79,38%). Informasi perkembangan politik local dan nasional mengenai pemilihan kepala daerah melalui Koran, radio dan spanduk (81,44%). Informasi perkembangan politik tentang pemilihan kepala daerah dari teman, saudara, orangtua (81,44%). Informasi dari perkembangan politik dari TV dan radio sangat minim (5,16%) atau tidak ada (60,82%).Informasi berita politik dari koran, tabloid dan majalah sangat sering (25,77%) dan sering (61,86%). Masyarakat masih enggan diskusi politik, yang menyatakan diskusi hanya (25,78%). Diskusi politik dengan kelompok-kelompok partai tertentu hanya (30,93%) masih sangat minim. Berdiskusi dengan tokoh adat atau tokoh masyarakat sangat tinggi (77,32%). Tokoh masyarakat sangat menentukan pilihan partisipasi politik partai.

2012-02-16T00:00:00Z Bangun, Kurnia Putra Simanjuntak, Chahaya http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31106 2012-12-20T21:06:11Z 2012-02-16T00:00:00Z

Authors: Simanjuntak, Chahaya Advisors: Kusmanto, Heri Abstract: Terorisme dikenal sebagai bentuk kekerasan yang digolongkan dalam kekerasan politik atau juga kekerasan sipil. Kekerasan ini mencakup semua spektrum yang sangat luas, mulai dari unjuk rasa atau protes dengan menggunakan kekerasan,pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut,kudeta, insurjensi sampai ke revolusi. Dalam pengertian kekerasan politik dalam terorisme, termasuk juga penggunaan atau ancaman kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau sebagian dari rakyatnya sendiri.

2012-02-16T00:00:00Z Simanjuntak, Chahaya Batubara, Beby Masitho http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31105 2012-12-20T21:06:06Z 2012-02-16T00:00:00Z

Authors: Batubara, Beby Masitho Advisors: Taher, Zakaria Abstract: Masyarakat modern sekarang ini sangat berkepentingan dengan kepemimpinan yang baik, yang mampu menuntun organisasi sesuai dengan manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagian kepada masyarakat yang dipimpin, karena itu keberhasilan seorang pemimpin dapat dinilai dari produktivitas dan prestasi yang di capainya, dengan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik sangat diperlukan dalam sebuah negara. Kepemimpinan yang baik menurut bangsa Indonesia adalah kepemimpinan Pancasila yaitu kepemimpinan yang dijiwai Pancasila, disemangati azas kekeluargaan, memancarkan wibawa serta menumbuhkan daya mampu untuk membawa serta masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini kepemimpinan Pancasila harus dimiliki oleh setiap pemimpin bangsa Indonesia. H.M. Soeharto sebagai Presiden Indonesia Kedua, telah memimpin negara dan bangsa Indonesia selama 32 tahun, kepemimpinan H.M. Soeharto tidak terlepas dari pandangan masyarakat, sehingga penelitian ini sangat menarik bahwa dengan pandangan masyarakat dapat dinilai bagaimana kepemimpinan H.M Soeharto apakah sudah menciptakan kepemimpinan yang baik sesuai dengan kepemimpinan Pancasila, Fokus penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan H.M. Soeharto khususnya masyarakat di kecamatan Medan Amplas dengan indikator persepsi yaitu pengetahuan dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh H.M.Soeharto dan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan H.M. Soeharto. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 40 tahun keatas di Kecamatan Medan Amplas, dengan alasan masyarakat yang berusia 40 tahun keatas telah mengetahui dan merasakan kepemimpinan H.M. Soeharto. Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan purposive sampling dan stratified proposional sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh H.M. Soeharto dalam melaksanakan pembagunan sudah dikatakan berhasil dengan banyaknya responden yang mengatakan kebijakan tersebut sudah baik, tetapi sebaliknya kebijakan politik H.M.Soeharto dinilai kurang baik karena tidak menciptakan demokrasi , kemudian pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan H.M.Soeharto adalah kepemimpinan yang otokratik,hal ini dilihat dari kenyataan cara memimpin H.M.Soeharto dimana peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan negara berupa kekuasaan penuh ditangan H.M. Soeharto.

2012-02-16T00:00:00Z Batubara, Beby Masitho Zahara, Cut Syarifah http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31099 2012-12-20T21:06:06Z 2012-02-15T00:00:00Z

Authors: Zahara, Cut Syarifah Advisors: Warjio Abstract: Membangun demokrasi pasca konflik dan tsunami bukanlah suatu perkara yang mudah namun Setelah Aceh berhasil menandatangani perjanjian damai dalam nota kesepahaman MOU di Helsinki ruang-ruang demokrasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh yang sebelumnya terbungkam secara singnifikan muncul dengan hadirnya berbagai Non Government Organization lokal yang tumbuh seiring dengan tuntutan perubahan-perubahan dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Adanya keinginan menuntut perubahan yang terjadi dalam masyarakat Aceh tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sipil dan peranan sejumlah NGO lokal yang berada di Aceh. Aceh People Forum yang merupakan sebuah organisasi non pemerintah lokal yang berada di Aceh memiliki sejumlah peranan dalam mendampingi masyarakat Aceh dan salah satu upaya dan peranan mereka saat ini adalah mengupayakan membangun demokrasi di Aceh dalam segi ekonomi, penegakan HAM, pemberdayaan perempuan, keamanan, politik, dan pembenahan tata kelola pemerintah yang baik. Dan ini merupakan sebuah agenda yang baru di Aceh menuju demokratisasi dengan sebutan membangun Aceh baru yang demokratis.

2012-02-15T00:00:00Z Zahara, Cut Syarifah Bastian, Andri http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/31019 2012-12-20T21:04:15Z 2012-02-08T00:00:00Z

Authors: Bastian, Andri Advisors: Nasution, Indra Kesuma Abstract: Mahasiswa sebagai salah satu elemen bangsa telah memainkan peranan yang sangat penting dan menentukan. Sejak era kebangkitan nasional pada tahun 1908 sampai pada saat pengguliran reformasi, mahasiswa selalu saja menjadi ujung tombak perubahan. Pada tahun 1908 mahasiswa mencetuskan Budi Utomo yang kemudian disusul dengan Sumpah Pemuda. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, mahasiswa juga memainkan peranan yang sangat strategis dengan cara menculik Soekarno-Hatta guna mendesak proklamasi kemerdekaan secepat mungkin. Pasca proklamasi mahasiswa kembali menjadi super hero dengan berhasil menumbangkan Soekarno dan Soeharto dari kursi kekuasaan. Pada penelitian ini, ketertarikan penulis mengambil judul “Perbandingan Gerakan Mahasiswa Tahun 1966 Dengan Gerakan Mahasiswa Tahun 1998 Dalam Meruntuhkan Rezim Penguasa” ialah lebih dikarenakan kekaguman penulis akan perjuangan mahasiswa tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang digunakan gerakan mahasiswa tahun 1966 dan gerakan mahasiswa tahun 1998 dalam meruntuhkan rezim penguasa serta membandingkannya. Untuk menjelaskan objek penelitian ini penulis berpendapat bahwa teori gerakan sosial baru dan teori mobilisasi sumber daya merupakan teori yang cocok dalam membedah objek dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pisau analisis teori gerakan sosial baru dan teori mobilisasi sumber daya akhirnya penulis mengambil tiga unit analisis untuk dibandingkan yaitu model organisasi yang digunakan, sekutu gerakan dan mobilisasi opini publik. Gerakan mahasiswa tahun 1966 dan gerakan mahasiswa tahun 1998 ternyata memiliki persamaan dalam hal sekutu gerakan yang bersifat saling memanfaatkan dan saling menguntungkan serta dalam hal menggunakan aksi-aksi massa serta aksi simbolik. Sedangkan perbedaan dari kedua gerakan mahasiswa tersebut dapat dilihat pada model organisasi termasuk di dalam nya perbedaan pada kesolidan gerakan, kepemimpinan, dan spektrum atau haluan. Jika kita kritisi lagi kedua gerakan mahasiswa diatas maka kita akan menemukan bahwa gerakan mahasiswa tersebut tidak memiliki visi yang jelas serta selalu dikhianati oleh sekutu-sekutunya sendiri. Oleh karena itu bisi yang jelas, adanya organisasi penghimpun, meminimalisir mengandalkan sekutu gerakan, penguatan propaganda serta pendirian partai politik mahasiswa merupakan salah satu solusi dari permasalahan gerakan mahasiswa dewasa ini.

2012-02-08T00:00:00Z Bastian, Andri Sianturi, Gefri http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30963 2012-12-20T21:02:11Z 2012-02-03T00:00:00Z

Authors: Sianturi, Gefri Advisors: Damanik, Ahmad Taufan Abstract: Gerakan sosil buruh adalah sebuah realitas sosial yang semakin marak di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya pasca Orde Baru. Banyak Serikat buruh yang muncul pasca rezim tersebut semakin menunjukkan eksitensinya terhadap realitas dalam melakukan perlawanan Neoliberalisme. Adanya pergantian sistem pemerintahan pasca rezim orde baru ternyata membawa satu perubahan dalam tataran kapitalisme, yaitu semakin maraknya kepentingan kapitalisme global di Indonesia. Sehingga dalam hal ini belum terdapatnya sebuah perubahan yang berarti dalam realitas masyarakat miskin khususnya buruh. Oleh karena itu perlawanan adalah sebuah kata kunci yang harus diperankan oleh buruh di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan yang layak bagi mereka sendiri. Perlawanan yang dilakukan dalam bentuk gerakan sosial buruh adalah pada nantinya mengharapkan terjadinya perubahn dalam penetapan kebijakan yang menyangkut tentang perburuhan, termaksud salah satunya adalah penetapan UMP ( Upah Minimum Propinsi ). Merubah kebijakn publik adalah satu tantangan yang hareus dihadapi oleh geerakan buruh selama ini dan juga pada masa berikutnya. Sehingga dalam realitas gerakan sosial yang diperankan oleh buruh adalah sebuah realitas yang menunjukkan terjadinya sebuah kontradiksi dalam sistem ekonomi politik suatu Negara yang hanya menguntungkan sebuah domain kelas penguasa.

2012-02-03T00:00:00Z Sianturi, Gefri Sianturi, Gefri http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30957 2012-12-20T21:02:15Z 2012-02-02T00:00:00Z

Authors: Sianturi, Gefri Advisors: Damanik, Ahmad Taufan Abstract: Gerakan sosil buruh adalah sebuah realitas sosial yang semakin marak di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah, khususnya pasca Orde Baru. Banyak Serikat buruh yang muncul pasca rezim tersebut semakin menunjukkan eksitensinya terhadap realitas dalam melakukan perlawanan Neoliberalisme. Adanya pergantian sistem pemerintahan pasca rezim orde baru ternyata membawa satu perubahan dalam tataran kapitalisme, yaitu semakin maraknya kepentingan kapitalisme global di Indonesia. Sehingga dalam hal ini belum terdapatnya sebuah perubahan yang berarti dalam realitas masyarakat miskin khususnya buruh. Oleh karena itu perlawanan adalah sebuah kata kunci yang harus diperankan oleh buruh di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan yang layak bagi mereka sendiri. Perlawanan yang dilakukan dalam bentuk gerakan sosial buruh adalah pada nantinya mengharapkan terjadinya perubahn dalam penetapan kebijakan yang menyangkut tentang perburuhan, termaksud salah satunya adalah penetapan UMP ( Upah Minimum Propinsi ). Merubah kebijakn publik adalah satu tantangan yang hareus dihadapi oleh geerakan buruh selama ini dan juga pada masa berikutnya. Sehingga dalam realitas gerakan sosial yang diperankan oleh buruh adalah sebuah realitas yang menunjukkan terjadinya sebuah kontradiksi dalam sistem ekonomi politik suatu Negara yang hanya menguntungkan sebuah domain kelas penguasa.

2012-02-02T00:00:00Z Sianturi, Gefri Nainggolan, Pahala Raja http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30914 2012-12-20T21:01:06Z 2012-01-20T00:00:00Z

Authors: Nainggolan, Pahala Raja Advisors: Warjio Abstract: Efektivitas mengandung arti bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebuah organisasi, dalam hal ini pemerintahan daerah kabupaten Tapanuli Selatan, dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan, dimana keefektivan itu merujuk kepada sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal, prima kepada masyarakat. Tujuan dalam konteks efektivitas ini adalah meningkatkan kepekaan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan tujuan dan prinsip otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara ditinjau dari Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran pada bulan Agustus 2007 yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hanya terbatas tentang efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara ditinjau dari Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, serta pada penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian dilakukan terhadap responden yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran pada bulan Agustus 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan angket (quesioner). Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Dan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 % maka jumlah responden yang diperlukan sebanyak 100 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten Tapanuli Selatan secara umum telah sesuai dengan garis-garis besar tujuan otonomi daerah yang ada didalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dilihat berdasarkan penilaian penduduk kabupaten Tapanuli Selatan dimana tingkat kesejahteraan penduduk di Tapanuli Selatan yang semakin meningkat. Tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Tapanuli Selatan sudah cukup efektif. Efektivitas ini dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penduduk.

2012-01-20T00:00:00Z Nainggolan, Pahala Raja Yosie F.N. http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30903 2012-12-20T21:00:39Z 2012-01-19T00:00:00Z

Authors: Yosie F.N. Advisors: Amin, Muryanto; T. Irmayani Abstract: Pasangan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu berhasil menang dalam pemilihan Bupati Toba Samosir tahun 2010. Penelitian ini menekankan mengenai strategi yang dilakukan oleh Partai Pelopor sebagai partai pengusung pasangan tersebut. Skripsi yang berjudul Strategi Partai Pelopor Dalam Memenangkan Pasangan Kasmin Simanjuntak Dan Liberty Pasaribu Pada Pemilihan Bupati Toba Samosir Tahun 2010 ini, bertujuan untuk melihat pola straregi kampanye politik yang diterapkan oleh Partai Pelopor dalam memenangkan calon yang diusung oleh partai. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang menguasai pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah Partai Pelopor dianggap mampu mengambil hati pemilih karena jiwa sosialnya tinggi, yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, pelayanan kesehatan secara gratis, serta bantuan kemanusiaan lainnya seperti pemberian bantuan dana pada saat adanya bencana kebakaran. Kemudian lobi partai kepada masyarakat melalui proses direct selling yang dilakukan menyerupai sistem Multi Label Marketing (MLM) untuk menghimpun suara. Metode ini dianggap paling efesien dan efektif dalam mempromosikan sekaligus untuk menyampaikan visi dan misi pasangan Kasmin Simanjuntak – Liberty Pasaribu, karena para kader partai dapat dengan langsung memasarkan, memperkenalkan calon yang diusung kepada masyarakat. Pengenalan secara langsung para calon yang ingin memimpin disuatu daerah oleh masyarakatnya adalah suatu hal yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap calon. Dalam prakteknya, perlu bagi partai politik untuk lebih memberi perhatian kepada masyarakat. Artinya, kehadiran partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat bukan hanya terasa ketika menjelang pemilu saja. Tetapi jauh sebelum pemilu maupun pasca pemilu kehadiran para kader serta kandidat yang telah dipilih oleh masyarakat diharapkan dapat menyatu dengan masyarakat luas.

2012-01-19T00:00:00Z Yosie F.N. Hidayat, Anton Fakhmi http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30663 2012-12-20T20:55:19Z 2011-12-28T00:00:00Z

Authors: Hidayat, Anton Fakhmi Advisors: Sitepu, P. Anthonius; T.Irmayani Abstract: Pemikiran politik adalah bagian dari studi politik yang menelaah tentang teori-teori dan pemikiran-pemikiran para tokoh tentang politik, filsafat negara, rakyat dan juga etika kemanusiaan. Para filsafat politik memikirkan tentang negara, raja, dan juga rakyat yang ideal yang menginginkan keselarasan dalam menjalankan negara sesuai dengan etika, moral sebagai manusia. Di Indonesia para pemikir politik sudah berkembang dan bermunculan pada masa pergerakan nasional yang menginginkan tanah air terbebas dari belenggu kolonialisme Belanda yang melihat penjajahan dan penghisapan terhadap bumi nusantara. Di antara para pemikir politik di masa pergerakan adalah Soetan Sjahrir yang membawa ideologi Sosialisme demokrasi yang anti Kapitalisme, Kolonialisme dan anti Imperialisme yang menjalar diseluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengaruh pemikiran Soetan Sjahrir tentang Sosialisme pada politik Indonesia tahun 1945-1950. Bagaimana pemikiran politiknya berpengaruh terhadap setiap perilaku politiknya sewaktu menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia setelah proklamasi. Untuk mengetahui pengaruh pemikirannya dalam setiap pelaksanaan kebijakannya dalam politik Indonesia. Dari pengaruh pemikirannya tentang Sosialisme, dan dicerminkan dalam perilaku serta kebijakannya yang telah mewarnai jajak perjalanan sejarah Indonesia sebelum dan sesudah merdeka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan tekhnik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2011-12-28T00:00:00Z Hidayat, Anton Fakhmi Sinaga, Chandra Fernando http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30660 2012-12-20T20:55:42Z 2011-12-28T00:00:00Z

Authors: Sinaga, Chandra Fernando Abstract: Skripsi ini akan membahas tentang pengaruh kebangkitan ekonomi Cina terhadap orientasi kebijakan luar negeri Indonesia. Adapaun yang menjadi ketertarikan penulis dalam mengangkat topik ini ialah bahwa hubungan antara Cina dan Indonesia yang dahulu sempat terputus tahun 1965 akibat pertentangan ideologis dan kecurigaan Indonesia terhadap dukungan Cina terhadap partai komunis Indonesia (PKI), namun kini hubungan tersebut mulai terjalin lagi semenjak tahun 1990-an yang di awali dengan pertumbuhan ekonomi china yang melaju jauh dari apa yang diperkirakan sebelumnya .1 Ambruknya kebijaksanaan politik luar negeri sebuah negara seringkali disebabkan oleh kombinasi kekuatan-kekuatan luar yang tak tertuga dengan faktor-faktor structural yang tidak baik.Kebuntuan hubungan bilateral Cina berlanjut mempunyai akibat yang sama seriusnya bagi cina. Faktanya, kegagalan diplomatik Cina terhadap Indonesia merugikan Cina, dan kerugian itu tidak dapat ditutup dengan keuntungan diplomatic yang dihasilkan oleh pembukaan hubungan-hubungan baru dengan negara ASEAN yang lain

2011-12-28T00:00:00Z Sinaga, Chandra Fernando Tambunan, Margareth Oinike http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30659 2012-12-20T20:55:37Z 2011-12-28T00:00:00Z

Authors: Tambunan, Margareth Oinike Abstract: Masa pemerintahan Soeharto telah berlalu beberapa tahun yang lalu. Dan telah digantikan dengan pemerintahan yang mengusung agenda reformasi yang selama ini banyak di sebut-sebut oleh banyak orang. Secara khusus para akedemisi dan para aktor politik yang berada di Negara Indonesia ini. “Perjuangan baru dimulai” demikianlah Indonesia berusaha membangkitkan semangatnya untuk kembali membangun negeri ini yang sempat terpuruk oleh pemerintahan yang berdiri selama lebih dari tiga puluh tahun di bawah kepemimpinan Soeharto. Berangkat dari perubahan rezim di Indonesia, maka penulisan skripsi ini di fokuskan pada kajian penelitian pada studi tentang hubungan state- society dan hubungan pusat- daerah pasca Soeharto. Dimana pada tahun 1998, rezim kepemimpinan Soeharto mengalami kejatuhannya. Dan hubungan state-society maupun hubungan pusat-daerah telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang dinilai positip.

2011-12-28T00:00:00Z Tambunan, Margareth Oinike Safitri, Heni Melia http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30658 2012-12-20T20:55:32Z 2011-12-28T00:00:00Z

Authors: Safitri, Heni Melia Abstract: Minangkabau merupakan salah satu diantara suku bangsa yang menempati wilayah bagian tengah pulau Sumatera. Sebaian besar orang Minagkabau menempati wilayah provinsi Sumatera Barat. Dalam Tambo sebagai suatu sejarah tradisional Minagkabau dijelaskan bahwa alam Minangkabau secara geografis terdiri dari dua wilayah utama, yaitu kawasan Luhak Nan tigo dan Rantau.1 Kekuasaan antara Luhak dengan Rantau diungkapkan dalam pepatah adat yang berbunyi Luhak Bapangulu, Rantau Barajo. Dimana artinya adalah kekuasaan di Luhak adalah penghulu-penghulu sedangkan di Rantau dikuasakan kepada raja-raja kecil, artinya Luhak terdiri dari Wali Nagari yang mewakili pemerintahan yang berdiri sendiri. Luhak Nan Tigo terletak di pedalaman yang merupakan tempat asal orang Minagkabau. Karena terletak di pedalaman, maka Luhak Nan Tigo disebut juga darek atau darat yang merupakan kawasan pusat atau inti dari wilayah Minagkabau, sedangkan Rantau adalah daerah pinggiran atau daerah yang mengelilingi kawasan pusat tersebut. Luhak Nan Tigo terdiri dari tiga bagian, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Dalam perkembangan sejarahnya, Rantau pada mulanya merupakan daerah kolonisasi tempat orang Minagkabau merantau. Akhirnya Rantau berkembang menjadi pemukiman yang terpisah dari kawasan pusat. Tetapi secara kultural, daerah Rantau tetap menghubungkan diri dengan kawasan pusat. Sehingga di alam Minangkabau berlaku adat yang sama yang telah disusun oleh Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan.

2011-12-28T00:00:00Z Safitri, Heni Melia OKtorizah, Hesti http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30657 2012-12-20T20:55:30Z 2011-12-28T00:00:00Z

Authors: OKtorizah, Hesti Abstract: Skripsi ini akan membahas dan melihat bagaimana dominasi pemerintahan kota terhadap pedagang Senapelan di Kota Pekanbaru Riau dan bagaimana juga bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang terhadap Pemkot Pekanbaru. Konflik yang terjadi berawal dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru untuk melakukan peremajaan pasar tradisional Senapelan Pekanbaru, hingga sekarang konflik itu tidak terselesaikan dengan baik, mengingat banyak pedagang yang tidak puas dengan solusi yang ditetapkan oleh pemkot. Dengan demikian melahirkan konflik vertikal antara pemkot dan pedagang pasar senapelan yang berkepanjangan. Kasus ini menjadi penting untuk dilihat karena konflik vertikal antara pedagang dan Pemkot Kota Pekanbaru menarik perhatian masyarakat Riau secara umum dan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya. Konflik adalah gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat, dan karena itu tidak mungkin dilenyapkan1. Sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, ia hanya akan lenyap bersama masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan atau violence.

2011-12-28T00:00:00Z OKtorizah, Hesti Adela, Fernanda Putra http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30634 2012-12-20T20:54:47Z 2011-12-23T00:00:00Z

Authors: Adela, Fernanda Putra Advisors: Nasution, Indra Kesuma; Kusmanto, Heri Abstract: Sebelum menjadi sebuah negara republik, Turki merupakan sebuah dinasti Islam terakhir yang bernama Turki Usmani. Wilayah kekuasaan Turki Usmani sangat luas yang menjadikannya kekuatan yang disegani oleh dunia internasional khususnya negara-negara Eropa. Kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa tidak sejalan dengan apa yang terjadi di Turki Usmani yang mengakibatkan kesultanan ini menjadi lemah dan tertinggal dari negara-negara Eropa yang telah lebih maju. Beranjak dari situasi dan kondisi seperti ini, seorang perwira militer yang memiliki paham nasionalisme hadir dan menggagas sebuah negara republik untuk menggantikan sistem pemerintahan Islam yang dianggap kolot dan tidak mampu membawa negara kedalam kemajuan seperti negara-negara Eropa. Keinginannya ini akhirnya tewujud melalui berbagai cara perjuangan serta pergerakannya yang cukup panjang serta menghantarnya menjadi pemimpin pertama negara Republik Turki yang dibentuknya.

2011-12-23T00:00:00Z Adela, Fernanda Putra Walid Musthafa S. http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30633 2012-12-20T20:54:43Z 2011-12-23T00:00:00Z

Authors: Walid Musthafa S. Advisors: Warjio Abstract: Skripsi ini berjudul Perbandingan Pemilihan Umum Indonesia dengan Malaysia (Studi Kasus : Pemilihan umum Indonesia Tahun 2004 dengan Pemilihan Umum Malaysia Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perbandingan yang dapat dilihat antara pemilihan umum Indonesia dengan Malaysia, dimana dan apa saja letak persamaan dan perbedaan serta kesimpulan yang dapat ditarik dari perbandingan pemilihan umum kedua Negara, dengan mengangkat pemilihan umum pada tahun 2004 di kedua Negara. Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu dengan mengumpulkan data, informasi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melihat sejauh mana sebenarnya perbandingan yang dapat ditarik dari dua negara ini, peneliti menentukan tiga variabel perbandingan yang kemudian diberikan penjelasan dari masing-masing variabel menurut kondisi dan data yang tersaji dari masing-masing negara dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akan hasil yang didapa. Adapun tiga variabel yang peneliti guanakan dalam membandingkan pemilihan umum Indonesia tahun 2004 dengan pemilihan umum Malaysia tahun 2004 adalah Sistem Kepartaian, Sistem Pemilihan Umum, dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum dari masing-masing negara. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan pelajari literatur dan sumber bacaan atau catatan yang relevan dengan dan mendukung penelitian. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, pemilihan umum Indonesia dan Pemilihan Umum Malaysia yang diselenggarakan pada tahun 2004 memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kedua negara. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari kedua negara adalah terletak pada sistem pemilihan umum yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan pemilihan anggota parlemen dan sistem pemilihan umum yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan Pemimpin Nasional (Presiden/perdana Menteri). Sedangkan persamaan dapat dilihat pada sistem kepartaian yang diterapkan kedua negara dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004, yaitu kedua negara sama-sama menerapkan sistem kepartaian dengan model multi partai (banyak partai). Pada kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, pada pemilihan umum Indonesia dan Malaysia tahun 2004 terdapat perbedaan dan persamaan dalam pelembagaannya. Perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan variabel yang dijadikan sebagai acuan perbandingan dan kemudian dibandingkan secara deskriptif juga. Penelitian ini tidak mengandung unsur provokatif maupun dasar asumsi awal yang dibangun oleh peneliti, sehingga yang dilakukan adalah sebuah penyajian yang dibebaskan untuk mendapatkan interpretasi bagi yang kemudian membca penelitian ini. Peneliti menyarankan agar pembangunan sistem kenegaraan yang mengarah kearah demokratisasi agar dapat lebih didorong oleh pemerintah sehingga tujuan pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud pada masing-masing negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

2011-12-23T00:00:00Z Walid Musthafa S. Purba, Jony Raimon http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30632 2012-12-20T20:54:40Z 2011-12-23T00:00:00Z

Authors: Purba, Jony Raimon Advisors: Kesuma, Indra; Ginting, Evi Novida Abstract: Akibat terjerat hutang luar negeri, banyak negara tidak mempunyai lagi anggaran bagi kesejahteraan masyarakat, negara-negara tidak mampu lagi mengendalikan harga barang konsumsi dan biaya pendidikan serta kesehatan yang terus naik. Saat krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997, Presiden Soeharto, meminta bantuan Internasional Monetary Fund (IMF) dan lembaga-lembaga keuangan internasional lain untuk memenuhi kebutuhan sumber pendanaan dari luar. Mereka menyodorkan sejumlah persyaratan, satu diantaranya adalah privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan pemerintah Indonesia pun setuju untuk menjalankan serangkaian program penyesuaian ekonomi makro yang diajukan Bank Dunia, IMF (Internasional Monetary Fund), dan Bank Pembangunan Asia. Menguatnya liberalisasi ekonomi dan krisis multidimensi di Indonesia semakin memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan privatisasi pada sejumlah Badan Usaha milik Negara (BUMN), termasuk melakukan privatisasi di bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang pada mulanya merupakan tanggung jawab utama pemerintah diserahkan kepada pihak swasta. Karena motif utama pihak swasta adalah mencari keuntungan, tidaklah mengherankan jika privatisasi kemudian merosot menjadi komersialisasi pendidikan. Dunia pendidikan ditransformasikan menjadi lahan bisnis dan investasi ekonomi semata. Akibatnya, pendidikan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat bawah. Biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (PT) semakin mahal dan cenderung tidak terkendali. Dalam pandangan pendidikan sebagai komoditas, akan menimbulkan pergeseran yang menjadikan pendidikan bersifat elitis. Artinya, hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja yaitu yang mampu membayar. Padahal seharusnya pendidikan itu bersifat populis yaitu harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan haknya masing-masing. Nuansa privatisasi sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Diawali dari kemunculan sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang kemudian memunculkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan ini, kita juga disadarkan bahwa tingkat krisis pendidikan nasional di republik ini benar-benar telah sampai ke puncaknya. Bukan saja bahwa para pengambil kebijakan negara secara terang-terangan hendak mengabaikan amanat proklamasi, UUD 1945, dan konstitusi-konstitusi turunannya, tetapi hendak cenderung mengambil kebijakan kependidikan yang bakal menghalangi hak-hak dasar warganya yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan diperlukan bagi dirinya dan bangsanya. Jika benar demikian, bukan saja kesejahteraan dan kemartabatan bangsa akan hilang, tetapi kebodohan dan keterpurukan serta ketidakadilan yang akan terus dirasakan.

2011-12-23T00:00:00Z Purba, Jony Raimon Rasadi http://repository.usu.ac.id:80/handle/123456789/30631 2012-12-20T20:54:29Z 2011-12-23T00:00:00Z

Authors: Rasadi Advisors: Taher, Jakaria Abstract: Konflik diartikan sebagai suatu pertentangan, pertikaian dan perkelahian. Konflik biasanya terjadi didalam memperebutkan jabatan atau kedudukan. Begitu juga halnya dengan Pilkada, karena Pilkada merupakan pesta lokal bagi Daerah-daerah yang pelaksanaanya dilakukan setiap lima (5) tahun sekali yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan demokratis. Elit Politik Lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik dieksekutif dan legislatif yang dipilih melalui Pemilu dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Elit politiknya seperti: Gubenur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik. Konflik yang terjadi pada pilkada langsung di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan konflik dalam bentuk rivalitas, persaingan dan pertentangan yang sudah tampak dari awal proses lambatnya pembentukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan dan Pengusungan Bakal Calon Kepala Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan “kualitatif” yang suatu metode dalam meneliti individu maupun kelompok masyarakat, sistim pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa tertentu. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi antara Drs. H. Armen Desky dengan Ir.H. Hasanuddin B. MM. pada Pilkada langsung di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukan adanya bentuk pertentangan antara tiga (3) kekuatan politik utama. Pertama, Adanya pertentangan antara calon itu sendiri, Kedua, Adanya pertentangan antara kekuatan partai politik. Ketiga, Adanya pertentangan antar kelompok yang berimbang kekuatanya.

2011-12-23T00:00:00Z Rasadi